SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 851/M.C/VI/2023

Harganas 2023 Kedepankan Pentingnya Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju

JAKARTA – Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023. Peringatan Harganas jatuh di setiap 29 Juni, dan menurut rencana tahun ini diperingati secara nasional di Palembang, Sumatera Selatan, pada 6 Juli 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pada puncak peringatan yang akan dihadiri ribuan tamu undangan.

Mengambil tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Untuk Indonesia Maju”, peringatan Harganas tahun ini dibayangi-bayangi kerja keras pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya melakukan percepatan penurunan stunting. Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen tahun 2024, di mana pada 2019 mencapai 27,6 persen (Riskesdas 2019) dan di 2023 turun menjadi 21,6 persen, Prevalensi ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga berisiko stunting di Indonesia sangat mungkin jauh lebih besar.

Berdasarkan Studi Health Belief Model, ada 98 persen masyarakat yang memahami kata stunting, namun masih 89 persen masyarakat tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa stunting itu hoax. Diperkuat pula bahwa 98 persen masyarakat meyakini stunting itu berbahaya bagi kesehatan anak. Namun 50 persen masyarakat tidak percaya atau tidak setuju bahwa stunting menghambat kognitif anak.

Sebesar 39 persen tidak setuju bahwa risiko dan penyebab stunting karena faktor kurang nutrisi dari makanan, dan 47 persen risiko stunting bukan karena ketidak mampuan membeli makanan bergizi. Masyarakat juga tidak meyakini bahwa anak risiko stunting berhubungan dengan pola asuh (58 persen) dan percaya bahwa stunting bukan penyakit atau kondisi medis yang serius (35 persen).

Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa kesadaran tentang apa itu stunting, bagaimana berbahayanya stunting dan apa penyebab stunting belum tertanam dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena mayoritas keluarga Indonesia belum melihat dirinya sebagai Keluarga Berisiko Stunting. Kondisi ini sangat mungkin merupakan hasil dari pendekatan pencegahan stunting yang selama ini bersifat top-down.

Masyarakat dari sisi sosio-kultural melihat soal perencanaan memiliki anak, kehamilan dan merawat/mengasuh bayi/anak sebagai pengetahuan yang diterima turun-temurun dan selama ini tidak mengenal masalah yang disebut sebagai stunting. Banyak juga keluarga yang merasa mereka berkecukupan secara ekonomi sehingga merasa yakin bebas dari ancaman stunting.

Jika kesadaran apa itu stunting, bagaimana berbahayanya dan apa penyebabnya belum dimiliki maka masyarakat belum melihat dirinya sebagai Keluarga Berisiko Stunting. Atau sebaliknya, karena belum melihat diri mereka sebagai Keluarga Berisiko Stunting maka keluarga Indonesia belum memiliki kesadaran tentang apa itu stunting, bagaimana dampak dan berbahayanya serta apa penyebabnya, bagaimana pencegahannya.

“Jadi, sangat wajar jika masih banyak keluarga yang tidak tahu dan tidak merasa perlu tahu bagaimana cara mencegah stunting,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), Kamis (29/6/2023), di Jakarta.

Pada 2021, Kepala BKKBN mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas baru sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Mengambil momentum tersebut, BKKBN mengedepankan esensi ‘keluarga bebas stunting’ sebagai substansi tema dalam peringatan Harganas tahun ini, dengan maksud dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk mendekatkan Hari Keluarga Nasional dengan keluarga Indonesia. Seraya berharap peringatan Harganas tahun ini menjadi momentum penting dalam merevitalisasi kembali peran keluarga dalam pembangunan.

Isu stunting sangat dekat dengan masa depan keluarga dan harus dapat disampaikan dengan cara yang lebih tepat, lebih menyentuh dan lebih memahami sudut pandang khalayak. Hal ini agar mereka menyadari bahwa pentingnya merencanakan keluarga, melaksanakan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) bagi pasangan usia subur, dan mengatur jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak berikutnya.

