BKKBN – Sudah sejak dahulu BKKBN memiliki kesepakatan resmi dengan jajaran TNI untuk bekerja sama mengentaskan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana.
Kerjasama ini mulai dirintis tahun 2009, yang selanjutnya dikembangkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Salah satu prioritas Inpres tersebut adalah pelaksanaan percepatan revitalisasi program KB dan peningkatan intensitas pelayanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Karena selalu mengalami perkembangan dalam teknis pelaksanaan kegiatan, maka kegiatan tahun ini diawali dulu dengan Executive Meeting TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan pada Rabu, 6 September 2023, di Hotel Grasia Semarang.
Kegiatan ini melibatkan dua Perwakilan BKKBN Provinsi, yaitu Perwakilan BKKBN Jawa Tengah dan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterlibatan keduanya karena wilayah kerja Kodam IV Diponegaro meliputi kedua provinsi tersebut.
Kegiatan dibuka oleh Aster Kasdam lV/Diponeoro, Kol. Arm. Tejo Widhuro, S.Sos, M.Si. Sementara sambutan Kepala BKKBN dibacakan Irtama BKKBN, Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev. Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistiya Ediningsih, SH dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd.
Pertemuan ini diikuti 100 personil terdiri dari Komandan Korem dan Kodim se-Jawa Tengah dan DIY, selain juga Kepala OPD KB se-Jawa Tengah.
Berkaca dari sejarahnya, keberhasilan program KB dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak bisa dilepaskan dari peran, dukungan, dan kerja sama dengan TNI. Bahkan peran TNI memberi dampak ungkit signifikan dalam suksesnya program KB maupun program Bangga Kencana.
Kerjasama yang pada masa awalnya dahulu dikenal sebagai Baksos TNI KB-Kesehatan ini berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian program KB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2022 lalu, kerjasama dengan TNI ini dilaksanakan dengan fokus akselerasi pelayanan kontrasepsi yang sekaligus memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia.
Ketika itu, TNI turut serta melalui fasilitas kesehatan (faskes) serta tenaga TNI yang dimiliki untuk melakukan pelayanan secara serentak bersama pelayanan reguler oleh faskes lainnya. Pelayanan ini berlangsung selama dua bulan, dimulai 1 Agustus hingga 30 September2022.
Setiap provinsi sudah diberikan target capaian masing-masing selama dua bulan tersebut. Perwakilan DIY bersama Korem 072 Pamungkas mencatatkan capaian pelayanan sebesar 175% dari target.
Capaian ini menjadikan DIY menduduki peringkat kedua setelah Jambi yang menduduki peringkat teratas. Selama dua bulan tersebut, DIY bersama TNI dan mitra berhasil melakukan pelayanan KB kepada 49.454 akseptor.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd. berharap di tahun 2023 ini kerjasama yang sudah terjalin baik dengan TNI dibawah koordinasi Danrem 072 Pamungkas setidaknya dapat mempertahankan capaian hasil pelayanan yang sudah diraih tahun sebelumnya.
Kegiatan executive meeting ini diisi dengan materi dari Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah yang membahas permasalahan kekerasan, stunting dan ketimpangan Gender.
Pembicara berikutnya dari TNI, yaitu Kakesdam lV/Diponegoro, Kol. CKM. dr. T Armanto T Lazar, SpKI menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Jawa Tengah bekerja sama dengan Kodam lV/Diponegoro tahun 2023.
Materi terakhir berupa paparan Kepala Bidang KB/Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Agus Pujianto, SH, M. Kes. Acara ditutup oleh Kasdam lV/ Diponegoro, Brigjen TNI Ujang Darwis, MDA. n
Penulis: FX Danarto SY
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Kamis, 07/09/2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.