JAKARTA, BKKBN – Kepala BKKBN melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan BKKBN. Mereka terdiri atas tiga pejabat di lingkungan BKKBN Pusat dan dua pejabat untuk posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Di tingkat pusat, pejabat yang dilantik adalah Direktur Bina Ketahanan Remaja, Kepala Biro Umum dan Humas, dan Direktur Bina Kesehatan Reproduksi. Dua pejabat lainnya adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan berlangsung di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Jumat (01/09/2023).

Pelantikan itu dilakukan selang dua hari berlangsungnya penyelenggaraan Rapat Reviu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional. Reviu dilaksanakan BKKBN pada Rabu, 30 Agustus 2023.

“Penyelenggaraan reviu merupakan kegiatan rutin BKKBN setiap semester untuk mengevaluasi capaian-capaian program kegiatan serta kendala dan hambatan yang harus dihadapi selama satu semester,” terang dr. Hasto.

Penilaian kinerja yang dilakukan pada semester pertama ini baru menitikberatkan pada proses dengan menggunakan balance scorecard. Mekanisme penilaian yang digunakan berdasarkan unsur penilaian capaian rincian output, konsistensi pelaksanaan anggaran, penatausahaan daftar barang, tingkat kedisiplinan ASN, inovasi, apresiasi, evaluasi tim kerja, pengelolaan arsip, penerapan SMAP ISO 37001 dan tindak lanjut audit internal.

Interval penilaian yang digunakan mengacu pada Permenpan No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yakni istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.

Hasil penilaian Unit Kerja Eselon (UKE) Pusat dan Provinsi menunjukkan 8,20% memperoleh kategori istimewa, 57,38% memperoleh kategori baik, 27,8% memperoleh kategori cukup dan 6,56% memperoleh kategori kurang.

Pada kesempatan ini dr. Hasto menambahkan, “Mutasi dan rotasi menjadi suatu hal yang biasa ketika kita membutuhkan suatu penyegaran dan pengalaman yang lebih banyak selama kita berkarir. Oleh karena itu manfaatkanlah jabatan yang akan bapak ibu emban yang baru saja ditetapkan ini untuk keperluan peningkatan kapasitas diri dan juga untuk penilaian optimalisasi manfaat kita kepada publik dan masyarakat.”

Bagi pejabat yang semula bekerja di pusat kemudian ditugaskan menjadi kepala perwakilan, dr. Hasto mengibaratkan seperti ekor harimau di pusat yang kemudian menjadi kepala kucing di daerah. “Kita akan bebas menentukan langkah kebijakan karena sekarang anda menjadi kepala, meskipun kepalanya adalah kepala kucing,” kata dr. Hasto

Kemudian dr. Hasto berpesan, “Mengkoordinir teman-teman yang bekerja di lapangan memang kompleksitas dan tantangannya besar, target dan sasarannya jelas terukur. Indikator-indikator akan mudah dilihat, iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dan kemudian juga stunting akan dilihat orang. Bahkan iBangga akan diperjuangkan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah juga, masuk di dalam RPJMD. Maka, kita tidak bisa santai, karena itu akan mejadi hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka,” pesannya.

Dr. Hasto mengingatkan bahwa evaluasi capaian dan kinerja akan terus dilakukan setiap enam bulan di dalam Rapat Reviu. Melalui reviu akan terlihat urutan prestasi dan kinerja.

“Pemimpin memang seni, seni memimpin ketika sebagai orang baru yang datang di lingkungan baru tentu bapak/ibu sudah sangat bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri. Kunci utama adalah kita men down grade diri itu penting juga. Bahwa men down grade diri itu tentu merendahkan diri, tapi bukan untuk diremehkan, tapi untuk kehormatan kepada para senior yang ada di daerah. Karena banyak para senior yang jauh berpengalaman yang bisa menyelesaikan masalah,” pesan dr. Hasto. n


Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Minggu, 03/09/2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.