Bengkulu – Masyarakat desa dan kelurahan memiliki modal sosial yang tinggi, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah stunting dapat dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun bantuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam program ini sangat terbatas.
Karenanya, lintas sektor dan lintas bidang di pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan konvergensi dan partisipatif dalam program percepatan penurunan stunting dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di tingkat desa.
Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti, SE, MT, pada
acara peresmian Dapur Sehat Atasi Stunting
di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Jumat (14/7/2023).
Peresmian ini sebagai
upaya pemerintah setempat melakukan gerakan percepatan penurunan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Bengkulu.
Dashat merupakan kegiatan pelatihan pembuatan makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan pangan lokal. Melalui Dashat, pencegahan stunting dilakukan secara gotong royong oleh banyak pihak.
Lebih spesifik, Dashat merupakan integrasi kegiatan sosial dan wirausaha untuk dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Unsur sosial itu berupa pemberian makanan sehat dan bergizi seimbang bagi sasaran keluarga berisiko stunting, terutama keluarga kurang mampu.
Karena itu, konsep Dashat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sosiopreneurship (kewirausahaan sosial), sehingga menimbulkan semangat berbagi/ kesetiakawanan sosial untuk kemaslahatan bersama. Dari program Dashat diharapkan akan muncul perubahan pola pikir sosial di masyarakat untuk saling membantu dan memberdayakan.
Dashat dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting, di antaranya di Kampung Keluarga Berkualitas.
Nopian mengatakan, terdapat tiga model pendekatan pengelolaan Dashat, yaitu model sosial, komersil, campuran komersil dan sosial. Penerapan model Dashat tersebut ditentukan dengan memperhatikan jumlah kasus stunting di desa dan kelurahan, tingkat ekonomi masyarakat desa, dan ketersediaan pangan lokal bergizi seimbang di desa.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI 2022), target penurunan prevalensi stunting Kota Bengkulu pada 2022 sebesar 18,63 persen, namun realisasinya 12,9 persen. “Kami mengapresiasi penurunan stunting yang cukup signifikan di Kota Bengkulu. Pembelajaran baik untuk mencapai kondisi tersebut perlu dibagikan kepada kabupaten lain di Provinsi Bengkulu,” ujar Nopian.
Oleh Nopian juga diinformasikan bahwa pada Juli-September 2023 pengukuran prevalensi stunting di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota akan dilaksanakan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Survei ini untuk mengetahui capaian prevalensi stunting tahun 2023.
“Semoga Kota Bengkulu tahun 2023 termasuk wilayah yang berhasil melaksanakan 8 aksi konvergensi yang berdampak pada percepatan penurunan stunting, ditandai penurunan prevalensi stunting yang cukup berarti menuju zero stunting di Kota Bengkulu,” harap Nopian.
Masih kata Nopian, terdapat beberapa sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan penggarapan percepatan penurunan stunting. Yakni, Pendataan Keluarga tahun 2021, data SSGI, Data ePPGBM (Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) serta data stunting lainnya.
“Masalah data bukan hal yang perlu dipertentangkan. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya pencegahan stunting dan percepatan penurunan stunting,” kata Nopian.
Strategi Nasional
Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Arif Gunadi, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, Hj. Dewi Dharma, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Dashat merupakan salah satu strategi nasional dalam kegiatan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kegiatan pendampingan keluarga.
Melalui program Dashat, dan beberapa program terkait lainnya, pemerintah bertujuan mencapai target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 12,55 persen, dan Kota Bengkulu 9 persen pada 2024.
Dewi mengatakan, dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun produktifitas ekonomi.
Dewi menambahkan, di Kota Bengkulu terdapat 67 kelurahan dan sembilan kecamatan. Pada 2022, tercatat ada sebanyak 18 Kampung KB di Kota Bengkulu dan 11 di antaranya telah mengembangkan progam Dashat.
Adapun total Kampung KB di Provinsi Bengkulu sebanyak 326, dengan kategori mandiri 19, berkelanjutan 45, berkembang 31, dan dasar 231 Kampung KB.
Pada acara tersebut hadir Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, M.Iqbal Apriansyarah, SH, MPH, bersama sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Bengkulu. n
Penulis : Rofadhila Azda, S.Ikom, MA
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Jumat,14 Juli 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.