Mataram- Sebanyak empat balita dari 52 balita sasaran di Posyandu Flamboyan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, mengalami stunting. Keempat balita stunting ini hadir langsung dalam kegiatan kunjungan lapangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Selasa (29/08/2023).
Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian dari Kemenko PMK RI serta rombongan seperti Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Kesehatan, dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting khususnya di 10 provinsi prioritas.
Di Kabupaten Lombok Barat hingga Juli 2023, Narmada dan Sekotong menjadi desa dengan kasus stunting tertinggi.
“Stunting bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Stunting hanyalah kondisi sementara saja. Hal ini tergantung kepada bagaimana orang tua memberikan asupan yang bergizi kepada anak-anaknya,” ungkap Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. selaku Wakil Gubernur NTB.
Ummi Rohmi, sapaan akrabnya memberikan perhatian lebih kepada kelengkapan dan validasi data. Ia menegaskan kepada petugas pelayanan untuk menghasilkan data stunting yang valid agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
Lebih lanjut, Ummi Rohmi menghimbau untuk setiap pencatatan dan pelaporan setelah pelayanan harus disegerakan dan data yang diinput harus dipastikan valid terlebih dahulu, baik data berat badan, tinggi badan, usia dan sebagainya.
“Agustus mendatang, kami tunggu update terbaru dan harus turun angka stuntingnya. Jangan hanya turun saja tetapi datanya juga harus rill,” tambah Ummi Rohmi.
Pada kesempatan tersebut, dipastikan bahwa timbangan dacin tidak lagi dipergunakan untuk melakukan penimbangan berat badan pada anak.
Selain itu, Ummi Rohmi juga berkesempatan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makanan bergizi dengan bahan pangan yang mudah didapatkan serta pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih.
Secara simbolis, ratusan butir telur yang berhasil dikumpulkan oleh siswa/siswi SMAN 1 Narmada diberikan secara langsung oleh Ummi Rohmi kepada balita stunting.
Di waktu yang bersamaan, Ummi Rohmi didampingi tim Kemenko PMK, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kementerian Kesehatan beserta rombongan melakukan peninjauan pelayanan kesehatan. Mulai dari pengecekan kesehatan hingga pelayanan KIE seperti pelayanan KB, Kartu Kembang Anak serta peninjauan makanan tambahan untuk balita melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Merangkai kegiatan monitoring dan evaluasi stunting dan posyandu keluarga di Desa Lembuak, Ummi Rohmi beserta rombongan tim Kemenko PMK melakukan kunjungan ke PAUD Bakti Seruni yang berlokasi di Desa Nyur Lembang, Kabupaten Lombok Barat.
“Anak-anak hebat memiliki cita-cita luar biasa sehingga cita-cita tersebut harus tercapai, anak-anak harus sehat, makannya harus bagus, kurangi cemilan yang mengandung MSG,” ungkap Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi memberikan apresiasi kepada pengajar PAUD Bakti Seruni dalam mendidik anak agar anak mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Hal ini jelas membantu orang tua untuk mengajarkan anak mengonsumsi makanan bergizi. Sehingga anak tidak mudah sakit dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik serta menjadi anak yang berprestasi.
“PAUD bukanlah tempat yang mengharuskan anak-anak bisa membaca dan menulis. Namun PAUD harus mengenalkan anak untuk menyukai lingkungan yang sehat dan menyukai makanan yang bergizi,” lanjut Ummi Rohmi.
Ia juga mengatakan bahwa dengan mengajarkan anak memilah sampah berdasarkan jenis, menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya akan menanamkan pada anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan.
Seruni selaku salah satu pengajar di PAUD Bakti Seruni mengatakan bahwa program Bakti Seruni Berbagi merupakan program yang diinisiasi untuk mengumpulkan beras dari orang tua murid yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dikumpulkan setiap Sabtu.
“Pada hari Senin, sebagian beras yang terkumpul kemudian dijual, sebagiannya lagi dimasak dan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu ataupun kepada balita yang berisiko stunting,” tambah Seruni.
Tidak berhenti di PAUD. Tim Kemenko PMK beserta rombongan, didampingi Plt. Kepala Perwakilan BKKBN NTB melanjutkan kunjungan ke Desa Nyurbaye, Kecamatan Lingsar. Rombongan melakukan pemantauan pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan terdapat 10 KK yang menjadi sampel keluarga berisiko stunting.
Kegiatan ditutup dengan melakukan peninjauan lokasi Air Minum dan Sanitasi di Dusun Karang Mejeti, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada.
Dalam sambutannya, Dr. dr. Brian Sriparahastuti selaku perwakilan dari Kantor Staff Kepresidenan mengapresiasi kinerja BKKBN dan TNI AD dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui berbagai program kegiatan dan inovasi yang telah dan sedang dilakukan.
“Kami akan melakukan pemantauan kepada 1600 titik dan pendampingan untuk ‘next plan’ untuk tahun depan. Kami juga sudah melakukan pemetaan dan air bersih menjadi air minum dan sanitasi menjadi intervensi yang penting untuk menangani stunting,” ungkap dr. Brian.
Lebih lanjut, dr. Brian juga mengatakan bahwa terjadi kesulitan dalam mengumpulkan data keluarga yang telah mengakses air minum dan sanitasi. Sehingga dilakukan pemetaan untuk 12 provinsi berdasarkan proses yang dikerjakan Kemenko PMK dan ‘roadshow’.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di Dusun Karang Mejeti telah beroperasi sejak lima bulan lalu dan telah dimanfaatkan 150 KK..Ke depan, jangkauan program ini akan diperluas dengan menambah pipa sebagai sarana untuk mengaliri air. n
Penulis: Fitriasti Hareta/Hesti Sri Rahayu
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Selasa, 29/08/2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.