SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 694/M.C/II/2023
BKKBN Luncurkan Aplikasi SiBima dalam Webinar Praktik Baik Desa Bebas Stunting
JAKARTA—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan aplikasi Sistem Belajar Mandiri (SiBima) Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) Emas. SiBima merupakan aplikasi berbasis web yang diluncurkan berbarengan dengan webinar Praktik Baik Desa Bebas Stunting (De’Best) di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Selasa (28/02/2023).
Dalam sambutan yang dibacakan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti, SE, MT, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) mengatakan aplikasi SiBima merupakan inovasi sebagai upaya edukasi yang sebelumnya diterbitkan melalui Buku Panduan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting (BKB Emas) di tahun 2018. Kini buku tersebut diintegrasikan ke dalam Learning Management System agar dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah strategis agar panduan ini dapat dipelajari dengan mudah dan mengasyikkan bagi kader dan ayah-bunda, telah disusun E-learning Panduan Penyuluhan BKB EMAS yang telah diintegrasikan dengan Learning Management System (LMS) atau Sistem Belajar Mandiri (SIBIMA) BKKBN,” kata Nopian.
Dalam hal penyusunan modul dan materi BKB Emas agar tetap relevan di tingkat lapangan dan keluarga, BKKBN telah merevisi BKB Emas secara inklusif bersama Tanoto Foundation, Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta para PKB/PLKB dan para kader BKB.
“Kami mendapat kehormatan dapat mendukung Direktorat Keluarga Balita dan Anak dalam merevisi buku panduan penyuluhan, saya percaya upaya dan kerja keras kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi penurunan prevalensi stunting bahkan kita berantas stunting sampai pada angka 0 sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi masa depan kita yang unggul dan kita bisa mencapai generasi emas di tahun 2045,” ucap CEO Global Tanoto Foundation yang diwakili Widodo Suhartoyo.
Praktik Baik di Desa
Pada kesempatan itu hadir 4 kepala desa/kelurahan bebas stunting untuk menyampaikan terkait inovasi dan kebijakan di masing-masing desa/kelurahan sebagai best practice atau praktik baik dalam penanganan stunting. Keempat desa dan kelurahan itu adalah Desa Tompo, Desa Rukun Jaya, Desa Tapung Makmur, dan Kelurahan Wira Karya.
Pemaparan diawali oleh Kepala Desa Tompo, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Menurutnya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Desa Tompo dibagi ke dalam 5 bidang inovasi diantaranya, pertama dalam bidang perencanaan dan penganggaran kegiatan. Kedua, inovasi perubahan perilaku meliputi adanya Kelas Ibu Hamil, Sosialisasi Stunting, dan Pelatihan Pembuatan PMT dari bahan lokal.
Ketiga, pengadaan ternak sapi sebagai penyediaan protein hewani menjadi salah satu inovasi yang dilakukan Desa Tompo dalam bidang ketahanan pangan. Keempat, terdapat upaya pelayanan kesehatan dan sosial meliputi pengembangan BKB-Paud-Posyandu, Wisata Posyandu dengan adanya inovasi timbangan karakter, ulang tahun bersama, pertunjukan boneka, arena bermain anak, dan wisuda balita dalam upaya meningkatkan kunjungan masyarakat terhadap posyandu.
Tak kalah pentingnya Desa Tompo juga mengadakan inovasi One Day One Egg dalam upaya pemberian satu butir telur kepada baduta yang mengalami stunting. Terakhir, upaya pemantauan dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Upaya inovasi yang dilakukan ini terbukti dapat menurunkan prevalensi stunting Desa Tompo dari 2021 di angka 21.19% (persen) menjadi 16,17% (persen) di tahun 2022 berdasarkan EPPGBM Puskesmas Palakka.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Desa Rukun Jaya Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku, Zulfitri Katjong. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan terkait pencegahan dan penanganan stunting adalah pengadaan 5 meja pelayanan posyandu, timbangan inovatif yang dilengkapi dengan mic dan speaker mini untuk menarik minat Ibu dan anak ke posyandu.
Selain itu dalam hal pembangunan desa, Desa Rukun Jaya melakukan pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) serta menyediakan air bersih dan sanitasi bekerja sama dengan Kementerian PUPR menyediakan jamban sehat sebanyak 68 unit. Kemudian, Desa Rukun Jaya juga berupaya untuk melakukan peningkatan mutu kader PKK melalui pelatihan indoor dan outdoor.
Selanjutnya, Ahmad Ramadan Sitompul, Kepala Desa Tapung Makmur Kabupaten Kampar Riau turut menyampaikan inovasi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Menurutnya, terdapat beberapa program yang diimplementasikan dalam hal ini berkaitan dengan perubahan perilaku dengan adanya Kelompok BKB Bina Sejahtera yang turut aktif dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dan kunjungan rumah.
Selain itu, adanya pelayanan kesehatan serta pelayanan rujukan dan konseling. Turut berperan juga adanya Ayah Hebat dan Ayah Sehat sejak tahun 2019 di Desa Tapung Makmur. Inovasi-inovasi tersebut berhasil mewujudkan Desa Tapung Makmur menjadi Desa Bebas Stunting.
Terakhir, Raga Buana Lurah Wira Karya Kabupaten Lubuklinggau Sumatera Selatan berkesempatan menyampaikan terkait program dan inovasi diantaranya Gerakan Peduli Anak Remaja (Gerakan PEKA), dan penganggaran dalam pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting, dan program Bahame Haling Keruan yang merupakan upaya gotong royong “Bersama Kita Saling Peduli”.
Dalam hal ini juga, Kelurahan Wira Karya Bekerja sama dengan PKK, Babinsa, Babinkamtibmas melakukan gerakan sweeping/penyisiran langsung ke rumah – rumah baduta / balita yang tidak melakukan kunjungan ke Posyandu secara aktif. Tak kalah pentingnya adanya program Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting yang dilakukan oleh seluruh jajaran TP-PKK, Babinsa, Bhabinkamtibnas, dan jajaran Kelurahan Wirakarya. Upaya-upaya tersebut rupanya berhasil menjadikan Kelurahan Wira Karya menjadi Kelurahan Bebas Stunting di Kota Lubuklinggau.
“Ini adalah Debest pertama yang telah didesain, dan harapannya akan ada Debest berikutnya sampai nanti di bulan November. Sehingga akan ada provinsi lain akan tampil sebagai praktik baik desa bebas stunting. Harapannya agar ada semangat dari pemerintah daerah atau kecamatan untuk memastikan ini memang pengawalan bagi desa kelurahan dalam hal indikator dalam Perpres No 72 Tahun 2021 tadi terpenuhi.”, tutup dr Irma Ardiana Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak. n
Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Ade Anwar
Tanggal Rilis: Selasa, 28 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.