SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 651/M.C/I/2023
Kerja Gotong Royong, Kepala BKKBN Puji DKI Jakarta karena Prevalensi Stunting Turun Jadi 14,8 Persen
JAKARTA—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Korps Brimob Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Cegah Stunting dan Wawasan Kebangsaan, Selasa (07/02/2023).
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) memberi apresiasi kepada Korps Brimob Polri yang telah mendukung BKKBN dan menginisiasi sosialisasi dan bakti sosial dalam percepatan penurunan stunting di Ibukota.
Hasto Wardoyo juga memuji Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga hadir dalam kegiatan itu, atas pencapaian prevalensi stunting yang turun menjadi 14,8 persen pada 2022 ini.
“Prevalensi stunting di DKI Jakarta sudah turun jadi 14 persen (14,8 persen). Ini sesuai target (2024). Kami berterima kasih karena DKI Jakarta bisa menjadi best practice (pembelajaran praktik baik) dalam upaya percepatan penurunan stunting,” kata Hasto Wardoyo.
Selanjutnya Hasto Wardoyo menyebutkan pembelajaran praktik baik yang bisa diperoleh dari DKI Jakarta itu salah satunya adalah gotong royong dalam mengentaskan anak-anak stunting melalui program Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting. Selain itu, adalah ketersediaan sumber pangan dan sumber protein yang cukup di DKI Jakarta.
Hasto juga menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah balita di DKI Jakarta sekitar 790 ribu balita. Dengan prevalensi stunting 14,8 persen maka jumlah balita yang stunting maupun stunted sebanyak 116 ribu balita.
Karena itu Hasto Wardoyo mengatakan untuk mengentaskan stunting ini perlu kerja pentahelix, melibatkan semua sektor dan lembaga secara bergotong-royong.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ucapan syukur atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam percepatan penurunan stunting.
“Alhamdulillah stunting sudah turun. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini (Bakti Sosial Korps Brimob) maka stunting di DKI Jakarta lebih turun. Apalagi tadi ada pengukuhan Bunda Asuh Anak Stunting yang tentunya bisa mempercepat penurunan stunting,” kata Heru Budi.
Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting DKI Jakarta sebesar 14,8 persen. Angka stunting ini turun 2 digit dibanding SSGI tahun 2021 yang berada pada angka 16,8 persen. Dari enam daerah tingkat dua, prevalensi stunting tertinggi berada di Kepulauan Seribu dengan prevalensi 20,5 persen. Kota Jakarta Utara menduduki prevalensi stunting tertinggi kedua, yakni 18,5 persen.
Komitmen Korps Brimob
Sementara itu dalam sosialisasi diisi berbagai rangkaian kegiatan meliputi Pelayanan KB, pemberian bantuan bagi keluarga berisiko stunting, pemeriksaan rongga mulut dan gigi, pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok bagi warga yang tinggal di kawasan Keluarahan Kalibaru, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dari Korps Brimob Polri.
Dua public figure yang menjadi mitra Korps Brimob juga dikukuhkan menjadi Bunda Asuh Anak Stunting yakni Paula Verhoeven dan Asri Welas.
Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Mumpuni Harso, SH, M. Hum dalam sambutannya mengatakan Komitmen Indonesia menempatkan stunting sebagai prioritas nasional, stunting ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus segera diselesaikan.
“Sosialisasi ini diadakan di RT13 RW 03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena berdasarkan geografi jumlah warga terdapat 21 ribu, 90 keluarga, dan jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 6.526 keluarga dan juga wanita yang stunting sebanyak 150 orang,” kata Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Mumpuni Harso dalam sambutan mewakili Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Drs. Anang Revandoko, MI. Kom.
“Polri telah menyiapkan 191 personil dan tenaga kesehatan sarana dan prasana serta kendaraan khusus maupun pendukung dan berbagai pelayanan yang telah digelar untuk sosialisasi hari ini”, ucap Setyo.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan kolaborasi dari Korps Brimob.
“Sesuai arahan Bapak Presiden di Rakernas di BKKBN, jika di Pulau Jawa ini penduduknya besar maka jika stuntingnya turun tinggi akan dapat menurunkan prevalensi secara signifikan. Gotong royong akan menjadi suatu hal yang penting dan DKI bisa menjadi contoh, DKI ini per hari ini angka stunting sudah mencapai 14% sesuai dengan arahan presiden. DKI Jakarta masih punya peluang untuk menurunkan angka kelahiran dari 14/100 menjadi 12/100,” kata Hasto.
Menurut Hasto, untuk mengatasi stunting maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengadang faktor sensitif, yakni lingkungan dan juga kelahiran. Hasto menyebutkan dalam satu tahun ada 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 ribu pasangan nikah ini hamil pada tahun pertama pernikahan.
“Gubernur DKI ini pekerjaannya banyak, semua yang ingin menikah diperiksa. Jika HB-nya masih kurang atau anemia diizinkan untuk menikah tetapi ditunda untuk kehamilannya dengan Pil KB. Karena mencegah lebih mudah dari menangani. Kemudian difokuskan untuk 1000 hari pertama kehidupan. Marilah 1000 hari pertama kehidupan ini dijaga betul maka bayi stunting bisa dicegah kelahirannya,” ungkap Hasto yang juga dokter spesialis obgyn ini.
Hasto mengatakan optimismenya DKI Jakarta akan sukses menurunkan angka stunting dengan gotong royong. n
Penulis: Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Selasa, 07 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.