SIARAN PERS BKKBN
No. 604/M.C/I/2023

BKKBN Gelar Radalgram, Percepatan Penurunan Stunting Jadi Fokus Utama 2023

JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) yang diikuti seluruh pejabat tinggi dan madya serta kepala perwakilan BKKBN Provinsi dari seluruh Indonesia, Selasa (17/01/2023).

Dalam Radalgram perdana di awal 2023 guna evaluasi dan proyeksi program dan anggaran ini, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam arahannya mengatakan untuk menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai fokus utama program BKKBN.

Hasto juga menyebutkan penyerapan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di kabupaten dan kota agar dapat lebih maksimal.

Karena itu Hasto mendorong seluruh kepala perwakilan BKKBN Provinsi untuk terus berkomunikasi dengan Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) di wilayahnya masing-masing dalam hal tersebut.

Radalgram perdana yang digelar BKKBN secara hybrid bersama para Pejabat Tinggi Madya dan 34 perwakilan BKKBN Provinsi se Indonesia, Selasa (17/01/2023).

Adapun Pejabat Tinggi Madya yang hadir diantaranya Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Muhammad R. Damanik, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Eni Gustina serta Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti.

“Dijajaran Satker pusat dan daerah untuk melakukan serapan anggaran di bulan Januari dengan melakukan kegiatan di perwakilan maupun Kabupaten/Kota agar didorong, terlebih Kabupaten/Kota tentu bisa melakukan penyerapan BOKP untuk pelayanan KB pada Januari,” kata Hasto dalam arahannya.

Oleh karena itu Hasto pun mendorong kepada para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk segera melakukan pelayanan KB agar capaian pada bulan Januari dapat berjalan dan serapan anggarannya pun maksimal.

“Kepala Perwakilan bergegas hubungi semua OPDKB di wilayahnya untuk melakukan pelayanan sehingga pada minggu pertama Februari waktu Radalgram lagi dapat melihat capaian yang sudah dikerjakan Januari ini,” ujarnya.

Hasto pun meminta dengan adanya perubahan sistem yang baru, dimana koordinator berubah menjadi ketua tim agar menjadi semakin solid dalam menggerakan pelayanan KB.

Adapun awalnya, koordinator hanya membawahi lima orang, namun dengan adanya sistem yang baru dimana ketua tim bisa membawahi hingga 20 orang lebih.

“Jadi Ketua Tim jangan sampai menyibukan atau ribet tidak kerja ngurusi masalah tim. Oleh karena itu silahkan atur mekanisme kerja dimasing-masing seperti apa agar bisa lebih cepat dan mudah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Hasto juga meminta agar kegiatan Radalgram harus dilakukan setiap bulan dan terjadwal baik serta terencana. Materi-materi yang disampaikan pun harus memiliki muatan-muatan masalah stunting.

“Materi-materi yang akan disampaikan lebih banyak tentunya karena adanya muatan-muatan masalah stunting,” ungkapnya.

Evaluasi dan monitoring dalam Radalgram, sambung Hasto, harus berbasis pada SIGA atau Sistem Informasi Keluarga. Data dalam SIGA dinilainya sangat akurat dan real time.

Bagi Perwakilan BKKBN Provinsi yang masih kesulitan untuk mengakses SIGA, Hasto pun meminta untuk segera mencari solusi agar pencatatan berbasis digital tersebut bisa segera diselesaikan.

“Ini yang harus dilakukan 2023, wajah Radalgram harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang membuat kita semua tidak bisa serta merta menggunakan data lama kemudian dilaporkan kembali tanpa adanya suatu update yang baru. Sebagai contoh mereka yang sudah vasektomi, sekarang sudah tidak PUS lagi tapi masih tercatat PUS jadi tidak update data di lapangan. Oleh karena itu agar kita betul-betul dapat data real maka kami berharap data yang dilaporkan awal yang ada di lapangan berdasarkan pencatatan terkini,” tegasnya. n

Penulis : Fitang Budhi Adhitia
Editor: Ade Anwar

Tanggal Rilis : Selasa, 17 Januari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.