SURABAYA, BKKBN – BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Agama telah mengimplementasikan aplikasi elektronik bagi calon pengantin. Aplikasi ini untuk mengetahui data kesehatan seperti berat badan, tinggi badan, hemoglobin dan lingkar lengan atas serta perilaku merokok.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, DVM, MRepSc, PhD, yang mewakili Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), dalam sebuah kegiatan pelatihan, Senin (24/07/2023), di Surabaya.
Pada Pelatihan Offline South- South Triangular Cooperation (SSTC) tentang Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim (Muslim Religious Leaders/MRLs) di bidang Health Reproductive, Family Planning, Pencegahan Pernikahan Anak dan Stunting itu, Rizal Damanik mengatakan dengan kerjasama ini setiap calon pengantin (catin) harus menginput data melalui aplikasi elektronik elsimil (Siap Nikah Siap Hamil).
“Jika ada masalah dengan status gizi yang dapat menyebabkan stunting, maka tim pendukung keluarga akan memberikan pendampingan seperti pemberian penyuluhan, perbaikan gizi dari fasilitas kesehatan dan masyarakat,” ujar Rizal Damanik.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, stunting turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Target yang harus dicapai tahun ini adalah 17,8 persen.
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama BKKBN dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan United Nations Population Fund (UNFPA),_ di Surabaya, dari 23-29 Juli 2023. Pelatihan ini dihadiri negara peserta: Burundi, Ethiopia, Nepal, Malaysia, Filipina, dan Myanmar.
Program pelatihan ini mencakup berbagai mata pelajaran, baik dalam program kelas, maupun kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Islam, Sekolah Tinggi Islam, sekolah asrama Islam, Asosiasi Wanita Muslim Indonesia, Kantor Urusan Agama, kantor Walikota Surabaya.
Melalui kegiatan ini, BKKBN ingin berbagi pembelajaran dan praktik terbaik Indonesia dalam meningkatkan keterlibatan ulama dalam Program Keluarga Berencana dengan peserta dari berbagai negara dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.
Rizal Damanik sangat berharap bahwa pengalaman peserta selama mengikuti kegiatan akan memberi kesempatan untuk melihat program negara peserta yang mungkin serupa atau berbeda dari program BKKBN.
Pada kesempatan yang sama Representative in Indonesia United Nations Population Fund
Anjali Sen menambahkan bahwa pelatihan khusus ini merupakan salah satu cara untuk berbagi dan bertukar praktik baik yang dapat membantu negara lain.
Kemitraan strategis antara pemerintah dan tokoh agama Islam di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan perkawinan anak, dan pengurangan stunting merupakan upaya vital untuk mencapai tiga hasil transformatif. Ketiganya adalah nol kematian ibu yang dapat dicegah, nol kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan nol kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya.
Anjali juga menyampaikan, salah satu masalah prioritas mendesak yang sekarang ditangani UNFPA dalam kemitraan ini adalah pencegahan perkawinan anak.
Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak anak perempuan tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan.
Dengan bekerja bahu membahu, Pemerintah Indonesia dan MRLs telah meningkatkan kesadaran tentang dampak merugikan dari perkawinan anak, mengadvokasi reformasi hukum, dan menyediakan sistem dukungan bagi anak perempuan berisiko dan keluarga mereka.
Selain itu, pengurangan stunting, sebagai salah satu prioritas pemerintah saat ini, patut menjadi perhatian. Stunting – gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi – memiliki implikasi jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat pada umumnya.
“Dengan melibatkan pemimpin agama Muslim dalam mempromosikan praktik nutrisi yang tepat dan mengadvokasi gaya hidup sehat, kami dapat memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai potensi penuh mereka, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka,” ucap Anjali.
Sementara Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti mengatakan, “Bukan hanya BKKBN yang bicara tentang MRLs, mungkin bisa diliat lagi Indonesian ini well-known dengan Indonesia moderat di mana Jawa Timur juga salah satu centernya.”
Lanjut Noviyanti, “Kita bisa dicontoh oleh negara lain karena kita ada di tengah dalam keislaman dan bukan dalam posisi sebagai negara maju sehingga secara contoh-contoh di lapangan lebih relevan dan bisa ditiru. Itu kenapa Indonesia menjadi salah satu leading dalam SSTC,” tambah Noviyanti.
Stunting di Jawa Timur
Sementara itu Kepala Bidang Diklat RSUD dr. Soetomo, Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp. PP, KPTI, FINASIM, menjelaskan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur sebrsar 19,2 persen, sementara di tingkat nasional 21,6 persen.
“Tantangan untuk kita semua, khususnya untuk kami, bagaimana berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Jawa Timur,” ujar dr. Erwin.
Sunting tidak lepas dari isu yang mungkin beririsan dengan angka kematian ibu dan bayi. Meskipun angka kematian ibu tahun 2022 mengalami penurunan, namun kata dr. Erwin, “Target kita tetap, bahwa pada prinsipnya angka kematian ibu dan bayi bisa dicegah sehingga harusnya bisa diturunkan jauh lebih bawah lagi.”
Menurut dr. Erwin, upaya menyelesaikan masalah stunting terutama terletak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Tetapi jangan lupa bahwa mulainya (intervensi) pada saat remaja. Supaya pada saat sudah hamil dan menyusui dan seterusnya kita bisa betul-betul mendapatkan (bayi) yang baik.”
“Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi pelatihan pada hari ini sangat kita butuhkan. Bisa dilihat di sini bahwa intervensi spesifik memang tugas kami di bidang kesehatan. Namun ada intervensi sensitif yang mungkin bisa terkait dengan yang lain,” jelas dr. Erwin.
Dr. Erwin menandaskan bahwa pernikahan dini harus betul-betul dicegah. Untuk itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi harus dibangun di tengah masyarakat, termasuk remaja. Ini karena masih masyarakat dan remaja belum paham tentang manajemen kesehatan reproduksi. n
Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Senin, 24 Juli 2023
Media Center BKKBN
nomor
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.