SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 675/M.C/II/2023
Usung Semangat Pancasila, Kota Surabaya Kini Prevalensi Stunting Terendah se-Indonesia
KOTA Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki prevalensi stunting 4,8 persen dan menjadi daerah tingkat dua di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Kerja bersama lintas sektor dan mengusung semangat Pancasila yakni gotong royong merupakan kunci keberhasilan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Kota Surabaya.
“Penurunan angka prevalensi stunting di Kota Surabaya ini merupakan kerja bersama oleh seluruh warga. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Selain kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, kami usung semangat Pancasila dengan Gotong Royong seluruh pihak, terutama warga,” kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Perwakilan Bank Dunia (World Bank), Jumat (17/020/2023).
Dalam pertemuan di Ruang Sidang Walikota Surabaya itu, Eri Cahyadi didampingi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati dan jajarannya.
Dalam pertemuan itu, Perwakilan Bank Dunia hadir bersama jajaran Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Eri Cahyadi menjelaskan banyak hal bagaimana Kota Surabaya mampu menurunkan prevalensi stunting dari 28,9 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi 4,8 persen di tahun 2022.
“Kader Surabaya Hebat yang melakukan input data di Aplikasi Sayang Warga atau Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga Kota Surabaya. Jadi, kami bisa tahu sampai tingkat RT berapa warganya yang stunting, mana warganya yang miskin. Dalam satu rumah ada berapa yang sedang hamil, umur hamil berapa bulan, ada anak bayi atau tidak. Data inilah yang kami gunakan untuk menyasar langsung ke sasaran,” jelas Eri Cahyadi.
Lebih lanjut, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan intervensi dimulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, hingga tingkat sekolahan.
“Guru PAUD juga harus menimbang muridnya. Kami punya graha bunda PAUD. Kita ajarkan bagaimana bunda PAUD menimbang muridnya dan diberi pemahaman bagaimana ciri stunting. Kemudian, kita gerakkan UKS di SMP yang ada di Surabaya. Kami ajari para siswa tentang cara menimbang,” ujarnya.
Tak hanya itu, orang tua asuh bagi anak stunting juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Kami gerakkan para dermawan, kami berikan data stunting, malah ada yang sampai ada yang mau menjadi orang tua asuh kepada anak stunting di satu RT. Kami akan memberikan penghargaan terhadap orang tua asuh stunting. Setiap manusia yang disentuh dengan kelembutan, pasti orang tersebut akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Apa yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dalam mengatasi persoalan stunting mendapatkan apresiasi dari Perwakilan Bank Dunia Anne Provo.
Pada sesi diskusi, Anne Provo mengatakan bahwa pihaknya akan menceritakan kepada dunia mengenai praktik baik percepatan penurunan stunting yang dilakukan Kota Surabaya salah satunya komitmen Walikota dan jajarannya.
Menurut Anne Provis, pihaknya juga akan menyarankan daerah lain untuk merepliklasikan praktik yang telah dilakukan oleh Surabaya seperti penggunaan aplikasi untuk mendampingi sasaran keluarga beresiko dan serangkaian kegiatan sistem koordinasi dan gotong royong yang telah dilakukan.
Posyandu Prima
Sementara itu Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres Abdul Muis mengatakan Bank Dunia memberi perhatian dan dukungan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan stunting mendapat perhatian dan dukungan dari bank dunia. Untuk itu hari ini perwakilan World Bank bersama tim ini ingin mengangkat apa yang sudah dilakukan di Surabaya untuk diterapkan di wilayah lain,” kata Abdul Muis.
Dalam kesempatan itu, Abdul Muis juga menyampaikan apresiasinya terhadap Posyandu Prima di Kecamatan Jambangan yang dikunjungi sehari sebelumnya.
“Posyandu Prima sudah bagus terintegrasi dan dikelola dengan baik dan hal ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam upaya menurunkan stunting,” kata Abdul Muis.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya upaya konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting. “Kami harapkan seluruh pihak tetap memberikan perhatian khusus terkait upaya penurunan stunting. Kementrian Agama sudah digandeng agar calon pengantin mengetahui apa saja persiapan baik dari sisi kesehatan mental sehingga anak yg nantinya dilahirkan tidak stunting,” imbuhnya.
Sebelum menemui Walikota Surabaya, Setwapres, bersama KemenPAN-RB, Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan BKKBN Perwakilan Jawa Timur berkunjung ke Kecamatan Jambangan, Surabaya, Kamis (16/02/2023). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pembelajaran percepatan penanganan stunting di daerah.
Camat Jambangan, Ahmad Yardo Wifaqo, pada kesempatan itu menjelaskan penurunan angka stunting di Surabaya tidak terlepas dari sistem gotong royong antara pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat. “Keberhasilan ini tidak hanya pimpinannya, namun keberhasilan bersama, ini adalah keberhasilan warga Surabaya” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yardo menerangkan intervensi apa saja yang dilakukan pemerintah Surabaya untuk menurunkan angka stunting “Yang kami lakukan adalah meningkatkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), melakukan pemberian vitamin A, Zinc dan Taburia, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting kepada keluarga kurang mampu dan meningkatkan upaya preventif pencegahan stunting dengan konsultasi dokter dan pendampingan orang tua stunting.
“Selain itu ada TPK yang melakukan pendampingan mulai dari pencegahan sampai penanganan stunting. Ada pendampingan calon pengantin, kolaborasi dengan TPK, puskesmas, kelurahan , PKK, RT, RW, semua terlibat. Pendampingan ibu hamil, Ibu nifas, pendampingan keluarga bayi dan balita juga dilakukan pemantauan secara berkala,” urai Ahmad. n
Penulis: Maulita Oktaviani dan Devi Rana Mayasari
Fotografer: Maulita Oktaviani dan M. Sulthon Dzul Hilmi
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Sabtu, 18 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.