TANGERANG — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meneken Nota klKesepahaman (MOU/Memorandum Of Understanding) tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (31/08/2023).
Nota Kesepahaman itu ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam Rakernas XVIII HIPMI yang dibuka dan dihadiri Presiden Joko Widodo di ICE-BSD, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani itu HIPMI dan BKKBN berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melalui program percepatan penurunan stunting.
Dalam arahan pembukaan Rakernas XVIII HIPMI, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada tingkat kompetisi masyarakat Indonesia kini berhasil naik 10 peringkat di dunia.
Hal itu menunjukkan betapa SDM di Indonesia kini memiliki peningkatan daya saing di tingkat dunia.
“Persaingan kompetisi antar negara saat ini betul-betul sangat sengit sekali baik dalam memperebutkan pasar ekspor, investasi, semuanya. Dan kita patut bersyukur bahwa IMD global competitiveness index di tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34 naik 10 peringkat. Ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga mendorong para pengusaha muda sebagai bagian dari bonus demografi yang kini dialami Indonesia juga melakukan hilirisasi dalam tiap usahanya. Hilirisasi tak hanya pada tambang tetapi usaha-usaha UMKM juga dapat dilaksanakan hilirisasi.
“Kalau semua kita hilirisasikan hitung-hitungan Bappenas itu 10 tahun yang akan datang pendapatan perkapita kita akan mencapai 10.900 USD. 15 tahun lagi akan muncul angka 15.800 USD income perkapita kita di Indonesia Emas tahun 2045 akan muncul kurang lebih 25.000 USD income per kapita kita. Inilah goal tujuan kita,” jelas Joko Widodo.
Sementara itu usai menandatangani Nota Kesepahaman, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap MoU dengan HIPMI tidak hanya dalam pengentasan stunting tapi juga Bonus Demografi yang dikelola dengan baik bisa menurunkan kesenjangan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.
“Saya kira BKKBN harus bekerjasama dengan baik dengan HIPMI tidak hanya masalah stunting yang kemudian para pengusaha ini bisa ikut bersama-sama dengan kegiatan CSR nya untuk percepatan penurunan stunting. Tapi juga yang kedua masalah bonus demografi yang ada di Indonesia ini kan petanya kan beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebetulnya strategi bisnis di masing-masing wilayah itu bisa berbeda sesuai dengan bonus demografi kita di masing-masing wilayah. Saya berharap kesenjangan demografi yang ada di Indonesia ini juga kemudian akan menentukan kapan kita itu keluar dari jebakan middle income trap sebetulnya. Karena kalau suatu wilayah yang sudah bonus itu kan pendapatan perkapitanya mestinya harus naik pesat ya,” kata Hasto.
Menurut Hasto, sangat perlu dipetakan sesuai dengan demografi penduduk masing-masing. Juga menjadi pertanyaan ketika ada suatu daerah yang bonus demografinya sudah menutup tapi pendapatan perkapitanya belum naik. Itu yang harus diperhatikan.
Ketua Umum BPP Hipmi periode 2022 hingga 2025 Akbar Himawan Buchari dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakernas HIPMI kali ini mensinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sehingga implementasi ke depan dalam mengeksekusi dan melaksanakan program ini dengan baik.
“Tema Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Terlaksananya Program Indonesia Maju. Pengusaha muda berjiwa patriot, nasionalis, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan ini bisa terwujud bila ada dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden. Kami bersepakat seluruh pengusaha muda di Indonesia bahwa kepemimlinan muda ini kami sudah diajarkan oleh founding father kami. Di HIPMI ini ketua-ketua umum daerahnya ini antara 20 -30 tahun. Maka kami berkesimpulan bahwa di dalam politik nasional anak-anak muda ini diberikan ruang juga. Agar bisa mengisi ruang-ruang tersebut untuk bisa memberi kesempatan kepada anak-anak muda menjadi pemimpin nasional,” kata Akbar.
Acara Rakernas XVIII HIPMI juga dihadiri Ketua DPD RI Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Dewan Kehormatan DPP HIPMI Bahlil Lahadalia; Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si;
Menteri PUPR Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc; Menteri Perdagangan DR. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M.; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Drs. Teten Masduki; Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si; PJ Gubernur Banten Al Muktabar beserta jajaran FORKOMINDA; Pendiri dan juga penggagas dan Ketua Umum HIPMI pertama Abdul Latif; serta seluruh pengurus HIPMI dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. n
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Kamis, 31 Agustus 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting