JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan menggelar acara Apresiasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan tahun 2023 secara hybrid pada Selasa (29/8/2023) di Jakarta.

Apresiasi dari BKKBN yang ditujukan kepada sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota yang selama ini telah melaksanakan pendidikan kependudukan, melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

“Selamat kepada seluruh pemenang, bapak dan ibu guru, kepala sekolah, kanwil kemenag, dan dinas pendidikan. Saya sampaikan juga terima kasih kepada sekolah yang berperan aktif dalam Sekolah Siaga Kependudukan,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).

“BKKBN melalui Program Bangga Kencana, disinilah keluarga menjadi unit terkecil yang menjadi pondasi di dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran dari pada pendidikan yang sudah dimulai dari keluarga  kemudian dilanjutkan di sekolah, kita berharap betul ada benang merah antara keduanya,” ujar Hasto.

Hal tersebut menurut Hasto, berarti saling memperkuat antara proses-proses pendidikan yang ada di dalam keluarga dan dilanjutkan di sekolah. Sinergitas pendidikan dari para guru harus didukung oleh keluarga di rumah, begitu pula sebaliknya.

“Program SSK merupakan Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui jalur formal. SSK merupakan wadah pengintegrasian materi Program Bangga Kencana ke dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah,” ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan ukuran keberhasilan pembangunan keluarga salah satunya adalah apakah masih banyak atau ada perempuan yang hamil dan melahirkan anak di usia kurang dari 19 tahun, yang dikenal dengan ASFR (Age Specific Fertility Rate).

Hasto juga berharap kepada Dinas Pendidikan atau Kanwil yang membawahi sekolah untuk terus berfikir dan mencari solusi untuk mengatasi masalah penyimpangan seksualitas.

“Semoga  program SSK ini betul-betul memberikan warna, yang apabila tidak kita lakukan maka anak-anak kita tentu tindak bisa mendapatkan dari tempat lain,” harapnya.

Deputi bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng menjelaskan salah satu program BKKBN adalah Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran penduduk tentang kondisi kependudukan dan keterkaitan timbal balik antara dinamika kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sehingga memiliki perilaku yang bertanggungjawab dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Boni mengungkapkan akibat apabila masyarakat tidak aware terhadap kondisi kependudukan saat ini maka dapat terjadi bencana demografi, 

“Apa yang terjadi dengan bencana kependudukan? Yang terjadi adalah penduduknya terlalu banyak sehingga berakibat tidak ada lagi ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, rebutan dan terjadilah konflik,” jelas Boni.

Lebih lanjut, Boni mengungkapkan bahwa SSK yang mulanya merupakan program rintisan dari SMP 1 dan SMA 1 Cisolok Sukabumi, kemudian diadapatasi oleh BKKBN sebagai program nasional.

Boni berharap melalui SSK dapat tumbuh sikap kritis dalam diri siswa terkait isu kependudukan.

“Saya berharap siswa kemudian berkomitmen untuk mempertimbangkan berbagai isu kependudukan dalam perencanaan kehidupannya kelak,” ujar dia.

Kategori Juara

Sementara itu Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Dr. Edi Setiawan mengatakan tahun ini lomba SSK Terbaik diikuti oleh 21 sekolah tingkat SMP sederajat, dan 16 sekolah tingkat SMA sederajat.

Perlu diketahui, keikutsertaan dalam lomba SSK adalah dikhususkan kepada SSK yang telah mendapatkan kategori paripurna, kategori tersebut didasarkan pada data dari sekolah yang secara mandiri menginput capaian pelaksanaan SSK melalui tautan monev.penduk.org yang bisa diakses umum.

Edi mengimbau kepada seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan Program SSK, untuk dapat secara aktif melaporkan pelaksanaan kegiatannya melalui e-monev.

“Berdasarkan data manual beberapa tahun sebelumnya, total SSK di seluruh Indonesia menunjukkan angka 900-an. Namun berdasarkan laporan e-monev Penduk saat ini baru ada 690 sekolah,” kata Edi.

“Sementara di kategori lain, untuk pengelola (Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag tingkat provinsi dan kabupaten/kota), indikator penilaiannya mencakup jumlah SSK yang menjadi binaannya,” ujarnya.

Berikut merupakan pemenang dan peraih apresiasi berdasarkan tiga kategori, yakni:

Kategori pertama, Lomba Desain Logo SSK:

Juara 1 

Sri Wahyuni siswi SMP Negeri 6 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Juara 2 

Nur Rohman siswa SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur Jambi

Juara 3 

Alexander Pearson Herrman siswa SMP Negeri 4 Kepanjen Jawa Timur

Kategori kedua,

Lomba SSK Paripurna Terbaik tingkat Nasional Tahun 2023 tingkat SMP/sederajat:

Juara 1 

SMP Negeri 6 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Juara 2 

SMP Negeri 2 Ngamprah Jawa Barat

Juara 3 

SMP Negeri 2 Kuripan Nusa Tenggara Barat

Kategori Lomba SSK Paripurna Terbaik tingkat Nasional Tahun 2023 tingkat SMA/sederajat:

Juara 1 

MAN 1 Malang Jawa Timur

Juara 2 

MAN Insan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan

Juara 3 

SMA 1 Mamuju Sulawesi Barat

Kategori ketiga Penghargaan Pengelola Program SSK Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik Nasional Tahun 2023 diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso Jawa Timur.

Edi berharap pelaksanaan SSK turut memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia menggugah kesadaran masyarakat terkait isu kependudukan.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan sekolah dan Dinas Pendidikan/kanwil Kemenag dalam kegiatan lomba SSK paripurna maupun lomba logo SSK,” pungkas Edi. 

Penulis: Fitri Aminatul Azizah

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Selasa, 29 Agustus 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.