SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 717/M.C/III/2023

Akselerasi Penanganan Stunting di Riau, Menko PMK Minta Pemerintah Daerah Serap Anggaran BOKB Lebih Baik

JAKARTA—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P meminta Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau agar bisa menyerap dengan baik anggaran dana alokasi khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang digunakan untuk akselerasi penanganan stunting.

Hal tersebut terungkap dalam Roadshow daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (09/03/2023) pagi.

“Agar tiap-tiap daerah bisa menyerap DAK di atas 90 persen tahun 2023 ini. Karena ini sangat penting untuk mengakselerasi penanganan stunting dan juga secara otomatis juga menangani kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir.

Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) non fisik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Riau tahun 2022 lalu rendah. Padahal anggaran dari pemerintah pusat yang dikucurkan langsung ke daerah-daerah tersebut digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting dan juga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Roadshow yang berlangsung secara daring dipimpin langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P serta dimoderatori Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Drg. Agus Suprapto, M.Kes.

Dalam roadshow itu juga dihadiri Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng.

Sedangkan dari Riau, roadshow dihadiri Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI (Purn.) H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP, dan para walikota dan bupati di Provinsi Riau, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan data yang disampaikan BKKBN, pada 2022 penyerapan DAK-BPKB fisik sebesar 90.38 persen. Namun untuk DAK-BPKB non-fisik, penyerapannya masih rendah yakni 56,56 persen.

Penyerapan anggaran yang lebih baik, tentu akan menopang pencapaian percepatan penurunan stunting di Riau. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting di Riau berada pada angka 17,0 persen dan merupakan terendah kedua di Sumatera di bawah Provinsi Lampung. Prevalensi stunting 17 persen ini turun dibandingkan 2021 yang berada pada angka 22,3 persen.

Selain soal penyerapan anggaran, Menko PMK juga mengatakan perlunya alat USG (Ultrasonografi) dan Antropometri untuk mengukur bayi. “Provinsi Riau harus sudah ada USG, ultrasonografi untuk memantau kondisi kehamilan, kemudian seluruh posyandu yang ada di prov Riau harus sudah sedia antropometri berstandar,” kata Muhadjir.

Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si menyebutkan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran DAK-BOKB untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Terima kasih kepada Provinsi Riau yang telah menyerap 90,38 persen DAK-BOKB fisik. Namun, kami juga meminta agar memaksimalkan penyerapan DAK-BOKB non-fisiknya,” kata Tavip.

Terkait penambahan tenaga penyuluh KB di Provinsi Riau, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. mengatakan telah mengupayakan penambahan sebanyak 4.213 formasi P3K penyuluh KB di seluruh Indonesia. Walaupun menurutnya masih kurang namun diharapkan bisa membantu kekurangan PKB di Provinsi Riau khususnya. Selain itu ia juga menjelaskan tentang kaitan Kampung KB dengan anggaran.

“Selain itu juga ada yang di dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) jadi misalkan saja terkait dengan penanganan stunting atau terkait dengan dahsyat itu tagging-nya ada di kampung KB jadi kita kaitkan dengan Kampung KB ini,” kata Bonivasius.

Sementara Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI (Purn.) H. Edy Afrizal Natar Nasution,S.IP mengatakan Provinsi Riau berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 22,3% menjadi 17%. Keberhasilan itu menurut Wagub Edy Afrizal berkat konvergensi di kabupaten dan kota.

“Provinsi Riau telah melaksanakan beberapa upaya di 2022 dan 2023 antara lain, bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota untuk pengadaan alat antropometri berstandar pada 2022 sebanyak 1927 set, penyusunan policy brief untuk bahan advokasi kebijakan kepada pengambil kebijakan dengan stakeholder pembangunan lainnya kemudian bantuan keuangan khusus kepada desa dalam rangka operasional Posyandu juga ada advokasi dan penggalangan komitmen non pemerintah dalam percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, melakukan asistensi pelaksanaan aksi konvergensi PPS di tingkat kabupaten kota dan penilaian kinerja PPS di 2023,” kata Edy Afrizal.

Edy mengatakan pihaknya telah mengadakan kegiatan Pengarusutaman PPS dalam perencanaan dan penganggaran melalui sistematik stunting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selanjutnya juga melakukan Gebyar audit kasus stunting secara serentak di 12 kabupaten kota se Provinsi Riau yang kami laksanakan pada tanggal 22 Februari lalu.

“Sharing session tentang stunting bersama organisasi pemuda, CSO, mahasiswa, dan akademisi juga kami lakukan,” kata Edy Afrizal. n

Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Kamis, 09 Maret 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.