Siaran Pers BKKBN
No : 595/M.C/I/2023

Cegah Stunting dari Hulu, 150.455 Calon Pengantin di Jawa Timur Gunakan Aplikasi Elsimil

SURABAYA – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Dra. Maria Ernawati, MM mengatakan 150.455 calon pengantin (Catin) di Jawa Timur telah menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil atau Elsimil sepanjang tahun 2022, sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu.

Data tersebut didapatkan berdasarkan rekapitulasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Catin pada aplikasi Elsimil per Januari 2023. Dari 150.455 Catin yang menggunakan Elsimil, 73% atau 110.396 diantaranya telah didampingi oleh TPK.

Menurut Erna, hal ini merupakan satu langkah preventif yang dilakukan pemerintah melalui intervensi sensitif untuk menekan dan menurunkan angka stunting.

“Ini merupakan langkah untuk mencegah stunting dari hulu. Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, salah satu prioritas kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pendampingan keluarga berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, keluarga yang memiliki baduta dan balita,” kata Erna melalui keterangannya, Kamis (12/01/2023).

Dengan aplikasi Elsimil, lanjut Erna, dapat memudahkan kerja TPK untuk memberikan pendampingan, konseling dan edukasi kepada calon pengantin. Dia pun mengajak Catin minimal tiga bulan sebelum menikah untuk mengunduh dan mengisi aplikasi Elsimil setelah melakukan pemeriksaan kesehatan antara lain meliputi usia, berat badan, pemeriksaan kadar Hemoglobin (HB) dan ukuran lingkar lengan atas.

“Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan angka HB di bawah 12 gr/dl dan lingkar lengan atas calon pengantin wanita kurang dari 23,5 sentimeter calon pengantin ini di kemudian hari berisiko melahirkan bayi stunting. Disinilah kemudian TPK bergerak memberikan pendampingan dan edukasi hingga memfasilitasi calon pengantin ke faskes agar segera mendapatkan layanan yang diperlukan sehingga kondisi kesehatannya ideal untuk menikah, hamil dan melahirkan kelak,” ujarnya.

Erna menjelaskan, sejak akhir tahun 2021 di Jawa Timur mulai dibentuk TPK yang terdiri dari Bidan, Kader KB dan juga Kader PKK. Tugas utama TPK yakni melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans atau pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.

Hingga saat ini sudah ada 93.729 anggota TPK yang tersebar di tingkat kelurahan atau desa di setiap Kabupaten/Kota.

“Menurunkan stunting, salah satu caranya adalah dengan mencegah munculnya stunting baru. Mulai dari tahapan pranikah, selama masa kehamilan juga masa 1000 hari kehidupan pertama individu,” jelas Erna.

Salah satu faktor utama penyebab stunting, sambung Erna, adalah kurangnya asupan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yakni sejak bayi dalam kandungan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari). Baik dari faktor gizi ibu yang tidak terpenuhi sejak hamil, pascamelahirkan, hingga anak kekurangan gizi karena minimnya asupan dan beberapa faktor lainnya.

“Dengan cukup banyaknya calon pengantin di Jatim yang sudah mendaftar Elsimil diharapkan bisa terus kita pantau dan diberikan pendampingan sehingga mencegah munculnya kasus stunting baru,” ungkapnya. n

Penulis: Taufik Daryanto
Editor: Fitang Budhi Adhitia

Tanggal Rilis: Kamis, 12 Januari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.