JAYAPURA, BKKBN— Prevalensi stunting di beberapa kabupaten, baik di Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran, angkanya mencapai lebih dari 50 persen.

Di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan angka prevalensinya mencapai 54,5 persen dan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan mencapai 53,3 persen berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. 

Angka prevalensi yang menunjukkan satu dari dua anak menderita stunting ini merupakan prevalensi tertinggi tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua bersama Satgas Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Papua menggelar Evaluasi Capaian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dan RAN Pasti di Provinsi Papua Tengah  dan Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (09/08/23). Kegiatan ini merupakan evaluasi yang digelar setiap bulan.

Evaluasi melalui virtual meeting melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat sebagai TPPS di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Satgas PPS Papua termasuk di dalamnya Technical Assistant (TA). 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si., saat membuka evaluasi itu mengatakan agar pertukaran informasi berupa evaluasi laporan-laporan kegiatan dan program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, dapat berjalan dengan maksimal.

“Harus ada yang dilakukan juga oleh teman-teman TA yang ada di kabupaten dan kota. Saya akan cek apa yang sudah bapak dan ibu lakukan, apa yang sudah dikoordinasikan dengan teman-teman TPPS di kabupaten dan kota. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan untuk intervensi PPS itu benar-benar harus terlaporkan di link yang disiapkan oleh teman-teman Dirjen Bina Bangda. Jadi nanti kalau ditanya oleh Bupati apa yang sudah dilakukan harus bisa dijelaskan, kenapa terkendala. Ini manfaat evaluasi di hari ini, mengingat waktu kita begitu cepat, ini sudah tahun 2023. Harapannya di tahun depan angka stunting harus turun sesuai harapan Pak Presiden, ” kata Nerius.

Provinsi Papua pada 2023 dimekarkan menjadi empat provinsi, dengan pembagian Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. 

Angka Prevalensi Stunting di Papua berdasarkan SSGI tahun 2022 adalah 34,6%. Jika dilihat berdasarkan pembagian Provinsi Papua Tengah maka Kabupaten Paniai memiliki prevalensi stunting tertinggi sebesar 45,2%, dan di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi sebesar 53,3%.

Pemberian Makanan Tambahan

Pada pertemuan tersebut hanya beberapa Technical Assistant yang dapat memaparkan capaian pelaksanaan Quick Wins di masing-masing kabupatennya karena terkendala jaringan yang kurang stabil. Beberapa TA yang dapat memaparkan capaian adalah dari Kabupaten Tolikara – Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Nabire – Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan hasil paparan, TPPS Kabupaten Tolikara telah melaksanakan Rapat Koordinasi TPPS, telah berhasil mengumpulkan Data EPPGBM Bulan Juni, telah melaksanakan pelatihan TPK di 6 distrik kepada 180 TPK, telah berhasil mendistribusikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di beberapa puskesmas, telah melaksanakan aksi konvergensi 1 dan 2, melaksanakan mini lokakarya di 10 kecamatan, dan melaksanakan pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Adapun hambatan yang ditemui adalah keterbatasan dana, koordinasi antar anggota TPPS yang masih kurang, partisipasi masyarakat yang rendah, pelatihan bagi TPK di 40 distrik belum dilaksanakan, masih ada puskesmas yang belum mendapatkan pendistribusian PMT, sebagian besar mini lokakarya kecamatan belum terlaksana, Audit Kasus Stunting (AKS) Semester 1 belum selesai terlaksana.

Sedangkan untuk TPPS Kabupaten Nabire, telah mendapatkan data sasaran EPPGBM, telah tersedianya SK dari Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Nabire Tahun 2023, sudah terjalinnya komunikasi dengan TPK, telah tersedianya data intervensi PMT dari Dinas Kesehatan, koordinasi telah terlaksana dengan beberapa OPD yang terlibat dalam TPPS.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah adanya data sasaran yang berbeda, belum optimalnya pelaksanaan tugas oleh TPK, TPPS di tingkat distrik dan kampung masih kurang berperan aktif, belum ada pertemuan kegiatan 8 aksi konvergensi PPS tahun 2023 di Kabupaten Nabire, pelaksanaan AKS belum maksimal, dan belum ada SK BAAS di Kabupaten Nabire.

Sebelumnya, virtual meeting Evaluasi Capaian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dan RAN Pasti di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan telah berlangsung pada Selasa, 8 Agustus 2023 yang melibatkan TPPS Provinsi Papua dan Papua Selatan, TPK dan Satgas PPS Papua. 

Pelaksanaan aksi konvergensi telah terlaksana mengikuti tahapan yang ada, sedangkan hambatan yang ditemui khususnya oleh anggota TPK yaitu pencantuman NIK Anak pada Aplikasi Elsimil dan NIK secara umum bagi peserta yang belum memiliki KTP, serta jarak antar wilayah pelaksanaan intervensi PPS yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang besar untuk dijangkau.

Diharapkan hasil dari evaluasi yang telah berlangsung dapat segera ditindaklanjuti dan pada pelaksanaan evaluasi selanjutnya bisa mendapatkan hasil capaian yang lebih baik. n

 

Penulis: Tricintya C. A. Kobis

Editor: Kristianto

Hari, Tanggal Rilis: Rabu, 08 Agustus 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.