SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 804/M.C/VI/2023
Mutakhirkan Data Jutaan Keluarga di Indonesia tahun 2023, BKKBN Gelar Workshop dan Pelatihan
JAKARTA—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali memutakhirkan data keluarga hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) pada 2023. Sejumlah kantor Perwakilan BKKBN Provinsi telah menggelar workshop dan pelatihan untuk persiapan pemutakhiran hasil PK-21 yang akan dimulai pada 1 Juli 2023.
Berdasarkan Undang Undang 52 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kegiatan Pendataan Keluarga (PK) dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dimutakhirkan setiap tahunnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu telah melatih ratusan kader pendata yang tersebar di 10 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut dilakukan guna mensukseskan Pemutakhiran PK-21 tahun 2023. BKKBN Bengkulu menurunkan kader sebanyak 873 orang yang menyasar desa sampel 297 desa yang ada di 83 kecamatan yang menyasar 131.017 keluarga.
Tahun 2022 lalu pemutakhiran menyasar 197.840 keluarga sebagai sampel. Dilakukan dengan dua sistem atau model yaitu sistem data dengan menggunakan smartphone dan formulir. Digunakannya dua sistem itu mengingat masih terdapat desa yang wilayahnya belum terjangkau jaringan internet sehingga menggunakan formulir yaitu sebanyak 27.380 keluarga yang terdapat di 55 desa. Sedangkan PK dengan menggunakan smartphone mencapai 261.841 keluarga. Dan pelaksanaannya mencapai 68,40 persen.
Digelarnya pemutakhiran hasil PK tahun 2023 tersebut guna mendapatkan data kependudukan yang valid dan dapat dijadikan sebagai rujukan pembangunan bagi pemerintah daerah, kata Ketua Pokja Evaluasi dan Pelaporan BKKBN Bengkulu Agus Veriansyah Dalimunthe kepada pewarta di Bengkulu, Rabu, 7/6.
Ia mengatakan, pemutakhiran data keluarga tahun ini mengambil sampel 297 desa yang ada di 83 kecamatan yang menyasar 131.017 keluarga. Terdapat desa menggunakan formulir sebanyak 20 desa dan 277 menggunakan smartphone. Dari sampel sasaran sebanyak itu melibatkan kader 873 orang, menggunakan formulir 26 orang dan smartphone mencapai 847 orang, sebut Agus.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah optimistis validasi data keluarga tahun ini mendapatkan hasil yang maksimal hingga menembus angka diatas 90 persen.
Alasannya, melihat dari persiapan yang telah dilakukan, mulai dari pembekalan kader hingga dukungan sarana maka diyakini mampu menyajikan data keluarga yang lebih valid, ujar Iqbal optimis.
Iqbal berharap semua pihak agar dapat berpartisipasi menyukseskan pemutakhiran data keluarga. Baik dukungan dari unsur masyarakat dan pemerintah. Dan paling utama diperlukan kerja keras dan partisipasi kader pendata di lapangan.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Husni Thamrin mengatakan pemutakhiran meliputi kegiatan melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga.
“Kami telah melaksanakan workshop dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi. Jadi nantinya kegiatan Pemutakhiran ini dilakukan melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga tersebut,” kata Husni Thamrin di Banda Aceh.
“Target Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 yaitu dapat terlaksana dengan baik dan sukses di 23 Kabupaten dan Kota yaitu pada 165 Kecamatan dan 738 Desa. Sebanyak 58 Desa akan dilakukan dengan menggunakan formulir dan 680 Desa lainnya dengan menggunakan smartphone. Adapun jumlah Kartu Keluarga (KK) yang akan dilakukan Pemutakhiran data yaitu sebanyak 171.736 KK dan akan dilakukan pendataan KK Baru sebanyak 42.934 KK,” kata dia.
Data Intervensi Pembangunan
Sementara itu sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pendataan keluarga, Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Workshop Pemutakhiran PK-23 bagi OPD KB, Manager Data, Manager Pengelola dan Supervisor pada Rabu (7/6/2023) secara daring.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si berkesempatan hadir dan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan.
Dalam arahannya, Lalu Makripuddin menegaskan bahwa setiap desa yang menjadi lokus pemutakhiran PK-23 harus dipastikan bahwa ibu hamil, balita, PUS, serta KK baru harus terdata karena jika tidak dilakukan, maka hal ini akan mempengaruhi kualitas data dan dalam intervensi terkait stunting akan menimbulkan permasalahan.
“Data yang dikumpulkan akan bermakna dan menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi stunting pada tahun 2024,” kata Lalu Makripuddin.
Lebih lanjut, ia menekankan agar seluruh pihak yang terlibat terutama pengelola data, manager data, supervisor dan lainnya harus berperan maksimal sesuai dengan fungsi masing-masing.
Selain itu, ia juga berpesan untuk tidak menunda pekerjaan khususnya penginputan data apabila terjadi kendala khususnya keterbatasan sinyal, maka data tersebut dapat dicatat terlebih dahulu atau dengan upaya-upaya lainnya.
“Pelaksanaan kegiatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya agar data ini akan menjadi data intervensi pembangunan yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga lain,” ungkapnya.
Pentingnya data yang dihasilkan dalam pemutakhiran PK-21 tahun 2023 ini sejalan dengan peran BKKBN dalam menyediakan data keluarga yang bersifat mikro sehingga data ini dapat digunakan oleh kementerian/lembaga lain seperti PUPR untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Satu-satunya institusi yang bisa mengeluarkan data by name by address adalah BKKBN, sedangkan BPS mengeluarkan data keluarga yang bersifat makro.”
Dalam kesempatan ini juga, Drs. Sama’an, M.Si. selaku Ketua Pokja Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi NTB memberikan materi terkait persiapan pemutakhiran PK-23 yang dilanjut dengan pemberian materi mengenai manajemen data dan tata cara menggunakan aplikasi portal dan aplikasi PK-23.
Perwakilan BKKBN Provinsi NTB nantinya akan melakukan pemutakhiran PK-23 dengan menggunakan 100% smartphone dengan pertimbangan bahwa hampir seluruh wilayah di NTB dapat terjangkau dengan sinyal di 96 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 344.
Sehingga, dalam kegiatan ini, Pokja Bidang ADPIN lebih menekankan kepada peserta untuk memperdalam tata cara penggunaan portal dan aplikasi. n
Penulis: Penardi (Bengkulu), Fahmi L (Aceh) dan F. Hareta (Nusa Tenggara Barat)
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Rabu, 07 Juni 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.