SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 707/M.C/III/2023
BKKBN Sulawesi Tengah Roadshow Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ke Kabupaten Perbatasan
KEPALA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton menggelar roadshow koordinasi percepatan penurunan stunting di dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam roadshow koordinasi melalui jalur darat sejauh ratusan kilometer selama dua hari Rabu dan Kamis (1-2/03/2023) itu, Tim BKKBN Sulteng mengunjungi dua kabupaten yang terletak di bagian Tenggara Peta administrasi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada pertemuan Forum koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Aula Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali, Rabu (1/3/2023), Tenny mengatakan Kabupaten Morowali bisa menjadi kabupaten percontohan upaya penurunan stunting jika konsisten menurunkan angka prevalensi stunting.
Morowali menjadi salah satu Kabupaten yang berkontribusi dalam penurunan Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Morowali turun 5,6 persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 28.9 persen.
Tenny berharap tidak hanya anak stunting yang menjadi fokus perhatian, tapi 4 sasaran lainnya juga mendapat sentuhan program
“Penanganan stunting dititik beratkan pada upaya pencegahan bukan hanya pada anak-anak kategori stunting. Perlu pendampingan pada anak usia remaja, catin, ibu hamil dan pasca hamil,” kata Teny.
Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub menyatakan untuk menurunkan stunting dan kemiskinan di Morowali bisa diatasi asal tersedia data yang menjadi dasar intervensi program
“Mudah saja menurunkan angka kemiskinan, mudah saja menurunkan angka stunting itu. Kasih kita data, kita intervensi kenapa kasus hidupnya dia buruk, oh dia buruk karena stunting, tidak ada rumahnya tidak ada pencahariannya, kita intervensi dia,” kata Yusman Mahbub.
Menurut Yusman Mahbub, tahun 2023 ini OPD yang menjadi leading sektor Percepatan Penurunan Stunting harus melakukan evaluasi serta membuat kajian analisis terhadap fenomena stunting di Morowali untuk mengejar penurunan stunting yang tersisa 2 tahun lagi.
Menurutnya data SSGI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan harus dianalisa apa yang menjadi penyebab stuntingnya turun dan pendekatan apa yang selanjutnya harus dilakukan.
“Saya ingin dalam forum ini, teman teman teknis dapat melakukan kajian terhadap stunting, melihat dari banyak orang yang kena stunting kita tidak tahu hidupnya, mungkin hidupnya tidak punya rumah, hidupnya miskin, indikator atau kajian itulah yang harus kita pelajari,” kata Yusman yang juga alumni NIP 38 Penyuluh KB BKKBN Sulawesi Tengah.
Setelah mekar dari Kabupaten Poso, Morowali kini memiliki 9 kecamatan dan daerah yang dihuni perusahaan besar tambang nikel. Oleh karena itu pada diskusi yang berkembang, diharapkan bisa bekerjasama dengan perusahan dan memanfaatkan dana CSR untuk program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting dengan pemberian bahan makanan yang dibutuhkan keluarga berisiko stunting
Dari Morowali, Kepala Perwakilan bersama rombongan bergeser sejauh 217 km ke Kabupaten Morowali Utara.
Kedatangannya disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Musda Guntur bersama peserta kegiatan Forum diskusi PPS yang dihadiri anggota TPPS Morut dan Koordinator manager Program Satgas Stunting Sulteng di ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (2/3/2023)
Masih memiliki beban menurunkan stunting kurang lebih 10% lagi setelah tahun ini angka stunting naik 0.1%, Tenny mengungkapkan seluruh pihak harus bersinergi dari TPPS Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dibarengi adanya komitmen bersama terkait tindak lanjut dalam PPS di tingkat kabupaten dengan memperhatikan anak 0-23 Bulan yang terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang disebabkan Gizi Kronis.
Selain itu penggunaan Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah oleh calon pengantin serta edukasi pengaturan jarak kehamilan juga menjadi point utama dalam sambutannya.
“Bukan berarti pemerintah Kabupaten Morowali utara tidak bekerja, dan tidak berkolaborasi, tentunya ini menjadi bahan evaluasi, kira-kira apa masalah yang dihadapi sehingga terjadi kenaikan 0,1 persen,” kata Teny.
“Edukasi terkait gizi seimbang bagi anak remaja untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dan menerapkan pola bersih dan sehat. Fasilitasi calon pengantin agar bisa terdaftar di Elsimil sehingga calon pengantin dapat terkontrol sebelum melakukan pernikahan serta pentingnya mengatur jarak kehamilan agar tidak berpotensi berbagai resiko kesehatan pada ibu dan anaknya,” sambungnya.
Selaras dengan itu Sekda Musda Guntur berharap keseriusan penurunan stunting ini bukan hanya berfokus untuk kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa Lokus Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 saja. Namun dapat dilakukan dengan konsisten untuk setiap program yang telah dirancang dan dijalankan di tahun 2022 baik dari bidang kesehatan, pangan dan Gizi serta lingkungan yang memadai berupa sanitasi, jamban keluarga dan ketersediaan Air bersih, Pola asuh yang baik, serta kegiatan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan (Gempar) dan pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan Balita melalui program dana CSR bisa menurunkan stunting sesuai dengan target Nasional di angka 14% pada tahun 2024 mendatang.
Musda Guntur juga menegaskan agar tidak mengabaian sertifikat siap nikah siap hamil sebagai salah satu dokumen administrasi yang dipenuhi calon pengantin, hal tersebut harus diimplementasikan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, sebab calon pengantin adalah sasaran kunci dari siklus pencegahan stunting
“Untuk Dinas Dukcapil dan Kantor Urusan Agama cek betul-betul sertifikat siap nikah siap hamil, sekarang ini tiga ribuan kawin dibawah 11 tahun, ini potensi besar. Ini perlu menjadi perhatian.” tegas Musda Guntur.
Selain itu tegasnya dari 12 kecamatan, 3 kelurahan dan 122 desa, agar Dinas Kesehatan dapat memetakan secara rinci masing-masing kecamatan dan desa yang menjadi sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui serta bayi dibawah 2 tahun (Baduta).
“Penurunan Stunting saat ini memang harus serius kita tangani. Hal ini tentu saja untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Oleh karena itu kami ingin Dinas Kesehatan untuk melakukan pemetaan secara rinci per Kecamatan dan per Desa terkait sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui serta bayi dibawah dua tahun,” jelasnya. n
Penulis: Media Center BKKBN Sulteng
Editor: Emah Suebu
Tanggal Rilis: Minggu, 05 Maret 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.