SIARAN PERS BKKBN
No. 594/ M.C/I/2023
19 Anak di Jakarta Selatan Alami Gizi Buruk, Kepala BKKBN: Bisa Dicegah Lewat Program Bapak Asuh Anak Stunting
JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menanggapi adanya kasus 19 anak menderita gizi buruk di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Hasto mengatakan, jumlah balita di Jakarta saat ini sekitar 790 ribu. Sementara itu prevalensi stunting di Ibu Kota akni di atas 14%. Sehingga dengan ditemukannya 19 anak yang mengalami gizi buruk tersebut dinilainya sangat wajar.
“Bisa dibayangkan kalau stuntingnya 14 persen. Berarti masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di DKI. Wajar dong kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk,” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/01/2023).
Hasto menjelaskan, prevalensi stunting di DKI Jakarta merupakan terendah kedua setelah Bali. Dengan prevalensi stunting 14% tersebut dinilainya masih cukup baik.
“Jakarta tidak termasuk tinggi, Sulbar, NTT, NTB, Papua, Aceh jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Hasto menuturkan, kondisi gizi buruk pada anak tersebut sebetulnya bisa diatasi. BKKBN sendiri, kata Hasto, memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dimana para donatur bisa memberikan bantuan untuk melakukan intervensi gizi kepada anak berisiko stunting.
“Di Jakarta banyak pengusaha, banyak orang kaya. Harapan saya program Bapak Asuh Anak Stunting sukses di DKI dan akan cepat menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Hasto pun menjelaskan bagaimana cara untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, salah satunya melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Stunting yang akan menerima dan mengatur serta memadupadankan data anak berisiko stunting di daerah tersebut agar bisa mendapat bantuan dan pendampingan.
“Di luar DKI ada data keluarga risiko tinggi stunting. Saya kira sistem yang di DKI akan mengatur itu. Tapi khusus DKI punya data sendiri berbasis carik Jakarta,” ungkapnya.
Terkait dengan kasus 19 anak menderita gizi buruk, Hasto pun mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Saya akan komunikasikan dengan Gubernur. Selama ini memang DKI tidak mengikuti sistem pendataan BKKBN,” ungkapnya.
Sebelumnya, dilaporkan 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta. Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022. n
Penulis: Fitang Budhi Adhitia
Editor: Andina Dewi
Tanggal Rilis: Kamis, 12 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.