Pemerintah (BKKBN) berharap keluarga Indonesia sadar bahwa pemahaman akan hal tersebut di atas dapat menghindari anak-anak mereka dari gagal tumbuh dan gagal berkembang (stunting). Bila hal ini dapat dilaksanakan maka khalayak akan menemukan relevansi pentingnya pencegahan stunting untuk menjaga dan merencanakan keluarga, serta masa depan anak dan cucu.

“Dengan demikian mimpi Indonesia 100 tahun mendatang (tahun 2045) menjadi negara yang memiliki Generasi Emas bisa terwujud,” tutur dr. Hasto Wardoyo. Salah satu upaya taktis untuk mencapai ‘zero stunting’ di Indonesia adalah mengimplementasikan narasi besar komunikasi stunting dalam momentum Harganas.

Sejarah Hari Keluarga
Kepala BKKBN pada waktu itu, Dr Haryono Suyono menyampaikan gagasan kepada Presiden Soeharto agar keluarga-keluarga Indonesia mempunyai hari tersendiri, untuk mendorong masyarakat lebih bersemangat dalam membangun keluarganya. Alasan yang dikemukakan adalah: (1) mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa. (2) tetap menghargai dan
perlunya keluarga bagi kesejahteraan bangsa. (3) membangun keluarga menjadi keluarga yang mampu bekerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga yang sejahtera.

Tanggal 29 Juni kemudian disepakati sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Hal ini tidak terlepas dari nilai historis,di mana tanggal 29 Juni 1949 tentara Republik Indonesia yang semula bergerilya siap masuk kota Yogyakarta dan para pejuang kembali kepada keluarganya masing-masing.

Sejarah mencatat, walaupun Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun sampai tahun 1949 situasi bangsa ini belum begitu kondusif.

Kondisi ini menuntut sebagian tentara dan masyarakat Indonesia melakukan perang gerilya, dan berpisah dengan keluarga. Melalui perjuangan yang gigih, akhirnya pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh.

Enam hari kemudian yaitu tanggal 24-29 Juni 1949, proses penarikan tentara penjajah dari bumi Yogyakarta berlangsung, sehingga pada 29 Juni 1949 seluruh kota kosong dari tentara Belanda. Saat itulah tentara pejuang, dapat berkumpul kembali pada keluarganya.

Letnan Kolonel Soeharto memberikan laporan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa seluruh keluarga yang berjuang dan bersembunyi di berbagai tempat telah kembali kepada keluarga masing-masing. Momentum inilah yang kemudian melandasi lahirnya Hari Keluarga.

Hari Keluarga Nasional telah dicanangkan Presiden Soeharto pada 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Akhirnya, pada 15 September 2014 diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas), dan bukan merupakan Hari Libur.

Peringatan hari keluarga merupakan upaya untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul.

Beberapa negara lain juga memiliki hari keluarga. Namun masing-masing dengan latar belakang dan cara memperingati yang beraneka ragam. Amerika mengenal istilah Family Day (Hari Keluarga) sudah lebih lama. Pertama kali mereka memperingatinya pada hari Minggu pertama bulan Agustus 1978.

Afrika Selatan juga mengenal Hari Keluarga sejak 1995. Australia baru mendeklarasikan Hari Keluarga pada Selasa minggu pertama November 2007, saat pelaksanaan Melbourne Cup. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kemudian pada tahun 1994 menetapkan 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional.

Walaupun tanggal pelaksanaan berbeda, namun secara umum di negara-negara tersebut Hari Keluarga dimaknai sebagai hari berkumpulnya anggota keluarga, ayah ibu dan anak-anak untuk makan bersama. Saat berkumpul inilah diharapkan akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam suatu keluarga.

Karena tujuannya menumbuhkan rasa kebersamaan, maka ada yang mendefinisikan bahwa Hari Keluarga tidak hanya untuk keluarga; tetapi suatu hari yang dirayakan untuk berbagai komunitas termasuk bisnis dan kelompok masyarakat tertentu.

BKKBN Didirikan 1970
Dari sejarah tercatat pula bahwa perhatian terhadap program KB dimulai pada tahun 1957, dengan terbentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Perkumpulan ini fokus pada penurunan angka kematian
ibu hamil dan melahirkan, yang pada waktu itu telah mencapai tingkat 800 per
100.000.

