YOGYAKARTA – Banyak hal istimewa dalam Rembuk Stunting di Kalurahan (Desa) Wukirsari, Kapanewon (Kecamatan) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (22/07/2023).

Umumnya, Rembuk Stunting yang merupakan bagian dari Program Percepatan Penurunan Stunting, digelar untuk evaluasi dan merumuskan intervensi langsung kasus stunting di tingkat desa. Namun dalam Rembuk Stunting di Balai Kalurahan Wukirsari, ternyata lebih dari itu.

Rembuk Stunting yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul itu dihadiri langsung Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), dua anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.S., M.Hum dan MY Esty Wijayati, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo, ST dan Jajaran dinas pengampu kependudukan dan KB Bantul. Hadir pula Kepala Perwakikan BKKBN

DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd.Rembuk Stunting di Wukirsari juga lebih istimewa karena dalam kesempatan itu diserahkan hasil pendataan Data Desa Presisi (DDP) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada Pemerintah Kalurahan Wukirsari.

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan pentingnya pengasuhan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hasto mengatakan pada masa 1000 HPK merupakan kesempatan bagi orang tua untuk membangun dan menetapkan fondasi kesehatan dan tumbuh kembang anak yang, mencakup pertumbuhan badan dan kecerdasan yang optimal.

 

 

 

“Pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks.” jelas Hasto.

Jadi masa 1000 HPK merupakan masa yang sangat penting yang menentukan tidak hanya pertumbuhan anak selanjutnya melainkan juga tingkat intelektualitas seseorang saat dewasa kelak.

“Kalurahan Wukirsari sudah bagus sekali dalam percepatan penurunan stunting. Dari 750 balita di Wukirsari hanya ada 93 yang stunting. Artinya jika dihitung angka stuntingnya sekitar 12,3 persen, sudah di bawah target nasional 14 persen di tahun 2024,” puji Hasto Wardoyo.

Dalam kesempatan ini diserahkan hasil pendataan Data Desa Presisi (DDP) dari Institut Pertanian Bogor kepada Pemerintah Kalurahan Wukirsari.

Penggagas Data Desa Presisi yang juga Wakil Kepala LPPM IPB Dr. Sofyan Sjaf memperkenalkan Data Desa Presisi yang menurutnya merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.

Data Desa Presisi itu menyuguhkan data yang lengkap dan akurasinya terukur terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Termasuk data yang berkaitan dengan stunting tentu saja.

Data tersebut diambil, divalidasi, dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa, seperti para pemuda yang ahli IT. Data tersebut diperoleh menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM), sebuah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.

“Data ini cukup komplit dan terukur sampai ada data per rumah. Data ini kalau semua desa punya, semua perencanaannya bisa terselesaikan dengan baik. Jika Data Desa Presisi ini bisa kita selesaikan, maka banyak permasalahan pembangunan bisa kita selesaikan” tambah Prof Sofyan.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menanggapi terkait Data Desa Presisi. Pihaknhya menilai hal ini merupakan upaya untuk menghadirkan data desa secara akurat, terintegrasi, dapat divalidasi, dan disinyalir sangat tepat menjadi basis utama dari kebijakan pembangunan desa.

“Kebijakan pembangunan sebagus apapun harus berbasis data yg akurat melalui riset. Wukirsari akan menjadi pilot project data desa presisi yang langsung didampingi BKKBN dan BRIN.” tambah Rieke.

Acara dilanjutkan dengan FGD dan ditutup dengan penyerahan hasil FGD dari tim perumus kepada Lurah Wukirsari dan Panewu Imogiri. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah mitra kerja yang selama ini aktif bergerak turut menuntaskan stunting diantaranya Baznas Bantul, Rumah Sehat Baznas, dan Dompet Duafa. n

Penulis : Tiara Nurwita, Julie, dan FX Danarto SY (BKKBN DIY)
Editor: Kristianto

Hari, Tanggal Rilis: Sabtu, 23 Juli 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.