SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 814/M.C/VI/2023
Babinsa dan Korps Wanita Angkatan Darat Kawal Keluarga Berisiko Stunting di Maluku
AMBON—Ribuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan personel Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di lingkup Kodam XVI/Pattimura menjalankan tugas khusus untuk mengawal dan mendampingi keluarga berisiko stunting.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dimutakhirkan pada 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 97.563 keluarga berisiko stunting di Provinsi Maluku.
Jumlah keluarga berisiko stunting itu tersebar di 1.235 desa/kelurahan, 118 kecamatan dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bersama TNI di Kodam XVI Pattimura memberikan pembekalan kepada Babinsa dan Kowad untuk mendampingi keluarga berisiko stunting Jumat (09/06/2023).
Bertempat di ruang Yudha Makodam XVI Pattimura Kegiatan dihadiri oleh Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Agung Pambudi, Aster Kasdam XVI/Pattimura Kolonel Inf Hasandi Lubis, Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI dr. Eni Gustina, M.P.H. didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar, para Kowad, perwakilan Kodim, Koramil, dan Babinsa lingkup Kodam XVI Pattimura.
Pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman agar nantinya Babinsa dan Kowad bisa mengedukasi masyarakat pada tempat tugasnya masing-masing.
Pangdam XVI Pattimura Mayjen. TNI Ruruh A. Setyawibawa dalam sambutan yang dibacakan Kasdam XVI Pattimura Brigjen TNI Agung Pambudi menyampaikan Komitmen Kodam XVI Pattimura dalam menangani stunting secara nyata diantaranya dengan membuat surat perintah kepada seluruh jajaran Kodam XVI Pattimura guna melaksanakan pendampingan kepada anak penderita stunting.
“Kodam XVI/Pattimura akan menjadikan para Kowad sebagai Danramil dan Babinsa yang akan bertugas di seluruh wilayah Kodam XVI/Pattimura, sehingga kehadirannya di wilayah benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu peran kader desa untuk melakukan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting dan anak stunting yang menjadi tanggung jawab di wilayah tugasnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir dan menekan angka penderita stunting di wilayah Provinsi Maluku,” kata Mayjen TNI Ruruh dalam sambutan yang dibacakan Brigjen TNI Agung P.
Sementara Deputi KBKR BKKBN RI dr. Eni Gustina, M.P.H. yang hadir dalam pembekalan memberikan arahan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan bersinergi dengan cara bekerjasama dengan semua pihak.
Eni mengatakan BKKBN membutuhkan TNI untuk berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Kita harus bekerja dengan semua pihak karena stunting ini multifaktor tidak bisa diselesaikan dengan salah satu pihak. Untuk itu, TNI dan jajarannya dapat mengidentifikasi anak yang stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayahnya,” kata Eni.
Lebih lanjut Eni mengatakan Babinsa dan Kowad dalam melakukan pendampingan keluarga nantinya perlu memberi penguatan dan edukasi ke masyarakat tentang pemberian makanan yang mengandung protein hewani seperti contoh pemberian ikan karena Maluku kaya akan ikan, atau minimal telur dua butir per hari..
Menurut Eni, intervensi bukan hanya lewat makanan tapi edukasi perilaku orang tuanya memberikan makan kepada anaknya 3 kali sehari dalam hal pemenuhan gizi anak.
“Saya berharap intervensi bukan hanya makanan tapi edukasi perilaku orang tuanya memberikan makan kepada anaknya 3 kali sehari dalam hal pemenuhan gizi anak dengan seperti ini kita bisa mengubah perilaku orang tua, karena perilaku sangat penting sekali apalagi soal pemahaman asupan makan yang diberikan serta gizi yang seimbang,” ujar dia.
Kepada Tim Humas BKKBN Maluku, Aster Kasdam Kolonel Inf Hasandi Lubis menyebutkan upaya percepatan penurunan stunting ini merupakan perintah dari Panglima TNI pada akhir tahun 2022. Maka, seluruh jajaran TNI harus membantu percepatan penurunan stunting.
“Sejak pengukuhan panglima TNI di akhir tahun 2022 sebagai Bapak Asuh Anak stunting seluruh jajaran TNI diperintahkan untuk menjadi bapak asuh anak stunting dan saya juga termasuk mempunyai anak stunting di Kecamatan Nusaniwe,” ujar dia.
Menurut Kolonel Inf. Hasandi, pihaknya membutuhkan pembekalan pemahaman.
“TNI perlu mendapat ilmu tentang pentingnya protein hewani yang diberikan ke anak, dari pembekalan ini kita akan memaparkan pemahaman ke seluruh jajaran TNI bahwa ada penegasan tentang pentingnya pemberian protein hewani,” lanjutnya.
Hasandi berharap seluruh jajaran TNI di provinsi Maluku nantinya dapat mengedukasi masyarakat tentang pemahaman pentingnya perilaku dalam memberikan pola pengasuhan dan asupan makanan.
“Penanganan stunting kita berupaya bersama berkolaborasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya asupan makanan demi tumbuh kembang anak dan personel kita siap untuk membantu mendampingi keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama para babinsa dan Kowad juga diberikan materi dari Widyaiswara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku M. Ridwan Dasnel tentang cara mengedukasi masyarakat untuk pendampingan keluarga berisiko stunting. n
Penulis: Media Center BKKBN Maluku
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Minggu, 11 Juni 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.