Kematian yang begitu tinggi disebabkan antara lain, karena terbatasnya dokter dan tenaga medis, minimnya peralatan kesehatan, pertolongan dilakukan melalui dukun, banyaknya penduduk yang kawin dan melahirkan pada usia muda. Sehingga pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan dan angka kematian ibu hamil dan melahirkan sangat tinggi.

Secara resmi, pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana menjadi program nasional, dilakukan bersamaan dengan berdirinya Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 29 Juni 1970, yang merupakan puncak kristalisasi semangat pejuang Keluarga Berencana (KB) untuk memperkuat dan memperluas program KB.

Program KB dicanangkan pemerintah Orde Baru, selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, dengan jumlah keluarga inti yang cukup, juga agar kesejahteraan keluarga dapat meningkat secara signifikan. Tanggal 29 Juni 1970 kemudian dikenal pula dengan tanggal dimulainya Gerakan KB Nasional.

Jadi, lahirnya Hari Keluarga di Indonesia juga ditandai dengan dimulainya hari kebangkitan; bangkitnya kesadaran keluarga untuk membangun dirinya ke arah keluarga kecil melalui Keluarga Berencana (KB). Maka tidak heran bila peringatan Hari Keluarga selalu dipelopori oleh BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang mengurusi bidang keluarga berencana, dan Tim Penggerak PKK selaku gerakan masyarakat di semua lapisan wilayah.

Penetapan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional mengingatkan titik penting kualitas keluarga sebagai kunci masa depan bangsa. Karena itu, upaya mewujudkan keluarga sejahtera harus dimulai sejak perencanaan keluarga,” ujar Kepala BKKBN, Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Perjalanan panjang keluarga yang mereka tempuh akan menjadi mata rantai kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Kualitas generasi di masa datang ditentukan oleh kualitas keluarganya saat ini. Kualitas keluarga sangat sering dilihat hanya sebatas ketercukupan secara ekonomi.

Tentu saja, perspektif program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), menyiratkan pengentasan permasalahan ekonomi yang rentan dihadapi keluarga yang memiliki banyak anak. Semakin sedikit anak, orangtua dapat mengoptimalkan nafkah yang didapat untuk tumbuh kembang anak dalam berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam kemiskinan, ada nilai “makan atau tidak, yang penting kumpul” yang menyiratkan kuatnya ikatan dalam keluarga. Dalam kelimpahan, meja makan lebih sering digunakan sebagai “tempat menaruh makanan”. Obrolan yang harusnya dipertukarkan antar anggota keluarga sembari makan, kini justru dipertukarkan melalui gadget yang sibuk dimainkan masing-masing.

Oleh sebab itu, kelimpahan bukanlah satu-satunya hal yang berdampak pada kebahagiaan anak dan orangtua dalam keluarga. Itulah sebabnya, anak tak akan merasa cukup saat hanya mendapatkan fasilitas dari orang tuanya. Anak butuh didengarkan, anak butuh kesempatan bertanya pada orang tuanya. Kebutuhan tersebut didapatkan anak saat orang tua mulai mendengarkan dan bertanya kepada mereka. Tak lagi menyuruh atau sekadar memberikan fasilitas tanpa memahami kekuatan dan jati diri anak.

Dengan demikian, fungsi suatu keluarga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi terdapat fungsi fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Lamanna dan Riedmann (1991) mengungkapkan ada tiga fungsi yang harus dijalankan oleh suatu keluarga yaitu fungsi reproduksi yang bertanggung jawab, fungsi dukungan ekonomi dan fungsi perlindungan
emosional.

Sementara BKKBN mengedepankan 8 Fungsi Keluarga, di mana fungsi-fungsi ini harus dijalankan oleh suatu keluarga,yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Menurut dr. Hasto, peringatan Hari Keluarga Nasional bagi bangsa Indonesia bukan hanya sekedar ajang berkumpul anggota keluarga. Hari Keluarga seharusnya sebagai wahana untuk mengembalikan kemandirian nilai-nilai luhur suatu keluarga, dan dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi apakah selama ini keluarga sudah dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara mandiri. n

Penulis: Santjojo Rahardjo
Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: 28 Juni 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.