BKKBN: Keluarga Menjadi Awal Pembentukan SDM Berkualitas
AMBON, BKKBN – Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, SE. MT mengatakan sebagai aset bangsa, keluarga harus memiliki ketahanan yang kuat sehingga tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.
Hal itu dikemukakan Nopian secara virtual dari Jakarta saat mengukuhkan Duta Generasi Berencana (GenRe) Desa/Kelurahan di Kota Ambon pada momen syukuran Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30 tahun 2023 tingkat Provinsi Maluku.
Peringatan Harganas ke-30 tahun 2023 mengusung tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju”.
Nopian mengatakan keluarga menjadi awal dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi penting, untuk terus diperhatikan dan ditingkatkan.
Menurut Nopian, Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun. Namun masih berada di atas ambang batas standar WHO (Badan Kesejatan Dunia), sehingga masih berkategori darurat stunting.
Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 21,6%. Prevalensi stunting Provinsi Maluku, meskipun mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dari 28,7 persen tahun 2021 menjadi 26,1 persen tahun 2021, namun masih di atas angka nasional.
Oleh karena itu, Indonesia harus mengerahkan segala daya upaya sehingga target 14% pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dapat tercapai.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini karena hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya percepatan penurunan stunting dari hulu dengan menyasar para remaja,” ujar Nopian.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021 – 2024, (pasal 3 poin a dan b) disebutkan bahwa remaja dan calon pengantin merupakan sasaran upaya pencegahan stunting.
BKKBN memandang remaja dalam dua perspektif. Keduanya sangat strategis karena berkaitan dengan masa depan negara.
Perspektif pertama, remaja merupakan calon penduduk usia produktif yang pada saatnya nanti akan menjadi pelaku atau aktor pembangunan. Perspektif ini mengharuskan remaja disiapkan agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
Perspektif kedua, remaja merupakan calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orang tua bagi anak-anak yang dilahirkannya. Perspektif ini mengharuskan remaja disiapkan dan diberikan penguatan kapasitas agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga.
Kesiapan berkeluarga sangat penting karena merupakan salah satu kunci terbangunnya ketahanan keluarga dan keluarga yang berkualitas yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang juga berkualitas.
Apabila pembangunan remaja mengalami kegagalan, maka tidak hanya akan menjadi ancaman kegagalan pembangunan melainkan juga menjadi ancaman kegagalan kualitas generasi berikutnya. Oleh karenanya BKKBN menyelenggarakan Program Generasi Berencana.
Duta GenRe bukan soal baru. Namun Duta GenRe Desa/Kelurahan baru diinisiasi lima tahun lalu. Launching-nya sendiri baru dilakukan Agustus 2022 di DI Yogyakarta. Karena idipandang penting dan strategis, terutama dalam percepatan penurunan stunting, Kepala BKKBN menargetkan pada Juni tahun ini sudah ada sepasang Duta GenRe di setiap desa/kelurahan atau 83.687 pasang di tingkat nasional.
Berdasarkan data rekapitulasi per tanggal 20 Juli 2023, Duta GenRe Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku baru terbentuk 314 pasang dari target 1.234 pasang atau baru mencapai 25,45 persen.
Nopian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Maluku karena dirinya telah mengukuhkan 210 pasang Duta GenRe Desa/Kelurahan (baik secara offline maupun online).
Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyelesaikan pembentukan Duta GenRe tingkat desa/kelurahan. Harapannya Duta GenRe tingkat desa/kelurahan di Provinsi Maluku dapat segera mencapai target 100%.
Keberadaan Duta GenRe tersebut sangatlah penting. Pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tanggal 6 Juli tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah dilaksanakan deklarasi ‘Remaja Gotong Royong” yaitu integrasi dari Duta GenRe, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dan 6 Duta Damai Anti Terorisme.
Dikatakan, Duta GenRe Desa/Kelurahan yang telah dikukuhkan dapat menjadi role model bagi teman sebayanya dan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada remaja di sekitarnya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, seks pra nikah, penyalahgunaan napza dan narkotika dan terorisme.
Termasuk juga ikut menyosialisasikan pentingnya pencegahan stunting dari hulu dalam membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
Duta GenRe Desa/Kelurahan juga diharapkan dapat menjadi jembatan pemerintah dalam menyosialiasikan berbagai program pemerintah dengan cara melakukan kolaborasi dengan organisasi/lembaga kepemudaan yang ada di wilayahnya.
“Tentu saja dengan arahan dan bimbingan dari Kepala Desa atau Lurah di wilayah masing-masing,” Deputi KSPK Nopian.
Acara pengukuhan Duta GenRe Desa/Kelurahan dilaksanakan di Hotel Marina Ambon, Senin (31/7/2023) itu, dihadiri Sekda Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si; Penjabat Walikota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si serta undangan lainnya.
Pengukuhan Duta GenRe ini ditandai Pembacaan Ikrar dan Penyematan Pin oleh Ketua TP-PKK sekaligus Duta GenRe Kota Ambon, Ibu Lissa Wattimena dan Kaper BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego. n
Penulis: Krisna S
Editor: Santjojo Rahardjo
Hari, Tanggal Rilis: Kamis, 3 Agustus 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.