Siaran Pers BKKBN
Nomor : 696/M.C/II/2023
Validitas Penimbangan Bayi untuk Percepat Penanggulangan dan Pencegahan Stunting
JAKARTA—Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting resmi dicanangkan pada Selasa (28/02/2023) di kantor Kemenko PMK di Jakarta.
Gerakan ini adalah sebuah inovasi dan momentum agar penimbangan bayi di seluruh wilayah di Indonesia dapat seragam dan diharapkan dapat meningkatkan validitas pengukuran angka prevalensi stunting serta meminimalisasi perbedaan data e-PPGBM dengan SSGI secara signifikan.
“Hari ini ada gerakan penimbangan bulanan yang menjadi momentum sangat luar biasa karena memang e-PPGBM butuh didukung gerakan penimbangan, kalau e-PPGBM itu nanti mendekati 90 persen seperti kata Pak Menkes saya kira selisih antara e-PPGBM dan SSGI itu akan menurun dengan sendirinya,” jelas Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat memberi sambutan pada acara tersebut.
Menurut Hasto, gerakan ini merupakan salah satu pelaksanaan 5 pilar Percepatan Penurunan Stunting dalam hal inovasi. Pilar pertama yaitu komitmen para Kementrian dan Lembaga yang telah berjalan dengan sangat baik. Kedua komunikasi, informasi dan edukasi yang masif. Ketiga yaitu konvergensi dimana mengerucutnya sumber daya tertuju kepada permasalahan stunting. Keempat penyediaan bahan pangan serta kelima tentang dampak dan inovasi.
Dalam sambutan itu Hasto juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemendagri yang telah mengumpulkan seluruh Bupati dan walikota sehingga seluruh Bupati dan Walikota langsung membuat Perda bahkan sampai ke desa tentang Percepatan Penurunan stunting ini.
Selain itu Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, swasta, NGO.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama. Kami bersama Pak Dirjen Bimas Islam mengumpulkan penyuluh, penyuluh agama seluruh Indonesia sebanyak 5.000 orang secara virtual, komitmen untuk tidak menikahkan sebelum ada sertifikat pranikah pemeriksaan kesehatan. Ini juga kami terima kasih sekali ini lah bentuk komitmen yang sungguh luar biasa,” ujar Hasto.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU yang juga hadir memberikan sambutan mengungkapkan bahwa kegiatan ini mengubah penimbangan yang tadinya 2 (dua) bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Selain itu Kemenkes tahun 2023 ini akan memberikan alat penimbangan yang sama ke seluruh Posyandu di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi perdebatan perbedaan data antara e-PPGBM dengan SSGI.
Karena menurut Budi, pengukuran paling sempurna adalah dengan mengukur one by one maka alat ukur yang digunakan harus seragam.
“Tahun ini akan beres. Mudah-mudahan 300 ribu, itu yang kita bagi sudah 66 ribu akan kita bagikan 300 ribu Posyandu tahun ini, jadi tahun depan alat ukurnya bisa sama ini kita bikin cara ukurnya sama, nanti kita ajarkan. Kita pastikan semua datanya masuk jadi nanti kemudian kita bisa lihat perbandingannya antar provinsi seluruh daerah dengan pengukuran yang sama. Jadi demikian teman-teman juga merasa lebih nyaman dengan angka sebenarnya. Kita sebenarnya bukan lihat dari angka stuntingnya itu jelek atau enggak, kinerja pemerintahnya bagus atau buruk, yang penting adalah kita mengidentifikasi dengan benar, menurunkan dengan benar sehingga anak anak kita lebih sehat dan lebih pintar,” jelas Budi.
Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga yang telah terlibat dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Ia juga menyampaikan bahwa banyak program yang berhimpitan dengan program stunting dan pentingnya memperhatikan tidak hanya stuntingnya saja tapi juga kemiskinan ekstrem dan penyakit-penyakit menular.
“Kemenko PMK sebenarnya banyak program yang berhimpitan dengan program stunting yang pertama yaitu kemiskinan ekstrim, yang presiden juga menarget 0 persen atau paling tidak mendekati 0 persen. Kemudian yang kedua adalah penanganan penyakit infeksi terutama TBC dan HIV, ini sebetulnya hanya instansi yang sangat kuat dalam intervensi sensitif, terutama kaitannya pada sanitasi, air bersih, kondisi lingkungan yang baik, rumah rumah yang layak huni dan seterusnya itu sebenarnya berhimpitan. Karena itu saya mohon terutama kepada Pak Tito Pak Mendagri, jadi bukan hanya stunting yang mendapatkan perhatian tapi juga kemiskinan ekstrim, terutama dengan menanggulangi penyakit menular karena setelah Covid 19 ini kita punya beban yang cukup berat yaitu penyakit TBC. 30 persen potensi stunting itu juga TBC, sepanjang yang saya turun ke daerah daerah ada yang anaknya kena TBC padahal ibunya tidak sudah di cek ibunya sehat tapi anaknya kena TBC. karena itu penanganan stunting tidak hanya soal gizi tapi juga penyakit penyakit yang menyertai harus diselesaikan dengan seksama,” tegasnya.
Acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan pada Selasa, 28 Februari 2023 di Ruang Heritage Kemenko PMK dan live streaming di akun Youtube Kemenko PMK.
Acara ini dibuka oleh Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dan hadir memberikan sambutan, Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K); Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU; dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. n
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Ade Anwar
Tanggal Rilis: Selasa, 28 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.