SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 738/M.C/III/2023
Akurasi Ukur Bayi Stunting, Pemerintah Pusat Minta Pemda Ajukan Anggaran
JAKARTA— Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP menekankan pengukuran yang terstandarisasi, memaksimalkan pemenuhan sanitasi dan air bersih, dan data yang akurat untuk mempercepat menurunkan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Apabila ABPD tidak sanggup membiayainya, Muhadjir mengatakan pemerintah daerah bisa mengajukan anggarannya kepada Kementerian dan lembaga terkait tentunya harus disertai data yang akurat.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy dalam Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang juga dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) pada Senin (27/02/2023).
“Secara umum ingin saya sampaikan bahwa untuk pengadaan USG untuk seluruh Puskesmas dan antropometri untuk seluruh Posyandu kalau masih ada kabupaten kota yang belum cukup itu tidak usah dianggarkan di APBD tapi diajukan saja ke Kementerian Kesehatan,” kata Muhadjir.
Selain itu, pemenuhan sanitasi dan air bersih pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR.
Untuk itu diperlukan data yang akurat dari P3KE yang merupakan triangulasi dari data BKKBN, data DTKS Kemensos, dan mengkonfirmasi statusnya di Dukcapil.
Namun menurut Muhadjir masing-masing desa harus tetap memverifikasi dan memvalidasinya langsung sebelum disahkan oleh bupati/walikota.
Ia juga mengungkapkan dana desa diutamakan pada ketahanan pangan, stunting, dan kemiskinan ekstrim.
“Mohon difokuskan kepada tiga hal itu, kemudian tidak dilakukan sendiri sendiri namun simultan karena kalau desa itu berprogram ketahanan pangan, maka hasil pangannya bisa digunakan untuk program penambahan gizi untuk di GPMT untuk ibu hamil dan balita. Kemudian begitu juga dengan dana desa bisa digunakan untuk penambahan atau meningkatkan sanitasi di desa itu bisa digunakan untuk memberi jamban, kemudian tenaganya untuk memasangnya bisa mempekerjakan laki-laki produktif dari keluarga miskin terutama miskin ekstrim, sehingga mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari pengerjaannya itu. Begitu juga untuk air bersih, silakan juga bisa digunakan kemudian juga air minum ini nanti Kementerian PUPR,” tambahnya.
TFR dan ASFR
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi ternyata juga angka Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR) yang tinggi.
“Ternyata daerah-daerah yang stuntingnya cukup tinggi ini ada di misalkan Buol, kemudian di Banggai, kemudian di Toli-toli lebih dari 30%, Tojo Una-una, dan seterusnya termasuk Sigi dan Donggala. Itu semua mengelompok pada kelompok yang TFR-nya tinggi jadi jumlah anaknya cukup banyak contoh buol itu anak rata-rata 2,58 ini tertinggi jadi ini sudah kami urutkan TFR-nya dan ternyata yang stuntingnya tinggi menempati di yang TFR-nya di atas 2,3 semuanya sehingga saya kira betul tadi ada yang menyampaikan harus diturunkan anggaran sudah kami sediakan untuk pelayanan KB dan juga alat kontrasepsinya gratis dan juga satu lagi faktor ASFR ini adalah rata-rata kawin usia di bawah atau hamil dan melahirkan di bawah 20 tahun, 15 sampai 19 tahun jadi Age Specific Fertility Rate contoh di Buol itu setiap 1000-nya masih ada perempuan 53 yang melahirkan anak di usia 15 sampai 19 tahun ya, sehingga stuntingnya pun mencerminkan angka yang cukup tinggi, di Sigi itu masih ada 50 tiap 1000 yang perempuan yang melahirkan anak pada usia 15 sampai 19 tahun hampir untuk melahirkan sehingga stuntingnya 36,8,” jelas Hasto.
Hasto berharap pendewasaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, dan pembatasan jumlah kelahiran dengan optimalisasi pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Meski begitu, beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah telah berhasil menurunkan stunting di daerahnya dengan melakukan beberapa program. Seperti misalnya di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan inovasi Si Cantik yaitu Aksi Cegah Stunting Melalui Komunikasi dan Informasi yang dilakukan Tim Penggerak PKK dengan membentuk Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, PIK-R, sosialisasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi sampai pada sanitasi pedesaan padat karya. Selain itu Kabupaten Banggai Kepulauan juga memfokuskan pengasuhan kepada father factor dengan gerakan mendekatkan hubungan antara anak dengan ayahnya.
Kemudian ada Kabupaten Tojo Una-una yang menyelenggarakan gerakan Gemar Makan Ikan karena hampir semua wilayahnya adalah pesisir pantai.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ektrim di Sulawesi Tengah merupakan roadshow yang ke-27.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Ma’mun Amir; seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah; perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kepala BKKBN; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Deputi Staf Setwapres. n
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Senin, 27 Maret 2023
Media Center BKKBN
_mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.