SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 695/M.C/II/2023
Momentum Penurunan Angka Stunting untuk Amankan Bonus Demografi Daerah Istimewa Yogyakarta
YOGYAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Hotel Rohan, Banguntapan Bantul, Selasa (18/2/2023).
“Momentum penurunan angka stunting ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar Bonus Demografi dapat dinikmati,” demikian pesan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ari Dwikora Tono.
Transisi demografi di Indonesia yang ditandai penurunan fertilitas yang tajam karena keberhasilan Program KB dengan dibarengi penurunan mortalitas telah merubah struktur dan komposisi penduduk Indonesia yang menghasilkan Bonus Demografi.
Bonus Demografi terjadi apabila jumlah kelompok usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Momentum ini harus dipertahankan agar Indonesia betul-betul dapat menikmati periode Bonus Demografi lebih panjang.
Jangan sampai jumlah kelompok usia produktif yang tinggi menjelang 2045 nanti memiliki tingkat produktivitas yang rendah atau bahkan malah menjadi beban karena saat usia di bawah dua tahun (Baduta) menderita stunting yang tidak tertangani dengan baik.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Etty Kumolowati mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan bahwa masalah stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Stunting masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi BKKBN, namun bagi seluruh pemangku kebijakan. Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, DIY termasuk dalam tiga terendah untuk kasus stunting di Indonesia setelah provinsi Bali dan DKI Jakarta yaitu pada angka 17,3%.
Tahun 2022 ini, angka stunting DIY mengalami penurunan sebesar 0,9% berada pada angka 16,4% (SSGI 2022). Wakil Gubernur mengamanatkan bahwa memperhatikan kondisi capaian tahun 2022 serta tantangan ke depan dalam percepatan penurunan stunting, maka diperlukan penguatan sinergisitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran serta penurunan prevalensi angka stunting.
Harapan Wakil Gubernur ini diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pencapaian Kinerja Bersama Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting antara Kepala Perwakilan BKKBN DIY dengan para Kepala OPD/Dinas yang menangani Program Pengendalian Penduduk dan KB masing-masing Kabupaten/Kota.
Kepala Perwakilan juga menyampaikan sejumlah penghargaan Kabupaten/Kota atas capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu kepada Pj. Walikota sebagai Kabupaten/Kota dengan prevalensi terendah di DIY (13,8%).
Penghargaan juga diberikan kepada Bupati Bantul yang berhasil menjadi Kabupaten dengan penurunan angka stunting terbesar di DIY (turun 4,2%). Juga diberikan kepada Bupati Sleman atas Serapan Dana Alokasi Khusus /DAK Fisik terbesar (98,14%) dan kepada Bupati Gunungkidul atas Serapan Dana Alokasi Khusus /DAK Non Fisik terbesar (96,46%).
Selain itu BKKBN (pusat) juga memberikan dua penghargaan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target Pelayanan KB 10.000 – 60.000 Akseptor dan Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Total KB MKJP Kelompok Target Pelayanan KB MKJP 1.500 – 5.000 akseptor, yang diserahkan oleh Inspektur Utama Ari Dwikora kepada Staf Ahli Gubernur Etty Kumolowati.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin dalam laporan dan refleksi capaian program menyampaikan bahwa dari 8 target kinerja utama BKKBN 2020 – 2024 Perwakilan BKKBN DIY berhasil memenuhi 5 diantaranya, yaitu TFR (angka kelahiran), Pemakaian alat kontrasepsi modern, penurunan angka kelahiran usia remaja, meningkatnya usia kawin perempuan, dan menurunnya kehamilan tidak diinginkan. Sedangkan yang belum tercapai adalah unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani), meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan Capaian KB Paska Persalinan.
“Dengan sinergitas para pemangku kepentingan Shodiqin optimis target kinerja yang belum terpenuhi dapat dipenuhi pada tahun 2023 ini,” pungkasnya. n
Penulis: FX Danarto SY
Editor: Annisa H
Tanggal Rilis: Selasa, 28 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.