SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 752/M.C/IV/2023
Temui Kepala BKKBN, UNICEF Perkuat Kerja Sama untuk Percepatan Penurunan Stunting
JAKARTA—Perwakilan Organisasi PBB yang berfokus pada isu anak-anak, United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan dukungan, komitmennya untuk terus berkontribusi dalam rangka program percepatan penurunan stunting bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hal tersebut disampaikan Country Representative UNICEF Indonesia Maniza Zaman pada saat Perwakilan UNICEF melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Pusat BKKBN, Jakarta pada Senin (03/04/2023).
“Saya sangat senang dan merasa terhormat atas pertemuan ini dengan Kepala BKKBN serta pimpinan BKKBN yang sangat istimewa. Saya sangat berharap untuk memberikan kontribusi kecil bersama tentu saja dengan tim yang luar biasa yang kami miliki di UNICEF,” kata Maniza.
Menurut Maniza, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, UNICEF mengunjungi beberapa Kantor Perwakilan BKKBN di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Aceh, dan Papua. Hal tersebut dilakukan UNICEF untuk mengetahui kondisi lapangan dan mencatat berbagai ulasan dari tiap-tiap pemangku kebijakan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
UNICEF menurut Maniza, telah bekerja sama dengan Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dalam kurun waktu 2021 – 2025 terkait program PAUD dan positive parenting.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKKBN Dr. (H.C.). dr. Hasto Wardoyo, Sp,OG (K) menyambut baik kunjungan audiensi UNICEF dan menyampaikan terima kasih kepada UNICEF atas kontribusinya dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Persoalan stunting, menurut Hasto, merupakan salah satu isu yang perlu menjadi perhatian utama. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022, prevalensi stunting mencapai angka 21,6 persen. Artinya, masih perlu dilakukan berbagai program kemitraan dalam rangka menekan prevalensi angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024.
“Terima kasih telah menaruh perhatian pada program kami terutama stunting. Ini saat yang tepat untuk menjelaskan tentang program khusus di Indonesia. Kami memiliki beberapa masalah besar untuk mengubah perilaku keluarga dan rumah tangga, pedesaan dan daerah perbatasan dan itu sangat berbeda, ada banyak masalah di daerah ini dengan karakteristik yang berbeda. Jadi saya pikir kami membutuhkan dukungan dari UNICEF tentang bagaimana mengubah perilaku dengan kearifan lokal Indonesia,” kata Hasto yang dalam pertemuan itu didampingi Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. dan Kepala Pusat Pelatihan Kerja Sama Internasional (Pulin) BKKBN Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA.
Hasto mengatakan, dalam percepatan penurunan stunting terdapat lima pilar strategi yang dilakukan diantaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan para pemangku kebijakan; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu keluarga, dan masyarakat; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Saat ini, telah dilakukan berbagai program pengembangan dalam mewujudkan lima pilar strategis percepatan penurunan stunting. Ia juga menekankan kepada pilar kelima bahwa diperlukannya massive information system. Salah satu upayanya, yaitu dibuatlah Pendataan Keluarga Tahun 2021 untuk mengetahui informasi keluarga berisiko stunting, rumah layak huni, sanitasi air bersih, dan berbagai indikator intervensi lainnya secara by name by address. Data inilah yang nantinya digunakan untuk melakukan program audit kasus stunting, serta digunakan oleh berbagai Kementerian atau Lembaga dalam memerangi kasus stunting.
Pada kesempatan yang sama juga, Hasto menjelaskan tentang aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) kepada perwakilan UNICEF.
Menurut Hasto, Elsimil ini sangat penting untuk mencegah kasus stunting pada calon pengantin. Mengingat saat ini, Indonesia memiliki 1,9 hingga 2 juta pasangan baru menikah dalam setahun serta 1,6 juta kehamilan di tahun pertama. Sedangkan 21,6 persen di antara 1,6 juta tersebut, terdapat kasus stunting.
“Jadi ini adalah strategi untuk mempersiapkan dan mencegah kasus stunting dari calon pasangan baru yang akan menikah,” papar Hasto.
Program Dashat, Kampung KB, serta 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan, kader TP PKK, dan Kader KB terus dikerahkan untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan stunting.
Hasto berharap nantinya UNICEF dapat memperkuat jalinan kerja sama lebih lanjut antara BKKBN dengan UNICEF dalam memerangi kasus stunting.
Dengan semangat yang sama, UNICEF juga berharap Indonesia dapat menunjukkan upaya penanganan stunting kepada dunia karena saat ini Indonesia telah diakui oleh global mengalami kemajuan dalam menuntaskan pekerjaan memerangi stunting. n
Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Selasa, 04 April 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.