JAKARTA, BKKBN —  Selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tingkat Nasional dan  dalam mengawal pelaksanaan program PPS, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi pada 4–6 September 2023.

Bertempat di Hotel Santika Mega City Bekasi, Jawa Barat, pelatihan ini akan diikuti Program Manager Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi (PMDPE) seluruh provinsi. 

Pelatihan juga akan dihadiri  Penanggung Jawab Ex-Officio Sekretariat Pelaksana PPS di lingkungan BKKBN Pusat (Direktur  Bina Keluarga Balita & Anak; Direktorat Penggerakan Lini Lapangan; Direktorat Kerjasama Pendidikan & Kependudukan; dan Plt Direktur Pelaporan & Statistik), Penyuluh KB Utama (Puma), dan Tim Tujuh BKKBN.

Pelatihan ini digelar guna  memperkuat kinerja Satgas Stunting Provinsi dalam menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi dan koordinasi PPS nasional dan daerah. Termasuk penguatan penyediaan satu data stunting. 

Juga perlunya peningkatan kapasitas Satgas PMDPE untuk mendukung ketersediaan data indikator capaian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.  72/2021 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti).

Pelatihan ini, menurut informasi Satgas Stunting Pusat,  dilatarbelakangi adanya beberapa tantangan  di lapangan. Antara lain belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengembangan program & kegiatan di provinsi hingga level desa/kelurahan.

Selain itu, belum sinkronnya penapisan data indikator Perpres 72/2021 lintas Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Organisasi Pemerintah Daerah   pengampu.

Adapun tujuan pelaksanaan pelatihan terfokus pada  penyempurnaan Sistem Pemantauan dan Evaluasi, pembahasan umpan balik dari hasil pelaksanaan monitoring & evaluasi Satgas di empat provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat). Selain juga untuk mendukung kebijakan & intervensi yang lebih tepat sasaran.

Sekretaris Utama  BKKBN akan membuka dan sekaligus memberikan arahan pada kegiatan pelatihan tersebut, dengan menghadirkan sejumlah pemateri lintas K/L. 

Bertindak sebagai pemateri adalah Direktorat SUPD III, Kementerian Dalam Negeri, dengan topik  “Mekanisme Kerja TPPS dalam Meningkatkan Konvergensi Data PPS di Provinsi dan Kabupaten/Kota”; Direktorat Kesehatan dan Gizi, Bappenas, dengan topik   “Metadata Indikator PPS yang Diampu K/L dan Daerah”.

Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan tentang “Pemanfaatan Data Pemantauan Status Gizi Balita, dan Sistem Informasi Pemantauan Status Gizi Balita”; Direktorat Pelaporan & Statistik (Pusat Pengendali Data Stunting/PPDS) BKKBN tentang “Pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting, NEW SIGA, dan Pendataan Keluarga”. 

Salah satu hasil yang  diharapkan dari pelatihan ini adalah terjadi peningkatan kualitas data yang dihasilkan oleh PMDPE dengan menunjukkan tingkat akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu yang lebih tinggi,  mendukung pengambilan keputusan dan intervensi yang lebih tepat sasaran. n

Penulis: Trisyiana Ferni

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Rabu, 30 Agustus 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.