SAMARINDA, BKKBN – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan keberadaan Rumah Data Kependudukan (RDK) penting didirikan di seluruh desa dan kelurahan. Fungsinya, untuk memasok kebutuhan data untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
“Sesuai amanat Target Pro PN Provinsi Kalimantan Timur/Kalimantan Utara sebanyak 60 RDK Paripurna, kami ucapkan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-Kaltim/Kaltara karena target RDK paripurna sudah terealisasi 100 persen,” kata Sunarto.
Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Rumah DataKu atau RDK, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar orientasi penguatan kapasitas dan kapabilitas bagi 171 orang PKB/PLKB dan Ketua Rumah DataKu se- Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama dua hari, pada 7 dan 8 Agustus 2023 secara hybrid.
Orientasi ini digelar sejalan dengan adanya kebutuhan desa akan data mikro yang digunakan untuk perencanaan pembangunan desa. Melihat animo itu, BKKBN menghadirkan Rumah Dataku di berbagai Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di wilayah Indonesia.
Massif
Sejalan dengan pengenbangan Rumah Dataku di banyak Kampung Keluarga Berkualitas, program Percepatan Penurunan Stunting menjadi program yang juga dijalankan secara massif oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya melalui sinergitas kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur.
Adalah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, salah satu instansi yang ikut aktif dalam pencegahan stunting. Satu di antara kegiatan yang digelar adalah pertemuan Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tahun 2023 di Hotel Harper, Bali, Senin (7/8/2023).
Pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kaltim dalam pelaksanaan aksi Percepatan Penurunan Stunting melalui Sharing Session dengan TPPS Provinsi Bali.
Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah nasional, yakni 8,0 persen, dengan Kota Denpasar memiliki prevalensi 5,5 persen, terendah di antara kabupaten dan kota di Bali.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi yang mewakili Wakil Gubernur Kaltim selaku Ketua TPPS Tingkat Provinsi Kaltim menyampaikan harapannya agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur dapat bersinergi dengan Kaltim. n
Penulis: Della
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Senin, 7 Agustus 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.