YOGYAKARTA, BKKBN – Angka stunting Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 17,3% menjadi 16.4% atau turun 0,9%. Namun laju penurunan ini harus lebih ditingkatkan lagi

“Perjalanan kita belum selesai. Target kita adalah mencapai prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 oleh Pemerintah Indonesia.”

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X sesaat sebelum membuka secara resmi Forum Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Tingkat DIY Tahun 2023, di Hotel Santika Premier Yogyakarta, Kamis (07/09/2023).

Ditambahkan Wakil Gubernur, meskipun telah membuat kemajuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satu yang paling penting adalah kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam percepatan penurunan stunting.

Kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, dan sektor-sektor lainnya harus bekerja bersama-sama dalam harmoni untuk mencapai target penurunan stunting.

Senada, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN,Tavip Agus Rayanto, yang hadir mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengilustrasikan bahwa mengamati laju pertumbuhan stunting 2013 -2019, jika tidak ada intervensi khusus mulai 2018, maka laju penurunan stunting sampai tahun 2024 sebesar 1,3% per tahun.

Penurunan itu belum bisa mencapai target nasional 14% karena hanya akan menurunkan angka stunting dari 30,8% (2018) menjadi 25,84% di tahun 2024.

Bila menerapkan skenario kebijakan yang aman dengan meningkatkan laju penurunan angka stunting sebesar 1,7% pertahun, pada 2024 angka stunting akan menurun menjadi 19%. Namun Presiden Joko Widodo telah menetapkan target yang lebih optimistis lagi, yaitu 14% di tahun 2024, yang menurut perthitungan memerlukan laju penurunan angka stunting sebesar 3,8% per tahun sejak 2018.

DIY memang memiliki angka stunting yang lebih kecil dari rata-rata nasional, sehingga tidak harus memiliki laju penurunan 3,8% per tahun untuk mencapai angka 14% pada 2024. Namun penurunan angka stunting dari 2021 ke 2022 yang hanya 0,9% dinilai Sestama BKKBN belum memuaskan.

“Angka stunting DIY seharusnya turun lebih cepat lagi, karena sebenarnya DIY diharapkan dapat menjadi penyangga penurunan angka stunting bagi provinsi-provinsi lain,” harap Tavip.

Forum ini dihadiri oleh segenap anggota Forkomimda DIY, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, OPD Kabupaten/Kota terkait, kalangan akademisi, dan tokoh masyarakat DIY. Termasuk Tim Penggerak PKK DIY.

Kegiatan bertema “Melalui Forum Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting DIY Kita Wujudkan Kualitas Hidup Masyarakat DIY yang Bermartabat” ini dihadiri hampir seratus orang peserta.

Sebagaimana dilaporkan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani, forum koordinasi TPPS ini diharapkan dapat memperkuat komitmen mitra kerja pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di DIY.

Dengan demikian, kasus stunting di wilayah DIY dapat diturunkan dengan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Langkah strategis perlu segera diambil.

“BKKBN akan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data untuk menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan maupun intervensi program dalam rangka percepatan penurunan stunting,” tutup Ritamariani.

Dalam forum koordinasi ini dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Komitmen dan Rencana Program/Kegiatan serta Rencana Koordinasi dan Konsolidasi Lintas Sektor TPPS DIY.

Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Pelaksana TPPS DIY dan perwakilan dari DPRD DIY, Kemenag DIY, DP3AP2 DIY, Forum TJSLP DIY, DPKM UGM, Tribun Jogja, dan TP PKK DIY.

Terlihat hadir pada forum koordinasi ini antara lain Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto, Kepala Dinkes DIY Pembayun, dan Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi.

Selain materi dari Sestama, juga dibahas tiga paparan lainnya yaitu “Evaluasi Pelaksanaan PPS DIY Semester I 2023” oleh Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting DIY, Asteria Heny Widayati; “Refleksi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di DIY” oleh Tenaga Ahli Dirjen Bangda Regional III Yudi Anggoro. Materi dari akademisi dibawakan oleh Direktur LPM UGM Dr. dr. Rustamaji, M.Kes. dengan judul “Sinergitas Perguruan Tinggi dalam Program Percepatan Penurunan Stunting”.

Penyajian materi dipandu oleh moderator Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS selaku Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FMKK UGM. n

Penulis: FX Danarto SY
Editor: Santjojo Rahardjo
Hari/Tanggal Rilis: Kamis, 7 September 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.