BENGKULU—Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kemajuan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu dari 22,1 persen pada 2021 menjadi 19,8 persen pada 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Penilaian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau kegiatan upaya penurunan stunting di Puskesmas Srikuncoro, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (20/07/2023).

“Saya senang di Provinsi Bengkulu ada penurunan yang sangat baik, dari 22,1 (persen) ke 19,8 (persen), ini berarti di Bengkulu—di Provinsi Bengkulu, di bawah dari rata-rata nasional,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Puskesmas Srikuncoro yang membuat olahan makanan dari belut dan singkong sebagai asupan gizi guna penurunan angka stunting.

“Tadi juga bagus ini memberikan protein yang tinggi, nugget belut itu bagus banget, saya lihat bagus banget, saya kira inovasi-inovasi di daerah yang seperti ini yang kita lihat sangat bagus untuk mempercepat penurunan stunting di semua provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Presiden.

Selain itu, dalam upaya penurunan angka stunting, Presiden Jokowi juga menginginkan semua daerah dapat terus meningkatkan upaya dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak.

Menyikapi penilaian tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H, M.P.H kepada pewarta, Jumat (21/07/2023) menyebutkan bahwa, penanganan stunting di Bengkulu dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Menurut Iqbal, kerja sama lintas sector yang merupakan instisari dari Perpres 72/2021 itu yang mampu menekan angka stunting di Bengkulu. Dari dasar tersebut, pemerintah secara bersama-sama dengan berbagai pihak berupaya menekan angka tubuh kerdil di Bengkulu yang masih 22,1 persen. Atas kerja sama lintas sektor pemerintah daerah berhasil menekan prevalensi stunting hingga pada angka 19,8 persen, kata Iqbal.

Kerja sama tersebut terlihat dari kinerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di mana pada tahun ini (2023) pemerintah daerah berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan penanganan stunting dan dukungan terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Bengkulu meraih lima penghargaan sekaligus salah satunya terkait penurunan angka stunting, Gubernur Rohidin Mersyah dan Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu Derta Rohidin menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana. Dan dua penghargaan MKK lainnya diperoleh Bupati Rejang lebong dan Ketua TP PKK Kab Rejang Lebong,” ujar Iqbal.

Stunting, salah satu program prioritas nasional (Pro-PN), di Bengkulu pelaksanaannya mengacu Pepres telah mengembangkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebanyak 31 orang tua asuh yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

“Terdapat di Kabupaten kaur sebanyak 10 bapak asuh, Bengkulu Selatan sebanyak enam bapak asuh, 12 orang di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak dua orang dan Mukomuko satu orang bapak asuh”.

Iqbal menambahkan, selain BAAS, pencegahan potensi risiko stunting juga dilaksanakan dari sektor hulu. Pemerintah juga mengembangkan program elektronik siap nikah siap hamil (Esimil). Elsimil Sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepadacalon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita.

Di Bengkulu, pada 2023 tim pendamping keluarga (TPK) mencatat sebanyak 1.921 calon pengantin. Dari jumlah catin sebanyak itu terdapat 1.562 catin yang berisiko stunting dan 359 calon yang ideal dan layak, sehat menikah, sebut Iqbal.

Selain BAAS dan program Elsimil, BKKBN bersama forum Genersi Berencana (GenRe) Provinsi Bengkulu menggelar gerakan sosial dengan konser amal di sejumlah daerah kabupaten dan kota.

“Konser amal tersebut telah kita gelar sejak Juni 2023 dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 20 juta, dan akan disalurkan kepada 445 keluarga berisiko stunting di daerah. Bantuan diberikan berupa makan tambahan gizi bagi keluarga, baik berupa telur, susu, roti dan pangan lokal lainnya,” sebut Iqbal. n

Penulis : Penardi,S.Sos Dan Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Editor: Kristianto

Hari, Tanggal Rilis: Jumat, 21 Juli 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.