SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 685/M.C/II/2023
Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN Sumatera Utara Gelar Rakor Satgas dan Teknis Kemitraan
MEDAN—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar konsolidasi Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting) dan koordinasi teknis kemitraan daerah se-Provinsi Sumatera Utara.
Acara yang berlangsung selama tiga hari, Senin – Rabu (20-22/02/2023), dan bertujuan memperkuat sinergi antara Satgas Stunting dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten dan kota itu dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.
“Kami berharap BKKBN Sumatera Utara, sebagai pengampu program percepatan penurunan stunting untuk terus menggerakkan lintas sektor. Harapannya, angka stunting di Provinsi Sumatera Utara ini lebih rendah dari target nasional 14 persen pada 2024,” kata Wagub Musa Rajekshah yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Mhd. Irzal.
Musa Rajekshah yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumatera Utara ini berharap generasi masa depan di Sumatera Utara bisa lebih cerdas dan sehat.
“Tentu siapapun ingin anaknya lahir sehat, kuat, diberi makanan bergizi, sehingga anaknya bisa lebih cerdas dan hebat dari orang tuanya kelak,” ujar Rajekshah yang membuka secara simbolis acara itu dengan memukul gong.
Acara yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Pokja Adpin) BKKBN Sumatera Utara itu diikuti 103 orang. Peserta berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Utara; stakeholder dan mitra kerja tpps provinsi sumatera utara; Pimpinan BPJS wilayah Sumatera Utara, Sekretaris/ Ketua Pokja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara; Kepala Dinas OPD-KB kab/kota (Perkadis KB), Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera.
Pada hari pertama pertemuan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Kota Medan ini dimulai dengan penyampaian Arah Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yang disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Yusrizal Batubara.
“Satgas Stunting diharapkan dapat melakukan advokasi dan penggerakan di kab/kota, Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022 benar-benar bisa digunakan untuk mendata keluarga berisiko stunting, juga bagaimana pendampingan dengan catin, BKKBN Pusat juga sudah buat MoU dengan Kemenag nasional. Kita merencanakan juga akan membuat MoU di tingkat Provinsi, banyak hal yang bisa dilakukan, surveilans keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting, sudah bisa dimulai sekarang. Jangan akhir tahun, kalau perlu tim Pakar dari Provinsi silahkan, kami akan biayai, dan laporan Satgas dikirim tepat waktu, “ kata Yusrizal.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Lintas Pokja di lingkungan BKKBN Provsu seperti Program dan Kegiatan PPS Pokja Advokasi Penggerakan dan KIE serta Data dan Informasi, dilanjutkan dengan Paparan program dan Kegiatan PPS Pokja Pengendalian Penduduk dan Kampung KB.
Kemudian Paparan Program dan Kegiatan PPS Pokja Pelatihan dan Pengembangan, dilanjutkan dengan Paparan program dan Kegiatan PPS Pokja GenRe, ASFR, KSPK dan iBangga, yang kemudian ditutup dengan pemaparan terkait Rencana Kerja PPS oleh Satgas Stunting Prov. Sumut pada malam harinya, masing-masing materi disampaikan oleh masing-masing ketua Pokja.
Kepala Perwakilan BKKBN Provsu juga menyampaikan terkait, ia menyampaikan kepada para TA satgas stunting untuk tidak ragu-ragu dalam menyusun dan merencanakan kegiatannya karena dana yang telah dialokasikan untuk PPS sangat besar baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.
Acara yang bertujuan untuk sebagai upaya koordinasi, konsolidasi, serta konvergensi pelaksanaan percepatan penurunan stunting antara Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara bersama satgas stunting tahun 2023 serta stakeholder terkait ini kemudian dilanjutkan dengan mater-materi seperti pemanfaatan apbdes dalam rangka pps di desa; sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga lini lapangan; sistem informasi pernikahan melalui kemenag/capil dalam rangka pendampingan catin untuk pps serta pemaparan rencana kerja tim satgas pps dengan mengundang para narasumber seperti dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil; bpjs ketenagakerjaan; kanwil Kemenag.
‘Sesampainya teman-teman TA di kab/kota masing-masing, tolong laporkan kepada para Kadis OPD-KBnya masing-masing tentang hasil pertemuan tiga hari ini,” kata Rabiatun Adawiyah selaku ketua dan penanggung jawab kegiatan.
Setelah pemaparan singkat best practice dari kab Labuhan Batu Utara dan Nias Utara terkait rendahnya angka prevalensi stunting di sana yang dapat menginspirasi teman-teman TA dari kab/kota lainnya, maka dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja sekaligus rencana aksi satgas stunting selama periode tahun 2023. n
Penulis: Media Center BKKBN Sumatera Utara
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Kamis, 23 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.