SIARAN PERS BKKBN

Nomor: 1065/M.C/IX/2023

Kejar Target Stunting 14 Persen, Sambas Perlu Kerja Keras

PONTIANAK – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) menyatakan perlu kerja keras untuk menurunkan prevalensi stunting hingga target 14 persen pada 2024 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

“Pentingnya agar stunting. 14.persen yang dituju, tapi Sambas sekarang 30,5 persen. Sehingga harapan saya mudah mudahan mencapai 14.persen. Tetapi seandainya tidak, ini di bawah 20% juga karena WHO mencanangkan setidaknya 20%. Kalau di atas itu masih sangat berat, paling tidak bekerja keras menurunkan stunting di Sambas,” kata Hasto Wardoyo dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting se-Kabupaten Sambas, Kamis (7/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Hasto memaparkan sejumlah strategi dalam mengentaskan kasus stunting di Kabupaten Sambas dalam rangka mencapai target Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia 14% pada tahun 2024.

Kabupaten Sambas sendiri merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. 

Menurutnya jika kabupaten tersebut dapat menurunkan prevalensi secara signifikan, maka dapat menentukan pula keberhasilan Kalimantan Barat dalam mencapai target nasional. 

Menurut Hasto.Wardoyo, stunting dapat dicegah melalui calon pengantin dengan melakukan pre-konsepsi dan melakukan pendataan melalui Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Menurut data yang diperoleh dari Kementrian Agama, sejak Januari hingga Agustus 2023, tercatat 2.414 yang melakukan pernikahan di Kabupaten Sambas, namun pengukuran dan pendataan di Elsimil baru diisi oleh 529 orang secara by name by addres. Namun terlepas dari itu, Sambas merupakan kabupaten dengan pendataan Elsimil terbanyak di Kalimantan Barat.

“Ada 89 orang yang terlalu kurus terdata, saya punya alamatnya. Yang terlalu muda ada 71 orang dari 529. Ini baru sari 529. Saya minta yang 2400 kalau bisa didorong untuk ngisi elsimil. Yang anemia ada 100 orang lebih yang anemia. Tapi hati-hati yg terlalu gemuk juga ada banyak 80 orang. Inilah data yang harus perlu diperhatikan. Terimakasih meskipun yang ngisi elsimil masih rendah tapi ternyata itu yang ngukur paling banyak no 1 di Kalimantan Barat,” jelas Hasto.

Dalam keaempata itu, Hasto juga mengapresiasi Tim Pakar Audit Kasus Stunting Kabupaten Sambas saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Kabupaten Sambas.

 “Ada tim pakar audit kasus stunting, dari dokter anak, dokter obgyn, psikolog, luar biasa. Saya keliling ke Indonesia kemana-mana baru hari ini saya diberikan presentasi dari tim pakar audit kasus stunting, saya ucapkan terima kasih ucap Hasto.

Hadir dalam acara ini, anggota komisi IX DPR RI Alifudin, SE, MM., Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc., Deputi bidang KSPK Nopian Andusti, SE., MT., Direktur Bina Akses Pelayanan KB dr. Zamhir Setiawan, M.Epid, Direktur Bina Ketahanan Remaja Dr. Edi Setiawan, S.Si.,M.SE.,M.Sc., Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Ir. Pintauli Romangasi Siregar, MM., Forkompinda Kabupaten Sambas, Sekda Kabupaten Sambas, para staf ahli Bupati, Kepala dinas/badan/instansi di Lingkungan Pemkab Sambas, camat, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas se-kabupaten Sambas, dan tim pakar AKS.

Audit Kasus Stunting

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi, S.I.P, M.HSc menyampaikan berbagai upaya intervensi yang dilakukan dalam mempercepat penurunan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan audit kasus stunting. Beberapa tahapan audit kasus stunting telah dilakukan mulai dari pembentukan tim audit kasus stunting, pengisian kerta kerja audit kasus stunting pada sasaran risiko stunting, hingga kajian dan perumasan tindak lanjut terhadap audit kasus stunting melalui FGD (Focus Group Disscusion) dan konsultasi.

“Audit stunting bertujuan untuk mencari penyebab kasus stunting upaya pencegahan kasus serupa selain membantu menyelesaikan kasus stunting, audit kasus stunting juga dapat membuka jalur koordinasi antar unsur pengambil kebijakan pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar.”, paparnya.

Selain itu, adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sambas yang dipaparkan oleh Fahrur yaitu kurangnya akses layanan penerima manfaat intervensi spesifik dan spesifik seperti infrastruktur yang masih rendah, yaitu masih di angka 64,35%, kondisi geografis Kabupaten Sambas mengingat Sambas merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, serta juga masih rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti kelas balita dan ibu hamil serta rendahnya peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan KIE.

Dalam kesempatan tersebut juga,  Tim Pakar Audit Kasus Stunting turut menyampaikan mengenai upaya audit kasus stunting yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas. Koordinator Tim Pakar Audit Kasus Stunting dr. Zulkarman, SPA menyampaikan perkembangan audit kasus stunting yang dilakukan terhadap beberapa sasaran yaitu 4 auditi baduta berisiko stunting, 3 auditi dari ibu hamil, dan 2 auditi dari ibu nifas. 

Zulkarman mengatakan Tim Pakar telah melakukan beberapa rekomendasi pengentasan stunting kepada auditi sasaran berisiko stunting seperti melakukan rujukan untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis anak maupun kandungan, penyuluhan dan melakukan KIE, melakukan pengukuran dan pemeriksaan secara rutin, hingga melakukan pemantuan kesehatan bersama berbagai pihak terhadap auditi kasus stunting. 

Harapannya dengan adanya audit kasus stunting, dapat membantu mengentaskan stunting dan mencegah kasus lainnya yang serupa. n

Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis:  Kamis, 7 September 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.