SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 635/M.C/I/2023
Kisah Kader Telponi Stunting di Rembang, Tak Patah Arang Hadapi Penolakan
SELEPAS menutup kegiatan Posyandu sembari mempersiapkan laporan, Rida (40) mulai berkisah.
Rida adalah sosok pengabdi kemanusiaan senior. Sudah 15 tahun dirinya menjadi kader KB di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.
Sejak program Telponi (Temokno, Laporno lan Openi= Temukan, Laporkan dan Rawat), diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang pada tiga tahun lalu, Rida pun didaulat menjadi Ketua Kader.
Temokno, Laporno lan Openi, adalah inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang terbukti berdampak pada penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah Rembang. Program tersebut sebagai penjabaran operasional gerakan 5NG – Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kota Surakarta tahun 2016 lalu.
Kabupaten Rembang, pada bulan Desember 2022 tercatat, AKI sebanyak 6 kasus dan AKB sebanyak 80 kasus. AKI didominasi perdarahan dan eklampsia, sementara pada AKB oleh asfiksia, bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan genetis.
Program Telponi Stunting diluncurkan pada 2022 dengan menyasar target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang.
Menurut data e-PPGBM bulan Desember 2022 angka stunting di Rembang mencapai 11,8 persen dari total 36.500 orang balita, sementara menurut data SSGI 2021 angka stunting di Rembang adalah 18,7 persen.
Melalui Telponi Stunting, bidan dan kader desa bergerak untuk menemukan bayi baru lahir dan ibu hamil dengan risiko tinggi yang kemudian melaporkan ke pihak Puskesmas setempat.
Selanjutnya bayi atau Ibu hamil risiko tinggi tersebut akan mendapatkan pendampingan khusus dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau petugas terkait. Bahkan Dinas Kesehatan juga menggandeng dokter spesialis anak dan kandungan untuk mendukung program Telponi Stunting.
Walaupun program ini berbasis kearifan lokal, bukan berarti mulus tanpa tantangan, kata Rida.
“Kadang kalau pendampingan kaya gini, penimbangan anaknya ga naik-naik malah Ibunya marah-marah. Katanya anaknya ya sudah dikasih makan. Atau kadang ibu hamil yang ngga mau ikut kelas bumil, kadernya dibilang maksa-maksa,” kata Rida.
Menurut Rida, yang menjadi alasan penolakan biasanya adalah keluarga.
“Acuannya, (orang tua) jaman dulu ngga ada gini – gini ya ngga papa. Kadang yang menolak (edukasi) seperti itu ya didatangi/dikunjungi ke rumahnya, bersama bidan desa supaya bisa dijelaskan lebih lanjut. Dan saya ceritakan contoh-contoh kasusnya. Biasane piyambak’e purun (biasanya yang bersangkutan mau). Pokoknya pendekatannya harus alus.” ungkap Rida bersemangat.
Sekalipun Kabupaten Rembang dikenal sebagai produsen buah Kawista atau yang populer dengan “Cola Van Java” namun sebagian besar warga Desa Sendangmulyo bekerja di pabrik pemotongan ikan, ungkap Rida.
Sebagai buruh harian, agak sulit bagi mereka untuk mendapat izin libur supaya bisa mengikuti kegiatan posyandu atau promosi kesehatan lain yang biasanya dilaksanakan siang hari. Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader KB dan PKK yang biasanya aktif mengunjungi ke rumah – rumah di malam hari.
“Untuk yang (kasus) stunting dikumpulkan di Posyandu, ibunya diberi pengarahan. Diberi makanan tambahan, kader yang memasak sendiri makanan tambahan. Tidak boleh dibelikan atau instan. Seperti hari ini ada arem – arem, mie, dan buah jeruk. Dana untuk per desa masing – masing beda, menyesuaikan kemampuan, nominal per kepala antara minimal Rp.7.000,- sampai Rp.25.000. Kesepakatannya seperti itu.” urai wanita yang sudah berkiprah sebagai kader selama lebih dari 15 tahun ini.
Di wilayah Desa Sendangmulyo pada periode Desember 2022, terdapat 19 kasus stunting, 6 kasus gizi buruk, dan 26 kasus gizi kurang. Sampai dengan Januari 2023 ada 16 ibu hamil, 5 diantaranya beresiko stunting dan 1 bumil risti hipertensi yang diperiksa setiap minggu. Faktor yang berpengaruh adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Baik pada saat hamil maupun merawat anak. Ketika hamil tidak mau mengkonsumsi apa yang disarankan, dan ketika anaknya lahir kurang terampil dalam mengolah makanan yang bergizi.
Ketika ditanyakan motivasi yang membuat tetap bersemangat untuk menjadi kader selama ini Rida menjawab, “Ya sukanya ya pokoknya saling tolong sama tetangga, kemanusiaan aja, ya gimana ya,” jawab Rida diiringi tawa sumringah.
Dalam upaya menurunkan AKI, AKB dan prevalensi stunting secara nyata, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono, juga selalu menekankan pentingnya KB Pasca Persalinan atau KBPP.
Menurut Kepala BKKBN yang juga seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Hasto Wardoyo, “KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari.”
Pada capaian organisasi, sejatinya KBPP berpengaruh pada angka Unmet Need, atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. n
Penulis: Bayu Prasetyo
Editor: Bramanda Garibaldi
Tanggal Rilis: Minggu, 29 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.