MATARAM—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K), menghadiri peluncuran inovasi cegah stunting yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Lenek pada Rabu (09/08/2023).

Inovasi cegah stunting ini diberi nama Keris yang merupakan akronim dari Kelas Keluarga Risiko Stunting dan Aplikasi Bakso dari akronim Buat Administrasi Kependudukan Secara Online.

Hadir dalam.peluncuran itu Bupati Lombok Timur Drs. Sukiman Azmy, MM, Sekda Lombok Timur Drs. H.M Juani Taofik, M.AP., Kepala DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, H. Ahmat, S.Kep., MM dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur Ir. Sateriadi, M.T., M.Sc., bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Tenaga Kerja.

Dalam Laporannya Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Drs. H.M Juani Taofik, M.AP., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memandang pentingnya manajemen data secara by name by addres dalam menjalankan 8 aksi konvergensi penanganan stunting. 

Untuk itu Pemkab Lombok Timur meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama “Bakso” yaitu Buat Administrasi Secara Online. Bakso merupakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan yang dapat menjangkau segala kalangan dengan dua menu utama yakni disamping ada sistem yang bisa melayani diri sendiri juga ada sistem yang bisa digunakan untuk melayani orang lain.

Aplikasi Bakso bertujuan juga untuk penurunan stunting yang berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil dan DP3AKB di Kabupaten Lombok Timur.

Disamping itu ada pula inovasi yang diberi nama “Keris” yakni Kelas Keluarga Risiko Stunting, Kelas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga rentan resiko stunting ini tentang pola asuh dan asupan gizi yang dibutuhkan, mulai dari hamil, melahirkan hingga pada proses pengasuhan anak.

Pada kesempatan tersebut, dr. Hasto menyampaikan apresiasi aplikasi Bakso dan Inovasi Keris karena dengan adanya aplikasi dan Inovasi ini akan membuat data semakin terintegrasi dan menjadi one and single website dan menjadi single identity tentu hal ini akan mempermudah proses intervensi penanganan stunting di lapangan.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan bahwa intervensi yang telah dilakukan terus ditingkatkan salah satunya melalui pelaksanaan pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga dalam mendampingi keluarga dengan risiko stunting di Kabupaten Lombok Timur, 

“Intervensi di Lombok Timur harus kuat, karena jika di Lombok Timur stunting menurun tentu akan menurunkan angka stunting di NTB secara keseluruhan,” kata Hasto.

Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy mengatakan bahwa kasus stunting yang dihadapi saat ini adalah fokus yang menjadi masalah utama di Lombok Timur.

“Berdasarkan data E-PPGBM, angka stunting tahun 2018 dari 26,41% turun menjadi 26,11% kemudian tahun 2019 turun menjadi 21,07%, tahun 2020 turun menjadi 18,13% dan tahun 2022 turun menjadi 16,9%, kabupaten lombok timur bertekad tahun 2024 menurunkan angka stunting dengan target 14% sebagaimana target yang sudah diberikan,” kata Sukiman.

Sukiman berharap melalui inovasi-inovasi yang telah dikembangkan dapat menjadi sarana yang tepat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur sehingga target nasional 14% di tahun 2024 dapat tercapai.

Pada kesempatan tersebut pula dr. Hasto Wardoyo menyematkan penghargaan Manggala Karya Kencana dan Penghargaan Inovasi Program Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy.

Rakor TPPS

Usai peluncuran, dr. Hasto Wardoyo menghadiri Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Lombok Timur yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur Drs. Sukiman Azmy, MM., didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur Drs. H.M. Juani Taofik, M.AP., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB DR. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu (9/08).

Dalam sambutannya, Sukiman Azmy menyampaikan bahwa angka stunting di Lombok Timur saat ini berada pada angka 16 persen dan optimistis dapat menurunkan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target nasional. 

Sementara itu dalam arahannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Presiden Joko.Widodo memiliki visi bahwa Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi di Tahun 2045.

Oleh karena itu diperlukan SDM yang bagus sesuai target SDGS yang memiliki banyak indikator salah satunya tidak terjadinya kelaparan, kemiskinan ekstrim dan tidak terjadinya kejadian stunting.  

Hasto juga menjelaskan bahwa pondasi utama untuk tercapainya kemajuan bangsa adalah pembangunan keluarga. Program Bangga Kencana bukan semata-mata hanya KB namun membangun keluarga secara utuh dari berbagai dimensi.

“Alhamdulillah, terimakasih bapak bupati dan jajaran atas komitmen yang luar biasa yang telah diberikan, TNI-Polri juga komitmennya juga luar biasa, pihak swasta juga luar biasa,” ujar Hasto.

Selain komitmen pemerintah daerah, Hasto Wardoyo juga memaparkan bahwa diperlukan juga edukasi secara terus menerus, kemudian penanganan yang bersifat konvergen, ketahanan pangan, dan pendataan yang mana ke 5 (lima) hal tersebut merupakan pilar dalam percepatan penurunan stunting nasional.

Selain menghadiri Rakor TPPS Kabupaten Lombok Timur, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga meninjau pelayanan KB di Puskesmas Lenek, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung KB Mekar Desa Lenek Kalibambang. n

Penulis: Yudi Afriawan, Ahmad Ahyani, Hesti Sri Rahayu (BKKBN NTB)

Editor: Kristianto

Hari, Tanggal Rilis: Kamis, 10 Agustus 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.