YOGYAKARTA – BKKBN secara rutin menyelenggarakan Review Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, pada setiap semester. Rabu, 30 Agustus 2023,  Review Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, KB (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Semester I tahun 2023 diselenggarakan di Jakarta. 

Review nasional ini dipimpin langsung Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K).  Kepala Perwakilan BKKBN DI Yogyakarta Andi Ritamariani beserta Sekretaris Perwakilan Zainal Arifin berangkat mengikuti kegiatan ini setelah sebelumnya menyelenggarakan review internal.

Dengan diterapkannya sistem kerja baru terkait penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon, sistem kerja di Perwakilan BKKBN DI Yogyakarta  juga mengalami perubahan dengan pembentukan Tim-tim Kerja yang diketuai Pejabat Fungsional. 

Memang belum ada panduan pembentukan tim kerja, dan BKKBN mendorong Perwakilan Provinsi untuk membentuk Tim Kerja dengan pengelompokan tugas dan jumlah tim kerja sesuai kebutuhan masing-masing perwakilan. 

Perwakilan BKKBN DIY membentuk 34 Tim Kerja yang diketuai oleh 20 orang pejabat fungsional. Sejumlah pejabat fungsional mengetuai lebih dari satu tim kerja.

  • Target Kinerja Umum

Dengan sistem kerja baru tersebut Perwakilan BKKBN DIY secara umum mampu melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang ditetapkan. Sebagian besar target kinerja telah berhasil dicapai sesuai  target Semester I, dan beberapa melebihi target. 

Hanya sebagian kecil yang belum mencapai target kinerja karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Dari evaluasi internal, sisa target tersebut akan dapat dikejar  pada Semester II. 

Dalam hal kearsipan, BKKBN DIY telah menerapkan e-surat yang mempermudah dan mempercepat proses penerbitan surat keluar maupun penyaluran disposisi serta tindak lanjut surat masuk. Termasuk pelayanan internal cuti, surat tugas, dan perhitungan presensi telah dipermudah melalui e-surat. 

Demikian pula sistem kearsipan yang terintegrasi dalam e-surat dapat menemukan kembali naskah dinas secara cepat dimanapun pegawai yang membutuhkan berada.

Sementara dalam kinerja anggaran, dari total pagu Rp 59,6 miliar hingga akhir Agustus ini telah terserap 66,46 persen atau hanya menyisakan Rp 20 miliar untuk dikelola sampai  akhir tahun. Sedangkan terkait penyerapan DAK Subbidang KB Non Fisik, berhasil terserap sebesar 49,79 persen (telah sesuai target Semester I) dan DAK Fisik baru terserap 25,97 persen karena penjadwalan oleh masing-masing kabupaten/kota yang lebih banyak direncanakan pada Semester II.

Sebagai instansi yang diberikan kewenangan penyediaan alat kontrasepsi, stok enam alat kontrasepsi masih sangat memadai sampai  awal tahun depan, kecuali kondom yang sudah menipis. 

Apabila nanti mengalami kekurangan, direncanakan dapat diatasi dengan distribusi dinamis dari provinsi terdekat yang memiliki stok kondom berlebih. Demikian pula stok alat kontrasepsi selain kondom yang berlebih di DIY siap untuk mengisi kekosongan stok provinsi lain.

  • Kinerja Percepatan Penurunan Stunting

Prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,9%, menjadi 16,4% dibandingkan tahun 2021  sebesar 17,3%. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi dari Dinas Kesehatan, prevalensi stunting 10,1%, dengan data cakupan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sebesar 82,1%. Cakupan ini belum mencapai angka 100% cakupan balita yang ditimbang di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Target penurunan stunting di DIY yang disampaikan  dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 menyebutkan sebesar 15,1% adalah target prevalensi untuk tahun 2023. Hal ini tentunya akan ada upaya dan strategi yang akan dilakukan  Pemerintah Daerah DIY dalam menjamin target sebesar 1,3% yang akan diturunkan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. 

Sementara itu, intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan. 

Dari sembilan  indikator intervensi Spesifik, delapan  indikator sudah mencapai target pada Semester I. Adapun satu indikator yang belum tercapai adalah persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (83,9% dari target 85%).

Sementara dari 11 indikator Intervensi Sensitif, tiga indikator sudah mencapai target pada Semester I. Terdapat tiga indikator tidak memiliki target di tingkat provinsi, yaitu bantuan jaminan nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah, keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat, keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. 

Adapun indikator yang belum tercapai pada Semester I adalah pelayanan KB pasca persalinan (22,1% dari target 60%), calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (54,4% dari target 60%).

Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas (96,5% dari target 97,9%), keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (55,9% dari target 60%), dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Slstunting di lokasi prioritas (40,2% dari target 70%).

Indikator yang lebih rinci mengenai capaian upaya percepatan penurunan stunting dijabarkan dalam indikator yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan  Stunting (RAN PASTI) yang diterbitkan  BKKBN dalam bentuk Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021. n

 

Penulis: FX Danarto SY

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis : Selasa, 29/08/2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.