JAKARTA—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) menekankan pentingnya perubahan mindset dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan rencana pembangunan daerah.
Hasto Wardoyo yang menjadi Keynote Speech itu mengatakan sasaran pembangunan adalah manusia, dan manusianya berubah secara total, tapi kalau mindset manusia tersebut tidak berubah maka sasaran pembangunan yang telah dilakukan menjadi tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Hasto Wardoyo dalam Seminar pengintegrasian kependudukan ke dalam perencanaan daerah yang merupakan langkah strategis untuk menjamin kependudukan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten dan kota.
BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam rangka Implementasi Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan” secara hybrid di Jakarta dan virtual meeting melalui Zoom, serta Live streaming di Youtube Channel @BKKBN Official, pada Jumat (04/08/2023).
“Para kepala-kepala Bappeda, pemerintah daerah, dan kita semua dengan mindset yang sama, maka pasti akan tidak tepat di dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan. Sebagai contoh data yang sederhana saja, kita tahu seperti apa pergeseran situasi kependudukan di tahun 2010 sampai 2035, sangat berbeda sekali dengan tahun sebelum tahun 2010. Kalau kita lihat populasi usia 0-14 tahun sebelum tahun 2010, masih tumbuh 13,9%. Kemudian di usia 15 sampai 59 tahun tumbuhnya terbesar 75,4%, dan kemudian yang di atas 60 tahun itu 10,7%, tetapi kita lihat yang tahun 2010 sampai 2035 termasuk hari ini sudah dalam proses untuk 0-14 tahun akan berkurang setidaknya 3,6%, kemudian populasi 15-59 tahun yang semula 75,4% jadi 58,7%, dan kemudian populasi di atas 60 tahun akan melejit bertambah hampir empat kali lipat dari pertambahan tahun 71 sampai tahun 2010,” kata Hasto Wardoyo.
“Saat ini, kejadian-kejadian mental emotional disorder relatif meningkat, ada toxic people, toxic relationship, toxic friendship yang akhirnya menimbulkan konflik di dalam keluarga dan ujung-ujungnya adalah terjadi kejadian-kejadian broken home yang juga meningkat. Ini semua harus menjadi satu bahasan yang komprehensif, bagaimana menyikapi profil penduduk tidak serta-merta dari sisi demografi secara kuantitas, tetapi coba kita lihat kualitas juga. Saya berharap mapping kependudukan ini juga bisa dilakukan yang tidak hanya serta-merta jumlah, tapi lebih baik lagi mapping dari sisi kualitas,” jelas Hasto.Wardoyo.
Menurut Hasto Wardoyo, mental emotional disorder meningkat menjadi 9,8 persen meskipun stunting sudah menjadi 21,6 persen.
“Tetapi ada yang meningkat yaitu dari sisi mental emotional disorder, peningkatan ini related dengan kejadian-kejadian dari narkotika/napza. itu yang tadi juga menjadi bagian penting untuk kita perhatikan bersama. Kemudian gangguan jiwa berat juga tampak meningkat menjadi 7/1000 di mana sebelumnya di tahun 2013 SDKI masih di atas 1,7/1000 ODGJ. Sekarang menjadi 7/1000, jadi hampir tiga kali lipat, dan penghuni-penghuni rutan hampir 60 persen itu orang-orang dengan narkotika karena napzanya mencapai 5,1 persen,” ujar Hasto.
Kemudian Hasto Wardoyo berpesan untuk para Kepala Bappeda di seluruh Indonesia untuk Grand Design Pembangunan Kependudukan mendiskusikan tentang kuantitas, properti, demografi, perencanaan tentang pembangunan rumah sakit dengan mengadakan dan mengedepankan bangsal jiwa juga dan berharap bisa mengacu kepada sesuatu yang betul-betul kontekstual pada kebutuhan terkini.
Human Capital Index
Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng yang menyampaikan sambutannya mengatakan seminar kependudukan itu menjadi bagian penting yang tidak bicara mengenai kuantitas melainkan tentang kualitas penduduk.
“Saat ini yang menjadi acuan dari pemerintah kita adalah Human Development Index atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun saat ini ada yang baru, yaitu Human Capital Index, ini ada beberapa indikator yang sangat-sangat penting yang secara realita itu memang kita perlukan seperti contohnya adalah persentase bertahan hidupnya sampai berumur 5 tahun, ini kalau kita bicara terkait dengan survival index, lalu kita juga bicara tentang sekolah, sekolah mungkin hampir mirip dengan IPM yaitu angka harapan sekolah yang sampai umur 18 tahun, yang menarik adalah kualitas dari pendidikannya,” ungkap Boni.
“Lalu terkait dengan kesehatan, selain survival index untuk anak 5 tahun juga ada survival effect umur produktif, yang terkait bonus demografi antara umur 5-60 tahun lalu bagaimana survival index mereka yang artinya kualitas kesehatan mereka, yang tentunya kualitas kesehatannya dan juga skill mereka juga harus diperhatikan juga, Terakhir yang menarik yaitu stunting, yang ada stunting ini masuk ke dalam human capital index yang tentunya kalau kita melihat human capital index ini ada banyak hal yang harus kita persiapkan, salah satunya pembangunan berwawasan kependudukan,” ujar Boni.
Dalam seminar itu, hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – R Alfredo Sani F; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri – Dr. Ir. Zanariah, M.Si; Direktur Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Khairul Rizal; Programme Specialist, Reproductive Health, UNFPA,Indonesia dr. Sandeep Nawani. Kemudian hadir juga sebagai moderator, Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Dr. Sudibyo Alimoeso, M.A. n
Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Jumat, 04 Agustus 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.