SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 821/M.C/VI/2023
Perkuat Data, BKKBN Gelar Workshop Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia
SURABAYA— Dalam rangka penyiapan pelaksanaan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) serta penguatan sistem informasi keluarga tahun 2023, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan kegiatan Regional Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 dan Penguatan Siga (Sistem Informasi Keluarga) Tahun 2023 di Banyuwangi dari tanggal 12 Juni 2023 sampai tanggal 15 Juni 2023.
Pada acara ini turut hadir Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dra. Maria Ernawati M.M, Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, S.Pd., Forkompinda Kabupaten Banyuwangi, Direktur integrasi data kependudukan daerah Dr. Ir. David Yama, M.Sc., MA, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc,Dip.Com sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama, serta hadir secara daring Plt Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Dr. Ferry Irawan SE, MSE.
Peserta undangan dalam acara ini adalah seluruh kepala dinas atau perangkat daerah yang menangani urusan KB dan pengendalian penduduk kabupaten/kota, Tim Pokja Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi, serta para pengelola data kabupaten/kota.
Agenda pada hari pertama Senin (12/6/2023) acara Regional Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PK 23) dan Penguatan Siga (Sistem Informasi Keluarga) Tahun 2023 adalah pembukaan, arahan, dan dibuka secara resmi oleh Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi serta dilanjutkan diskusi bersama narasumber dari Kemenko Ekuin.
“Acara tersebut merupakan forum konsolidasi serta koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga dapat berjalan dengan baik dan optimal di seluruh tingkatan wilayah,” kata Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik Lina Widyastuti dalam laporannya.
Lina menjelaskan Pemutakhiran PK-23 adalah kegiatan nasional yang diselenggarakan untuk memutakhirkan atau update data keluarga Indonesia dengan melengkapi, memperbaiki, dan dilakukan dengan cara wawancara langsung keluarga dan juga melaksanakan observasi pada rumah-rumah keluarga Indonesia yang dilakukan oleh kader pendata di lingkungan sekitar.
Kegiatan PK-23 akan dilaksanakan serentak dari tanggal 1-31 Juli 2023 dengan didahului pra pelaksanaan pada tanggal 20 Juni 2023 di seluruh provinsi di Indonesia. “Hasil dari pendataan keluarga ini sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi hingga pemantauan dan evaluasi,” tambah Lina.
Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, S.Pd. mengaku dirinya bangga sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat dilalui dengan baik serta dapat berdampak baik pula bagi pelaksanaannya di daerah.
“Kami di Banyuwangi pasti sangat mendukung kegiatan ini (PK-23), karena nantinya pasti akan muncul data yang up to date terkait dengan kemiskinan atau data keluarga by name by addres”, kata Ipuk.
Ipuk yakin dengan adanya data dari BKKBN ini nantinya kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kondisi real di lapangan, dan juga data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan Indikator Keluarga Resiko Stunting.
Diketahui, angka stunting tahun 2022 di Banyuwangi adalah 18,1%, jumlah ini turun dibandingkan dengan tahun 2021 angkanya 20,1% berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI).
Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi.
“Sekitar 70 persen warga negara Indonesia usia produktif, sehingga dependensi rasionya semakin rendah, kita memiliki sebuah peluang secara ekonomi kalau kita membangun SDM dengan baik maka pertumbuhan ekonomi tinggi,” ucapnya.
Teguh menambahkan bonus demografi di Indonesia tidak akan bertahan selamanya, kemungkinan akan selesai di tahun 2032. Bonus demografi diperoleh karena keberhasilan program dan karena keseriusan negara dalam mengelola pengendalian penduduk melalui program KB selama dekade sebelumnya.
“Pengalaman bangsa kita dalam program KB selama 50 tahun, di dalam urusan pengendalian kuantitas penduduk sukses, dan oleh karena itu pada penghujung tahun 2022 PBB memberikan apresiasi Population Awards yang ke-dua,” terang Teguh.
Ia mengungkapkan bahwa perjuangan negara tidak hanya mengendalikan kuantitas penduduk, melainkan perlu juga untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia melalui percepatan penurunan stunting. n
Penulis: Fitri Aminatul Azizah
Editor: Ade Anwar
Tanggal Rilis: Selasa, 13 Juni 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.