SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 714/M.C/III/2023
Atasi Stunting, Menko PMK Dorong Anak-anak di Maluku Konsumsi Ikan
JAKARTA—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, mendorong masyarakat di Maluku untuk gemar mengkonsumsi ikan, terutama diberikan kepada anak-anak sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Ironis kalau Ambon masih ada stunting karena ikannya banyak. Karena (konsumsi) ikan menjadi faktor pendukung utama untuk mengentaskan stunting. Untuk penurunan stunting yang dibutuhkan itu asupannya terutama protein hewani. Ikan laut dalam kan segar-segar. Hal ini bisa mempercepat penurunan stunting di Ambon. Makanya anak Ambon pinter-pinter karena banyak makan ikan,” kata Muhadjir Effendy dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Maluku yang digelar secara daring, Rabu (08/03/2023).
Dalam rapat virtual tersebut dihadiri Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. Sedangkan dari Pemerintah Daerah Maluku dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku selaku Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, jajaran Pejabat dari Kemenko PMK, Bupati dan Walikota se-Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Kabupaten/Kota, beserta pihak terkait lainnya.
Di Provinsi Maluku, terdapat 6 kabupaten di atas rata-rata prevalensi balita stunting Maluku. Sebanyak 5 kabupaten/kota lainnya berada di bawah angka rata-rata provinsi.
Adapun 3 Kabupaten presentasi dalam kegiatan ini yakni Kabupaten Buru Selatan yang merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Maluku pada SSGI 2022, yaitu mencapai 41,6%. Angka ini naik 2,5 poin dari 2021 yang sebesar 39,1%; Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menempati peringkat kedua wilayah yang prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 31,5%; dan Kabupaten Kepulauan Aru yang menempati posisi ketiga prevalensi stunting tertinggi sebesar 28,1% di Provinsi Maluku.
Dalam rapat itu juga Menko PMK meminta Pemkab dan Pemkot di Maluku untuk mengaktifkan kembali Posyandu.
“Kabupaten Seram ada Posyandu sudah tidak aktif, mohon diaktifkan kembali dan usulkan mendapatkan antroprometri dari Kementerian Kesehatan. Untuk biaya pelatihan apakah bisa dari anggaran Kemenkes, atau diambil dari operasional BKKBN atau saya mohon gubernur membiayai pelatihan kader penggerak PKK, kader bidan, pendamping keluarga di setiap desa supaya bisa menggunakan alat ukur antroprometri,” ujar Muhadjir.
Deputi Adpin BKKBN dalam Roadshow daring itu mengatakan prevalensi stunting Provinsi Maluku turun 2,6 persen dari 28,7 persen berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menjadi 26,1 persen pada 2022. Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 nasional. Prevalensi stunting terendah berada di Kota Ambon yaitu 21,1 persen.
“Tadi sempat disinggung bahwa kendala atau tantangan tinggi di Maluku ini terkait kawin muda, kelahiran bayi pada usia ibu muda terlihat di ASFR yang tinggi yaitu 25,01. ASFR ini terkait dengan stunting dan juga TFR. Untuk Maluku, TFR masih di atas rata-rata nasional, nasional 4 dan Maluku 2,5. TFR ini bukan hanya mengendalikan penduduk tapi juga kesehatan ibu dan anak,” kata Teguh.
“Sesuai arahan Pak Menko PMK, penggunaan dana BOKB ini ada anggaran untuk pertemuan. Untuk minilokakarya untuk sepuluh bulan. Membahas bagaimana teknis pengukuran tinggi bayi dan sebagainya, artinya ada informasi untuk kapasitas bagi kader. Meskipun tidak seluruh kabupaten dan kota, paling tidak membantu minimnya pemahaman para kader, prinsip bahwa kepala opd bupati walikota dapat memanfaatkan dana ini dengan baik. Untuk petunjuk pelaksanaan ini sudah diluncurkan sejak bulan November,” kata Teguh.
Sementara itu Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko PMK bersama tim, yang telah memperhatikan Provinsi Maluku, serta turut menjabarkan kondisi Provinsi Maluku terkait kegiatan percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan di daerah ini.
“Secara geografis Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.498 km2 yang didominasi laut 92,4 persen yakni 658.313 km2, dan luas daratan hanya 7,6 persen atau 54.185 km2,” kata Sadali Ie.
Dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa tersebar pada 9 kabupaten dan 2 kota, di mana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menunjukan penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2018 stunting di Maluku mencapai 34,1 persen, tahun 2021 turun menjadi 28,7 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 26,1 persen. n
Penulis: Fatimah (Pusat) dan Martin Manuputty (Maluku)
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Rabu, 08 Maret 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.