SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 647/M.C/II/2023

Tekan Prevalensi Stunting, Kota Palangka Raya Siapkan Kapal Khusus Angkut Akseptor KB

PELAYANAN KB berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan stunting. Sebab, jarak kehamilan dan jumlah kelahiran yang terlalu banyak dalam satu keluarga maka bayi yang dilahirkan berisiko tinggi menderita stunting atau kekurangan gizi kronis.

Karena itu Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas P2KBP3APM) menyiapkan kapal khusus untuk mengangkut para akseptor KB yang berdomisili di pinggiran-pinggiran sungai di Kota Palangka Raya.

“Keberadaan kapal antar jemput akseptor ini merupakan terobosan yang sangat bagus. Karena pelayanan KB akan menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, namun enggan untuk mengikuti program KB karena minimnya transportasi atau jauhnya tempat pelayanan,” kata Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso saat meluncurkan pelayanan kapal pengangkut akseptor KB di Kota Palangka Raya, akhir pekan lalu.

Saat peluncuran pelayanan kapal pengangkut akseptor KB di Pelabuhan Rambang itu, Teguh Santoso didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah Dadi Ahmad Roswandi dan Kepala Dinas P2KBP3APM Kota Palangka Raya Sahdin Hasan.

Lebih lanjut Teguh memberi apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Kalimantan Tengah dan Dinas P2KBP3APM Kota Palangka Raya dalam pelayanan KB dan upaya percepatan penurunan stunting.

“Ini merupakan salah satu bukti nyata kalau pemerintah terus berupaya dan melakukan terobosan dan inovasi dalam upaya mensukseskan program Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Teguh.

Pada kesempatan sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah Dadi Riswandi mengatakan kapal itu akan melayani masyarakat yang tinggal di pedalaman dan daerah terpencil yang jauh dari pusat pelayanan KB.

“Adanya kapal antar jemput akseptor ini tentu akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya. Terutama bagi masyarakat yang ada di daerah pedalaman dan terpencil yang tinggal di sepanjang sungai,” ujar Dadi.

Menurut Dadi, sulitnya menjangkau akseptor yang berada pada jalur wilayah khusus, tidak membuat menyerah BKKBN dan mitra kerja untuk tetap memberikan pelayanan KB kepada para akseptor yang berada pada wilayah terpencil itu.

“Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas P2KBP3APM telah menyiapkan kapal angkut akseptor yang bersumber dari dana DAK fisik bidang KB tahun 2022,” kata Dadi.

Di tempat yang sama Kepala Dinas P2KBP3APM Kota Palangka Raya Sahdin Hasan mengatakan harapannya seluruh masyarakat dapat terlayani dengan adanya kapal pengangkut akseptor KB ini.

Jalur Khusus
Pelayanan KB jalur wilayah khusus merupakan pelayanan KB yang mencakup wilayah antara lain terpencil, jalur sungai serta tempat perbatasan yang tentunya untuk menjangkau para akseptor KB yang berada pada wilayah yang tergolong ekstrim tersebut perlu kerja keras dan semangat pantang menyerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Penata KKB Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata dalam talkshow di siaran radio di Kalimantan Tengah. Jum’at (3/2/2023).

“Dengan terlayaninya para akseptor KB yang berada pada jalur wilayah khusus termasuk jalur pinggiran sungai, maka akan berkontribusi terhadap upaya pencegahan stunting di Kalimantan Tengah, Karena dengan ber KB akan terbentuk sebuah keluarga yang idial dan berkualitas secara ekonomi dan Pendidikan sehingga upaya pemenuhan gizi keluarga untuk menghindari risiko stunting akan mudah tercapai,“ kata Erik.

Pada kesempatan yang sama Koordinator Program Manager Satgas Stunting Prov. Kalteng Dewi Ratna Juwita yang juga sebagai Narasumber pada acara talkshow itu mengatakan berdasarkan data data survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting Kalimantan tengah megalami penurunan sekitar 0,5 persen dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 26,9 persen pada 2022.

Kendati demikian, Dewi mengatakan bahwa itu menjadi pemacu semangat Satgas stunting untuk terus berjuang dan bekerja lebih keras lagi dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai target yang telah ditentukan oleh Pemeritah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 15,38 persen pada 2024. n

Penulis: Suprayitno
Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Minggu, 05 Februari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.