SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 803/M.C/VI/2023
Kepala BKKBN Optimistis Capai Target Stunting 14 Persen pada 2024
JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) optimistis mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.
Optimisme Hasto itu dikemukakan saat menerima kunjungan audiensi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si., beserta jajarannya, Selasa sore (6/6/2023) di ruang rapat BKKBN, Jakarta.
Menurut Hasto Wardoyo, prevalensi stunting pada 2021 berada di angka 24,4 persen, dan pada 2023 menjadi 18 persen.
“Pada tahun 2024, angkanya akan menyentuh 14 persen,” ujar Hasto penuh optimistis.
Bagi Hasto, percepatan penurunan stunting sangat penting mengingat pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Generasi Emas pada 2045, saat negeri ini mencapai usia 100 tahun. “Stunting menjadi persoalan besar yang harus segera ditangani demi menciptakan generasi yang berkualitas pada 2045,” terang hasto.
Kekhawatiran Hasto itu ditandai juga dengan sederet data terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Data tahun 2019 yang dimiliki Hasto menunjukkan bahwa gangguan mental emotional/disorder mencapai 9,8 persen, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berkisar 7/1000, napza 5,1 persen, dan difabel/autisme 4,1 persen.
Belum lagi bila melihat angka kawin-cerai yang trennya terus meningkat sepanjang periode 2013-2018. Data tahun 2021 saja menunjukkan angka perceraian yang inkrah mencapai 581.000 kasus, sementara yang masih berproses sekitar 800.000 kasus. Penyebab utama perceraian didominasi persoalan “ego”, bukan perselingkungan. “Disharmoni keluarga luar biasa,” jelas Hasto.
Bila kelompok difabel , disorder dan stunting disatukan, menurut Hasto, angkanya mencapai total 41,5 persen. Kondisi ini harus segera diatasi. Sehingga pada 2045 bangsa ini keluar dari jebakan negara middle income. Untuk itu, perkuatan harus dilakukan mulai dari keluarga. “Kualitas SDM menjadi keprihatinan serius. Karenanya, pembangunan keluarga menjadi fondasi tercapainya kemajuan bangsa,” ujar Hasto mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.
Hasto pun menyambut antusias ketika jajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta menyatakan minatnya berkolaborasi dengan BKKBN dalam program percepatan penurunan stunting. Salah satu program yang disodorkan Hasto dalam pertemuan audiensi 1,5 jam itu adalah kolaborasi dalam pengembangan program 8 Fungsi Keluarga BKKBN.
Implementasi dari kemitraan ini akan semakin mudah dilakukan karena BKKBN memiliki data mikro “by name by address” berupa Pendataan keluarga. Data ini di-update setiap tahun. Setidaknya saat ini terdapat 68 juta KK, di mana di dalamnya terdapat keluarga-keluarga yang memiliki anak stunting atau berpotensi stunting. “Data BKKBN ini lebih hidup lagi kalau digunakan untuk penelitian,” tandas Hasto Wardoyo.
KKN Tematik Stunting
Senada dengan Hasto, Rektor UMJ Ma’mun Murod juga menyatakan keprihatinannya atas tingginya angka prevalensi stunting di Indonesia. Mengutip data, dia menunjuk NTB di mana angka stunting daerah itu sebesar 30 persen. Termasuk juga Kepulauan Seribu di DKI Jakarta dengan prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Penyebabnya, kata Ma’mun Murod, karena pola asuh dan pola makan (gizi) yang kurang tepat.
Namun, lanjut Ma’mun, dalam penelitian yang dilakukan UMJ, bukan hanya itu. Penyebab lain stunting bisa juga karena kondisi lingkungan atau infrastruktur dalam rumah yang tidak terjaga dengan baik, seperti suhu, cahaya, kelembaban dan kebisingan.
Melihat strategisnya percepatan penurunan stunting demi mengangkat kualitas SDM, UMJ akan melanjutkan kerjasama dengan BKKBN dalam bidang kependudukan, satu di antaranya berupa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik stunting. Di lapangan, mahasiswa KKN ini akan bersinergi dengan Tim Pendamping Keluarga bentukan BKKBN, yang jumlahnya mencapai 600.000 orang yang tersebar di Indonesia.
KKN UMJ akan berlangsung mulai akhir Agustus 2023, dengan cakupan wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Juga di wilayah Jabodetabek.
“Inilah salah satu cara kami mengerjakan program percepatan penurunan stunting hingga ke desa melalui mahasiswa peduli stunting,” ujar Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Ichtiarto yang mendampingi Kepala BKKBN dalam pertemuan tersebut.
Pengerahan mahasiswa ke akar rumput dalam penanganan kasus stunting menjadi salah satu kunci percepatan penurunan stunting. Hal ini dilakukan, menurut Nopian, karena saat ini jumlah kunjungan masyarakat ke posyandu relatif rendah. n
Penulis: Santjojo Rahardjo
Editor: Annisa H
Tanggal Rilis: Selasa, 06 Juni 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.