JAKARTA, BKKBN* – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertekad mempromosikan program Generasi Berencana (GenRe) ke kancah internasional. Program ini dinilai menjadi salah satu sarana yang tepat dalam upaya pencegahan atau percepatan penurunan stunting di dunia.
“Persoalan remaja menjadi penting dan program GenRe yang diinisiasi dan dikembangkan BKKBN bisa go internasional di tengah arus dunia yang serba teknologi. Program ini bisa untuk pencegahan stunting, mengatur jarak kelahiran anak. Sehingga akan lahir generasi sehat dan berkualitas.”
Hal itu dikatakan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD, Senin (14/8/2023), secara daring.
Selama tiga dari 8 – 10 Agustus 2023, Rizal Damanik didampingi Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pulin) BKKBN berada di Daka, Banglades, menghadiri Pertemuan Tahunan Partners In Population and Development (PPD) ke-38.
“Ini yang akan saya usung (program GenRe). Kita ingin menjadi trendsetter. Sehingga di seluruh dunia tidak lagi lahir bayi stunting,” ujar Rizal Damanik.
Rizal Damanik juga mengemukakan rencananya bertolak ke Kairo, Mesir, pada Oktober 2023 atas undangan pemerintah setempat untuk memaparkan best practice (praktik baik) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Ketertarikan Mesir terhadap program Bangga Kencana dilatarbelakangi diterimanya penghargaan United Nation Population Award (UNPA) oleh pemerintah Indonesia.
Dalam rangka persiapan peringatan ICPD +30 tahun 2024, Rizal Damanik mengatakan bahwa pertemuan tersebut di antaranya akan dihadiri sejumlah negara Afrika. Saat ini Republik Seychelles menjadi hub bagi kerjasama negara-negara Afrika dengan program yang diampu BKKBN.
Diinformasikan pula bahwa delegasi Kenya dijadualkan akan belajar tentang KB Pasca Persalinan di Indonesia pada 17 – 23 September, selama lima hari. Menurut rencana, delegasi Kenya yang terdiri atas 12 dokter dan bidan akan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Madiun (Jawa Timur).
“Bangladesh juga ingin belajar ke Indonesia (tahun ini), tapi terkendali pendanaan,” ujar Rizal Damanik. Pemerintah Bangladesh termasuk yang paling sering bekerjasama mengirim peserta pelatihan internasional ke BKKBN.
“Hasilnya, capaian program KB di Bangladesh relatif semakin baik, merupakan dampak dari berbagai pelatihan internasional dengan BKKBN Indonesia,” ujar Rizal Damanik.
Pada Oktober 2023, delegasi India juga akan berkunjung ke Indonesia (Jawa Barat). Mereka akan belajar tentang Contraceptive Supply Chain Management. Filipina juga dijadualkan berkunjung ke Indonesia pada November 2023, bertujuan mempelajari tatakelola Kampung KB, stunting dan food bank, dengan lokasi kunjungan lapangan di Yogyakarta.
Hampir seluruh dari 26 negara anggota PPD, kata Rizal Damanik, sudah pernah belajar program Bangga Kencana, termasuk kesehatan reproduksi (Kespro), di Indonesia, kecuali Mexico. Kemitraan yang dikembangkan dengan negara-negara tersebut berpola G to G.
Rizal Damanik mengatakan, sebagai media pembelajaran ke dunia internasional, BKKBN melalui Pulin juga mengembangkan program Ambassador Talk dan Ambassador Goes to Kampung KB.
Bukan hanya berdampak positif bagi BKKBN, namun program-program yang dikembangkan itu juga memberikan banyak manfaat, di antaranya promosi bagi destinasi wisata tempat para Duta Besar melakukan kunjungan lapangan.
Lebih jauh Rizal Damanik mengemukakan tentang penyelenggaraan PPD yang beranggotakan 26 negara, dengan delapan negara sebagai Executif Committee (Banglades, Afrika Selatan, Cina, Indonesia, Benin,
Kenya, Tunisia, Maxico).
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia mengusulkan agar uang keanggotaan sebesar US$20.000/negara (atau sekitar total US$ 520 ribu/tahun) dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kegiatan PPD lebih dinamis.
Dana anggota yang tersimpan itu, sesuai usulan Indonesia, dialokasikan untuk anggaran sekretariat dan executive committee. Sisanya secara bergiliran selama tiga tahun ke negara anggota PPD. “Dibagikan sebagai dana stimulan. Dibagi secara bertahap ke negara anggota dalam periode waktu tiga tahun,” ujar Rizal Damanik.
Usulan Indonesia mendapat tanggapan positif negara-negara Afrika. Proporsi idealnya, menurut Rizal Damanik, 65-70 persen untuk kegiatan yang dikelola anggota. Sisanya 30-35 persen berjalan untuk sekretariat dan direktur eksekutif yang saat ini sedang dalam pemilihan.
“Kalau nantinya konsep Indonesia bisa diadop, maka kunjungan antar negara bisa jalan. Sejauh ini, dari 26 negara anggota kegiatannya hanya rutinitas, tidak ada terobosan,” jelas Rizal Damanik.
PPD akan melakukan kembali pertemuan di tingkat executif comittee pada Oktober 2023 di Zimbabwe. Tujuannya, mengonkritkan hasil pembahasan pada pertemuan Daka, dan sekaligus membahas kegiatan yang belum terlaksana akibat pandemi Covid-19.
PPD Ke-38
Pembukaan Pertemuan Tahunan Partners In Population and Development (PPD) ke-38 berlangsung di hotel Pan Pacific Daka, Banglades, pada 8 Agustus 2023, mengangkat tema sentral bagaimana PPD menyikapi penduduk ke delapan miliar dunia, bagaimana pula memenuhi kesejahteraan mereka.
Dihadiri anggota executive Committee PPD, termasuk Indonesia diwakili Deputi Lalitbang BKKBN RI, pertemuan ini membahas isu global kependudukan dan pembangunan serta organisasi internal PPD.
Indonesia memainkan peran penting sebagai bendahara PPD dan mendapatkan hak vote untuk pengambilan keputusan organisasi internasional PPD.
Pada hari kedua, pertemuan berupa rapat tahunan PPD, dengan agenda treasurer meeting di mana BKKBN sebagai bendahara PPD berkoordinasi dengan para pengelola keuangan PPD perihal kebijakan penganggaran institusi PPD. Dilanjutkan audiensi dengan Kedubes RI di Daka.
Pada hari ketiga pertemuan diisi dengan pembahasan atas laporan sekretaris, bendahara, Direktur Eksekutif PPD, menyepakati AWP 2023, respons hasil audit, dan rencana kolaborasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) antar negara. n
Penulis: Santjojo Rahardjo
Editor: Annisa
Tanggal Rilis: Jumat, 11/08/2023
Media Center BKKBN
nomor
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.