SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 625/M.C/I/2023

Gotong Royong Cegah Stunting di Desa Prampelan Jawa Tengah

SEMARANG — Kasus stunting di Kabupaten Demak hingga saat ini sudah mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data terbaru Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, prevalensi angka stunting Kabupaten Demak menurun hingga angka 11 persen.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi angka Stunting Kabupaten Demak ini sebesar 25.5%. Hal ini dilaporkan oleh Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E pada saat peninjauan penanganan kasus stunting pada lokus daerah stunting di Desa Prampelan Kabupaten Demak di hadapan Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, Senin (23/01/2023).

Bupati Demak melaporkan bahwa Desa Prampelan yang terletak di Kecamatan Sayung ini merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir pada tanggal 31 Desember 2022 silam. Kejadian tersebut mengakibatkan 900 KK rumah terendam air setinggi 60-80 cm, jumlah terdampak 3.037 jiwa diantaranya ada beberapa balita.

Karena itu BKKBN bersama Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, turun langsung ke lokasi untuk meninjau sekaligus menyerahkan beberapa bantuan. Bantuan yang diberikan antara lain kursi roda bantuan kursi roda dan kaki-palsu bagi penyandang disabilitas, bantuan sembako kepada Ibu hamil, dan bantuan recreation kit untuk anak pasca bencana. Selain meninjau dampak akibat banjir,

Gubernur Jawa Tengah menegaskan komitmennya terhadap percepatan penurunan angka stunting melalui program ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’. Program ini diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah stunting termasuk masalah kematian ibu dan anak.

Ganjar Pranowo mengatakan akan terus bersinergi dengan BKKBN untuk mengatasi masalah stunting, termasuk bekerja sama dengan semua lintas sektoral dan semua Kepala Daerah yang ada di Jawa Tengah. Harus diketahui data lengkap, ibu hamil, stunting dan data yang kandungannya bermasalah untuk mencegah sejak dini Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Ganjar menegaskan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan upaya gotong royong. Selain kades, bidan dan kader kesehatan di desa, Ganjar juga meminta masyarakat terus diedukasi agar mereka juga bisa turut mengawasi.

“Menurut saya, pentingnya mengedukasi masyarakat untuk betul-betul merencanakan keluarga dengan baik, salah satunya melalui KB (alat kontrasepsi), sedangkan untuk menangani kasus stunting sendiri sudah cukup kreatif. Diantaranya melalui pemberian makanan bergizi melalui makanan lokal seperti lele. Sebanyak 21 orang yang terindikasi stunting di Desa Prampelan harus menjadi prioritas utama penanganan stunting, yang dilakukan bersama-sama, baik masyarakat sekitar atau dinas terkait lainnya. Kita Inline dengan Programnya BKKBN untuk mencegah pernikahan dini, mencegah stunting salah satunya melalui Genre yang sudah terbentuk di masing-masing Kabupaten di Jawa Tengah, untuk mengedukasi anak-anak muda mengenai pentingnya merencanakan sebuah keluarga” ujar Ganjar.

“Karena kalau tetangga kita, ada yang kurang gizi atau gizi buruk kalau kemudian ada tiga atau lima orang terus kemudian masing-masing keluarga memberikan pagi tanggung jawab siapa, siang tanggung jawab siapa, tentu itu akan ringan sekali,” tuturnya.

Gubernur Ganjar akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk turun langsung memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan beriringan dengan pencegahan serta penurunan angka stunting.

“Minggu ini saya akan keliling untuk mendata itu. Itu paketnya sama sekaligus kemiskinan yang ekstrem sama kemiskinan yang non ekstrem itu terus ibu hamil Stunting itu kita paketkan,” katanya.

Data ibu hamil di Desa Prampelan berjumlah 38 orang. “Dari 38 ibu hamil, 21 orang diantaranya terindikasi bermasalah. Ada yang KEK (lingkar lengan kecil), anemia, dan tinggi badan orang tua yang kurang. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian makanan yang bergizi, yang bertujuan untuk mengatasi stunting selama 120 hari (4 bulan) secara terus menerus” kata Muhammad Thoif, Kepala Desa Prampelan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, drg. Widwiono, M.Kes mengatakan “Sudah terintregasi dengan baik penanganan percepatan penurunan stunting, kampung KB dan pemberdayaan masyarakat, oleh dinas lintas sektoral dalam menangani kasus-kasus tersebut khususnya di Desa Prampelan yang juga terdampak banjir. Saya optimis target penurunan stunting 17% di Jawa Tengah pada tahun 2023 bisa terwujud”, kata Widwiono.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jawa tengah, Dra. Retno Sudewi, Apt, MSi, MM menambahkan kegiatan ini adalah salah satu contoh wujud kolaborasi antara BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melalui pemberian tablet darah dan posyandunya, BKKBN dengan Dapur Dahsat, serta DP3AP2KB melalui trauma – healing nya, untuk bersama-sama mengatasi penurunan angka stunting khususnya di daerah yang juga terkena bencana, sehingga target prevalensi angka stunting turun menjadi 14% dapat diwujudkan.

Percepatan penurunan stunting menjadi persoalan yang harus dipikirkan secara bersama-sama. Sebab status kesehatan masyarakat banyak dipengaruhi oleh lingkungan baik itu geografis, biologis, ekonomi, dan budaya kemudian perilaku hidup sehat dari masyarakat. n

 

Penulis: Rahmitasari P. dan Reni Nuraeni
Editor: Andina Dewi

Tanggal Rilis: Selasa, 24 Januari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.