SIARAN PERS BKKBN
No. 611/M.C/I/2023
Program Bapak Asuh Signifikan Turunkan Prevalensi Stunting
JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DR (H.C) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) mengatakan program Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting.
“Pengalaman beberapa daerah memang Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting. Ini menunjukan bahwa yang paling penting bagaimana asupan makan bergizi sampai ke mulut ibu hamil dan bayi. Seperti Karawang banyak sekali bapak asuhnya kalau kita liat datanya, kalau kita cuplik ini turun paling banyak, di Sumatera Selatan banyak bapak asuhnya juga turun signifikan kasus stuntingnya,” kata Hasto dalam Roadshow daring bersama Menko PMK “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabipaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/01/2023).
Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Jawa Barat sebanyak 24,5%. Di tahun 2022, sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Subang, Karawang, Pangandaran, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan mengalami penurunan kasus stunting yang signifikan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendi, MAP mengatakan percepatan penurunan stunting dengan target pemerintah sebesar 14% secara nasional di Tahun 2024 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peranan pemerintah daerah, karena kasusnya di daerah, di desa-desa, kalau di pusat tidak punya kasus.
“Bagaimana kooordinasi penanganan terpadu, fokus memberdayakan sumber daya yang ada dengan maksimal, dan hasil dari tingkat paling bawah, desa dan kabupaten ini mempengaruhi hasil nasional. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan dengan tulus, Kementerian PMK kapasitasnya sebagai koordinator perannya tidak terlalu karena peran utama itu didaerah,” jelas Muhadjir.
Muhadjir Effendi pun mengapresiasi upaya Kab/Kota dalam percepatan penurunan stunting.
“Yang positif ini orangtua asuh menangani stunting ada beberapa model, bagus sekali, ada yang lewat ASN, dengan instruksi Bupati, saya usulkan ke BKKBN untuk membuat regulasi terkait Orangtua Asuh Cegah Stunting yang masif karena itu sangat berpengaruh dalam penurunan stunting, untuk DAK dibuat lebih luwes pemanfaatannya agar lebih fleksibel untuk mengoptimalkan daya serap, dan untuk Kab/Kota untuk kolaborasi dengan PUPR terkait intervensi sensitif seperti sanitasi yang perlu ditingkatkan karena sudah ada kesepakatan saya dengan Menteri PUPR,” lanjutnya.
Untuk percepatan penurunan stunting, dokter Hasto mengatakan bahwa BKKBN sudah mengoptimalkan banyak hal, seperti menyediakan tim pendamping keluarga (TPK) dengan jumlah yang cukup, memeratakan kapasitas fiskal dengan angka kasus stunting di Kab/Kota.
“Kapasitas fiskal daerah sangat mempengaruhi besarnya dana alokasi khusus (DAK), seperti Kab. Banjar, kriteria sangat rendah semoga mendapatkan dana tambahan untuk makanan tambahan ibu hamil dan bayi, ada dari DAK yang fiskal rendah tapi tidak mendapatkan bantuan, ini yang perlu diperjuangkan di Kemenkeu dan Bappenas, dan untuk sanitasi kami sudah siapkan data by name by address masing-masing kecamatan,” tambahnya. n
Penulis: Fatimah
Editor: Annisa Halimatusyadiah
Tanggal Rilis: Rabu, 18 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatgan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.