SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 632/M.C/I/2023
Kunjungi Kabupaten Semarang, Hasto Wardoyo Sampaikan Strategi Percepat Turunkan Stunting
SEMARANG—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) membuka pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya mempercepat menurunkan stunting di Jawa Tengah.
Pelatihan bagi fasilitator TPK tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Tengah digelar di tiga tempat yakni di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BKKBN di Pati, di Balai Diklat Banyumas, dan di Balai Diklat Ambarawa. Pelatihan bagi fasilitator TPK yang terdiri dari Bidan Desa, Kader KB, dan Kader PKK ini dilaksanakan secara hybrid, tatap muka langsung dan daring.
Dalam rangkaian pelatihan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengunjungi Kabupaten Semarang dan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Semarang, Kamis (26/01/2023). Dalam pertemuan yang digelar di kantor Bupati Semarang itu, Hasto Wardoyo menyampaikan strategi-strategi percepat turunkan prevalensi stunting.
“Saya senang disini karena ternyata semua Puskesmas menggratiskan calon pengantin yang periksa persiapan sebelum pernikahan, harapan saya di Semarang tidak ada yang menikah tanpa terlebih dahulu diperiksa,” kata Hasto kepada jajaran Pemkab Semarang dipimpin Sekda Kabupaten Semarang Djarot Supriyanto.
Menurut Hasto, skenario sesuai dengan arahan dari Presiden, pada tahun 2023 akhir diharapkan prevalensi angka stunting Jawa Tengah bisa turun hingga 17 persen.
“Pertama yang harus dipastikan makanan tambahan sampai ke mulut bayi atau ibu hamil, karena faktor yang lain-lain sudah bagus. Makanan tambahan yang diberikan harus yang mengandung protein hewani, yang sesuai dengan standar mikronutrien yang ada. Telur, ikan, kalo bisa yang didapatkannya dari masyarakat sekitar. Kedua, pasangan menikah dipastikan harus sehat,” jelas Hasto.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Semarang Djarot Supriyanto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti strategi itu dengan mengadakan dan melatih 2.433 Tim Pendamping Keluarga.
“Kita juga sudah menggelontorkan makanan-makanan bernutrisi kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi penanganan stunting,” kata Djarot.
Keberadaan TPK diharapkan dapat membantu mempercepat penurunan stunting di setiap wilayahnya. Diharapkan kerjasama dan gotong royong dari lintas sektoral dan masyarakat untuk mempercepat prevalensi penurunan stunting, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Kontrasepsi Jangka Panjang
Setelah audiensi, Kepala BKKBN bersama Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha beserta jajarannya meninjau pelaksanaan pelayanan KB MKJP yang dilaksanakan serentak di tiga fasilitas kesehatan (PKM Ambarawa, RSUD Ungaran,dan RSU Kusuma) Kabupaten Semarang. Tercatat di PKM Ambarawa ada 7 akseptor IUD, dan 13 akseptor implan. Sedangkan di RSUD Ungaran ada 8 akseptor MOW, dan di RSU Kusuma ada 12 akseptor MOW.
Perlu digarisbawahi, salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mengawal percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan melakukan Pelayanan KB MKJP khususnya KB Pasca Persalinan (KBPP). MKJP itu sendiri merupakan kontrasepsi yang pemakaiannya mampu bertahan selama 3 tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup.
Karena persoalan stunting sendiri adalah masalah intergenerasi. Artinya, kualitas kehidupan sekarang ditentukan oleh kualitas kebiasaan kehidupan sebelumnya. Program Bangga Kencana melalui MKJP dinilai berperan penting dalam upaya pencegahan stunting. Salah satu faktor tingginya stunting di Indonesia adalah karena jarak antar kehamilan (spacing birth) yang terlalu dekat, yang mana idealnya jarak antar kehamilan tersebut adalah adalah 2-3 tahun.
Dalam dialog dengan akseptor di RSUD Ungaran, Hasto Wardoyo menyampaikan BKKBN mempunyai program PKBRS, program Keluarga Berencana Rumah Sakit, salah satu upaya pencegahan stunting.
Ditemui setelah acara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes berharap kader yang telah mendapatkan pelatihan dapat menjadi ujung tombak program di lapangan, bergerak menyentuh sasaran by name by address sehingga target penurunan kasus stunting sebesar 3,5% pertahun dapat tercapai.
“Kalau Jawa Tengah sendiri presentase MKJP sudah 31%, sudah melebihi target nasional. Target nasional itu 26%, sehingga itu sangat menunjang. Dengan adanya (upaya) percepatan penurunan stunting ditambah dengan peningkatan capaian KB Kontrasepsi Jangka Panjang, dan satu lagi KB Pasca Persalinan, tiga kegiatan ini kalau dilaksanakan secara baik dan tepat, Insya Allah stunting turun.” demikian tanggapan Widwiono mengenai keterkaitan program KB dan capaian stunting. n
Penulis : Rahmitasari P, Reni Nuraeni dan Ratih Dewantisari
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Jumat, 27 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembagab yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.