SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 638/M.C/I/2023
Kejar Target Stunting 8 Persen, Pimpinan DPRD Jembrana Audiensi ke BKKBN
JAKARTA—Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana beraudiensi ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Sekretariat Stunting Nasional di Jakarta, Selasa (31/01/2023).
Dalam audiensi di ruang Sekretariat Stunting kantor BKKBN Pusat itu, Pimpinan DPRD Jembrana yang terdiri dari Ketua Ni Made Sri Sutharmi, wakil ketua I Wayan Suardika, dan I Made Putu Yudha Baskar, menyatakan mereka ingin prevalensi stunting di Kabupaten Jembrana bisa turun signifikan dan mencapai target 8 persen pada 2024.
Menurut Ni Made Sri Sutharmi prevalensi stunting di Jembrana saat ini adalah 14 persen. Namun prevalensi stunting 14 persen itu merupakan tertinggi di Provinsi Bali yang berdasarkan Survei SSGI tahun 2022 berada pada angka 8 persen dan merupakan terendah se-Indonesia.
“Jembrana memiliki stunting 14 persen dan tertinggi di Bali. Bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab untuk.menurunkan stunting ini. Kami konsultasi untuk menerima masukan dari BKKBN untuk dibagikan kepada masyarakat agar stunting turun,” kata Made Sutharmi.
Menurut Made Sutharmi, prevalensi stunting disebabkan karena faktor keluarga. Perempuan ini juga menyebutkan perlunya konvergensi antar lembaga dalam upaya menurunkan stunting.
Audiensi pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana diterma oleh Direktur Advokasi dan Kelembagaan BKKBN Wahidah Paheng, Program Manajer Sekretariat Stunting Nasional Ipin Z.H Husni dan unsur-unsur direktorat lainnya.
Dalam tanggapannya, PM Sekretariat Stunting Nasional Ipin Husin mengatakan keluarga berisiko stunting merupakan prioritas percepatan penurunan stunting.
Ipin menyebutkan upaya itu dimulai dari calon pengantin.
“Kalau HB kurang dibutuhkan tablet tambah darah sebagai fokus utama. Ibu hamil harus rutin pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu nifas hingga baduta terpenuhi gizinya. Periode yang pendek namun perlu pemerhatian lebih untuk mencegah pertambahan stunting,” kata Ipin.
Menurut Ipin, prevalensi stunting Bali 8 persen yakin bisa menurunkan hingga 6 persen, seperti level di Singapura.
Hasil SSGI 2022 di Kabupaten Jembrana yang mendekati target nasional dibandingkan 9 kabupaten merupakan paling tinggi namun jauh lebih bagus daripada kabupaten di provinsi lainnya
“Perlu komitmen dan kerja keras dari Jembrana,” ujar Ipin seraya menyebutkan tips dan saran dari TPPS Pusat untuk menurunkan prevalensi stunting.
Sementara itu Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah Paheng mengatakan prevalensi stunting di Jembrana baik penurunannya.
“BKKBN sebagai ketua pelaksana PPS, memiliki program Bangga Kencana, yakni empat program prioritas terdiri dari Ketahanan Remaja, Ketahanan Lanjut Usia, Balita dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga,” kata Wahidah.
Wahidah juga menyebutkan Kampung KB, Dapur Sehat Atasi Stunting, Mahasiswa Peduli Stunting dan program Kedai Reka untuk mempercepat menurunkan stunting.
Program intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga sebelum 2 tahun
“Bagaimana Keluarga Berisiko Stunting diintervensi seperti Program intervensi calon pengantin melalui aplikasi Elsimil,” ujar Wahidah.
Lebih lanjut Wahidah mengatakan 30% stunting dilahirkan oleh ibu yang anemia.
Karena itu Wahidah menyebutkan perlunya tablet tambah darah untuk calon pengantin.
BKKBN menurut Wahidah, juga menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik dan BOKB sebagai pendukung percepatan penurunan stunting. n
Penulis: Kristianto
Editor: Fimela Apriany
Tanggal Rilis: Selasa, 31 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.