Di Singkawang, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Ingatkan Akhir dari Bonus Demografi
PONTIANAK, BKKBN— Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. O.G (K) dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kota Singkawang.
Dalam arahannya Kepala BKKBN memperingatkan berakhirnya masa Bonus Demografi dan bagaimana mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi saat ini.
Menurut Hasto.Wardoyo, pada tahun 2035 dependency ratio atau ketergantungan antara yang bekerja dan yang tidak bekerja perbandingannya sudah berbeda, setiap 100 orang yang bekerja hanya memberi makan 46 orang.
Sedangkan pada kurun waktu tahun 2025-2035 lebih banyak orang yang bekerja daripada yang tidak bekerja.
“Oleh karena itu, pada tahun 2035 bonus demografinya sudah berakhir. Itu artinya windows opportunity sudah menutup” kata Hasto Wardoyo pada acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Singkawang Tahun 2023, di Hotel Swissbel in Kota Singkawang, Rabu (6/9/2023).
Hadir dalam acara ini Pj. Walikota Singkawang Drs. H. Sumastro, Ketua TP PKK Kota Singkawang Ny. Sutirah Sumastro, Asisten Pemerintah dan kesra Drs. Yulianus, MT., Deputi bidang KSPK Nopian Andusti, SE, MT., dr. Eni Gustina, MPH., Direktur Bina Akses Pelayanan KB dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., Direktur Bina Ketahanan Remaja Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Ir. Pintauli Romangasi Siregar, MM., Direktur PT. Harsen Iwan Koswara.
Hasto juga mengapresiasi para peserta yang hadir secara antusias dari beragam lapisan masyarakat.
“Kami berterima kasih karena disambut dengan lengkap, ini datang PKK banyak sekali, juga ada jajaran forkompinda, pimpinan DPRD, para penyuluh KB, Genre, tidak lupa juga dari kantor kementerian agama yang sangat penting sekali mengawal calon pengantin,” kata Hasto.
Dalam kesempatan ini Hasto kembali mengingatkan salah satu pesan dari Presiden Jokowi, “kita harus memperhatikan kondisi secara nasional menuju Indonesia Emas 2045, dimana kita punya target-target yaitu SDGs di tahun 2030 harus tidak ada yang kelaparan, artinya stuntingnya juga harus rendah dengan batu loncatannya di tahun 2024 di angka 14% pada tahun 2024,” ujar Hasto.
Hasto berharap dengan adanya upaya-upaya penanganan stunting yang selama ini dilaksanakan khususnya di kota SIngkawang dapat memberikan hasil yang optimal.
“Mudah mudahan dengan gerakan pak walikota selama 7 bulan ini ditambah peran bapak ibu sekalian hasilnya (angka stunting) bisa turun drastis,” harapnya.
Diketahui, angka stunting di Kota Singkawang menurut data SSGI tahun 2022 adalah 23,5 persen, sedangkan menurut data EPPGBM 2022 13,5 persen. Lebih lanjut Hasto menerangkan mengenai perbedaan angka di SSGI dan EPPGBM,
“SSGI adalah survey dengan blok sensus, tolong dikawal apakah blok sensusnya representatif atau tidak. Koordinasi antara walikota dan jajarannya, jangan sampai sampelnya hanya di kecamatan tertentu saja tapi digunakan untuk menilai kota singkawang secara keseluruhan. Sedangkan EPPGBM adalah real count, apabila di kota singkawang yang hadir di posyandu hanya 17% maka kalau dihitung dari situ berat sekali, seharusnya kedatangan posyandu sudah 80%, sehingga kedua angka bisa bertemu. Seperti itulah bayangan SSGI dan EPPGBM,” jelas Hasto kepada para peserta.
Mengutip dari Bung Karno, Hasto menyebutkan bahwa seribu orang tua tidak bisa mencabut semeru sampai ke akarnya, namun sepuluh anak muda dapat mengguncangkan dunia. Hal tersebut diungkapkan sebagai gambaran pentingnya generasi remaja saat ini di masa depan,
“Kita hormat setinggi-tingginya kepada remaja Genre (Generasi Berencana), karena mereka inilah yang 20 tahun lagi bisa menjadi pemimpin, Bupati, Walikota, DPR, sehingga kita harus perhatikan (kualitas) remaja,” ucap Hasto.
Pj. Walikota Singkawang Sumastro yang hadir melalui daring menyampaikan bahwa sejak dicanangkannya gerakan nasional penurunan stunting, dirinya telah berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting.
“Kondisi di Singkawang memang bervariasi sehingga kita berupaya untuk melakukan berbagai penguatan, aksi kemanusiaan berupa berderma dengan mengumpulkan paket-paket yang diperoleh dari semua stakeholder yang ada di kota singkawang untuk diberikan kepada posyandu,” ungkap Sumastro.
“Rekan-rekan di kecamatan juga berupaya untuk melakukan penguatan di posyandu tersebut, untuk mengaktifkan kembali posyandu yang seakan tidak aktif karena terdampak covid kemarin,” ujar dia.
Upaya lain yang dilakukannya adalah menerbitkan Surat Keputusan tentang program orang tua asuh untuk balita stunting secara luas di tingkat kota.
“Mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempercepat turunnya stunting yang masih cukup besar di singkawang,” harap Sumastro.
Sementara itu Asisten Pemerintah dan Kesra Drs. Yulianus, MT mengatakan tujuan Rakor untuk menguatkan peran dari OPD dan semua pihak yang terkait kegiatan percepatan stunting.
“Kita melaksanakan analisis situasi melalui rapat koordinasi TPPS, rembuk stunting tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, gerakan pengangkatan orang tua asuh baik dari unsur ASN maupun masyarakat mengangkat orang tua asuh bagi anak stunting di kota singkawang. Lalu ada pembinaan kader pendamping keluarga dan kader kesehatan posyandu,” kata Yulianus menjelaskan upaya percepatan penurunan stunting yang sudah dilaksanakan.
Yulianus mengaku optimis bahwa kota singkawang dapat sukses menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.
Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis bantuan dana operasional untuk tim pendamping keluarga dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Utara, serta Kecamatan Singkawang Tengah.
Selain itu diserahkan juga bantuan kendaraan operasional berupa 1 unit motor kepada penyuluh kb, 1 kendaraan roda 4 untuk kepala dinas kesehatan kota singkawang. n
Penulis: Fitri Aminatul Azizah
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Kamis, 07 September 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.