Siaran Pers BKKBN
Nomor : 1069/M.C/IX/2023
Pertajam Fokus Intervensi Stunting, BKKBN Laksanakan Verval KRS 2023
YOGYAKARTA, BKKBN – Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21), yang telah di-update setiap tahun pada 2022 dan 2023, diperoleh data jumlah dan kondisi keluarga di Indonesia.
Dari hasil pendataan keluarga tersebut dapat diketahui data terkait keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) yang hamil, keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta), dan keluarga dengan balita.
Ternyata, kasus stunting paling banyak ditemukan pada ketiga kelompok keluarga tersebut. Maka, kondisi ketiga kelompok tersebut perlu dicermati dengan metode tertentu.
Pencermatan perlu dilalukan agar dapat diketahui jumlah dan sebaran keluarga berisiko stunting (KRS) yang akan menjadi peta kerja percepatan penurunan stunting. Metode tersebut secara teknis dikenal sebagai Verifikasi dan Validasi KRS (Verval KRS).
Keluarga PUS hamil, keluarga dengan baduta dan balita tersebut disebut sebagai sasaran verval KRS. Verval KRS tahun 2023 ini akan dilaksanakan segera di seluruh wilayah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengawali persiapan Verval KRS, Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan Sosialisasi Verval KRS kepada mitra kerja terkait, Jumat (08/09/2023), di Ruang Kencana BKKBN DIY.
Sosialiasi kali ini pada tataran kebijakan, dengan mengundang Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan OPD KB, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta Danrem dan para Komandan Kodim se-DIY.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan oleh Tim Pendamping 
Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB.
Hasil verval KRS nantinya akan sangat membantu pendampingan karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sasaran pendampingan berupa jumlah dan sebaran keluarga berisiko stunting di wilayah kerja masing-masing TPK. Lebih dari itu, hasil verval KRS dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan dan lebih memfokuskan sasaran intervensi.
Verval KRS tahun 2023 dilaksanakan menindaklanjuti hasil Pendataan Keluarga 2021 yang telah dimutakhirkan setiap tahun. Tujuannya untuk menentukan atau menghitung jumlah keluarga sasaran verval (PUS, PUS Hamil, keluarga dengan baduta) apakah naik atau mengalami penurunan.
Selanjutnya data keluarga sasaran tersebut akan ditapiskan menggunakan sejumlah variabel yang ada pada pendataan keluarga. Varabel yang pertama adalah akses (kepemilikan) sumber air minum layak, apakah air kemasan/isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung.
Keluarga sasaran juga akan ditapiskan berdasarkan fasilitas tempat buang air besar selain milik sendiri atau MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL.
Terakhir, penapisan dilakukan dari variabel 4 Terlalu dalam kehamilan/melahirkan anak (terlalu muda, tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak).
Keluarga yang berada dalam kelompok sasaran verval yang bukan PUS akan dikategorikan berisiko stunting bila jamban atau sumber air minumnya berkondisi tidak layak. Sedangkan keluarga PUS selain penapisan berdasarkan kondisi jamban dan sumber air minum, juga ditapiskan berdasarkan kondisi 4 Terlalu, salah satu terpenuhi maka akan terkategori risiko stunting.
Demikian pula Keluarga PUS yang tidak berKB modern juga dikategorikan risiko stunting.
Berdasarkan metode tersebut maka output verval berupa data Keluarga Risiko Stunting bukanlah data mutlak angka stunting. Hasil dari verval KRS adalah data keluarga yang selajutnya harus menjadi peta kerja intervensi stunting agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Output verval adalah diketahuinya KRS yang ada. KRS bukanlah jumlah pasti anak stunting, melainkan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan sebaran garapan penurunan stunting.
Untuk diketahui, tahun lalu atau tahun 2022 pemutakhiran data keluarga menunjukkan jumlah KK di DIY bertambah 18.606 selama 2022 menjadi 1.099.027 KK. Dan yang merupakan sasaran verval untuk mengetahui jumlah keluarga risiko stunting sebanyak 520.456 KK sasaran (turun 9.668 dari sasaran verval tahun sebelumnya).
Dari hasil verval 2022 ditemukan sebanyak 26% atau 133.080 KK merupakan keluarga berisiko stunting. Diharapkan verval KRS 2023 pertama dapat menentukan jumlah dan sebaran keluarga sasaran verval, memverifikasi dan memvalidasi sehingga ditemukan data Keluarga Rawan Stunting 2023.
Mengakhiri sambutannya, Andi Ritamariani mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota melalui Bappeda dan OPD KB serta perangkat daerah lainnya agar verval KRS 2023 dapat berjalan dengan baik. Hasilnya dapat dipakai sebagai acuan penyusunan kebijakan terkait stunting di DIY.
Bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi ini PJ Bidang Adpin, Rohdhiana Sumariati, dan Koordinator Satgas Stunting DIY, Asteria Heny Widayati.
Penulis: FX Danarto SY dan Festika Sari
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Sabtu/09/09/2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.