SIARAN PERS BKKBN
Nomor:772/M.C/IV/2023

Menko PMK Muhadjir Effendy Tekankan Akurasi Standard Pengukuran Bayi Stunting di Jambi

JAKARTA—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menekankan poin-poin intervensi strategis percepatan penurunan stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi dalam Roadshow yang digelar secara daring, Senin (17/04/2023).

Muhadjir menyampaikan terkait akurasi pengukuran bayi stunting di setiap daerah perlu adanya alat pengukuran yang standard. Oleh karena itu, Muhadjir berharap pada 2023, seluruh Puskesmas dan Posyandu telah memiliki USG dan alat antropometri sesuai dengan standar untuk menyajikan data akurat prevalensi stunting di tiap daerah.

“Saya kira nanti dapat melakukan pelatihan pelatihan kader sehingga semuanya bisa menguasai betul-betul, menguasai teknik strategis cara mengukur termasuk para dokter yang belum paham tentang USG barangkali ada nanti juga supaya ada pelatihan, kalau anggaran dari pusat belum ada saya mohon Pemprov bisa mengalokasi pelatihan ini secara besar-besaran agar bisa segera terealisasi upaya kita untuk menyajikan hasil uji EPPGBM yang tepat,” kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir meminta Pemda untuk mengusulkan pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui Menteri PUPR pada tahap 2 di tahun 2023 bagi daerah-daerah yang membutuhkan dalam rangka penanganan intervensi sensitif risiko tinggi stunting. Serta mengusulkan daerah-daerah kantong kemiskinan untuk upaya bantuan rumah layak huni bagi keluarga risiko tinggi stunting.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Nopian Andusti, S.E, MT mengatakan dari 919.705 keluarga risiko tinggi stunting di Provinsi Jambi terdapat 12,26% keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, 9,8% keluarga yang tidak memiliki akses air minum yang layak, dan 8,4% diantaranya tidak memiliki jamban yang tidak layak.

Nopian berharap dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan intervensi dari hulu ke hilir. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu gerakan pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah bagi calon pengantin lewat aplikasi Elsimil.

“Pemeriksaannya sederhana sekali hanya hb-nya, lingkar lengan atasnya, massa berat tubuh dan tinggi badannya, dan ini kenapa 3 bulan kita bahas, dengan 3 sebelum menikah ini apabila terjadi gangguan kesehatan bagi calon pengantin maka dapat dilakukan intervensi kesehatan dan kita harapkan dan pastikan bahwa setelah menikah atau dalam kondisi hamil dalam kondisi sehat walafiat,” ujar Nopian.

Nopian juga menampilkan data hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Provinsi Jambi yang diinput melalui Elsimil sebagai gambaran bagi para kepala daerah Provinsi Jambi dan menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki 7.662 Tim Pendamping Keluarga yang salah satu tugasnya adalah mendampingi calon pengantin.

Terakhir, Nopian menjelaskan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik/ BOKB dari BKKBN untuk Provinsi Jambi dan menekankan kepada realisasi anggaran DAK non-fisik agar terus ditingkatkan penyerapannya karena dinilai masih cukup rendah.

Nopian mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi atas keberhasilannya menurunkan angka prevalensi stunting Provinsi Jambi secara signifikan dari 22,4 % pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sehingga menempati urutan 7 (tujuh) provinsi terbaik dalam penanganan stunting di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi Dr. H, Al Haris, S.Sos, M.H mengatakan optimismenya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi dengan berbagai rencana aksi percepatan penurunan stunting.

‘Kita targetkan di tahun 2023 dan 2024, kita maksimalkan bahwa sebisa mungkin di bawah angka ini hari ini, gerakan untuk semua masif luar biasa dan kita juga meminta dan melibatkan juga dari POLRI TNI dan di sini ada Babinkamtibnas dan lainnya, kita juga minta mereka juga fokus membantu kita di lapangan. Nah kalau ini bisa dibuat dengan baik dikemas dengan baik di lapangan. Saya yakin ini pasti akan di bawah angka 12 Pak di akhir 2024 depan. Saya lihat semangat kabupaten/kota ini luar biasa di lapangan,” kata Al Haris. n

Penulis: Fatimah
Editor: Ade Anwar

Tanggal Rilis: Selasa, 18 April 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.