SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 588/M.C/I/2023

Satgas Stunting Diminta Kerja Gerak Cepat Turunkan Stunting di Bengkulu

BENGKULU — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (P2S) Provinsi Bengkulu diminta untuk kerja gerak cepat menurunkan prevalensi stunting di Bengkulu sesuai target pemerintah pusat yakni 14% pada 2024 mendatang.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi., MM pun meminta kepada satgas stunting untuk menyusun rencana kerja tahun 2023 sebagai upaya akselerasi penurunan stunting provinsi pada 2024 sebesar 12.55%, yang sebelumnya pada 2021 prevalensi stunting di Bengkulu mencapai 22,1%.

“Angka tersebut melampaui toleransi organisasi kesehatan dunia atau dikenal World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen. Dengan programnya, satgas diharapkan dapat menyasar sasaran regional maupun nasional 14 persen pada 2024 mendatang,” kata Rusman melalui keterangan tertulisnya, Senin (09/01/2023).

Rusman menjelaskan, satgas stunting Provinsi Bengkulu tahun 2023 formasinya telah lengkap meliputi Technical Asisten (TA) diseluruh kabupaten dan kota dengan tanggungjawab diantaranya, koordinasi secara intensif dan efektif dengan koordinator program manager, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan serta menyusun rencana kerja satgas sesuai wilayah kerjanya.

Selain itu, sambung Rusman, tugas TA lainnya adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi konsultasi, fasilitasi dalam koordinasi, penyediaan dan pengelolaan data stunting di tingkat kabupaten/kota, serta pelaksanaan audit kasus stunting di wilayah kerjanya dan mengendalikan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satgas stunting di Kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawab TA.

Selain itu, kata Rusman, satgas stunting juga harus menjadi jembatan dalam menyampaikan kondisi kependudukan khususnya stunting pada baduta kepada pengambil kebijakan di Bengkulu.

Menurutnya, permasalahan stunting tidak hanya terjadi akibat kekurangan gizi saja, melainkan seperti lingkungan yang tidak sehat dan kemiskinan.

“Keberadaan satgas stunting penting untuk dapat membantu pemerintah dalam mengadvokasi pemangku kebijakan di daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Program Manager Satgas Stunting Yusran Fauzi didampingi Manager Bidang Program dan Kegiatan Nurcahyadi Siddiq mengatakan satgas stunting Provinsi Bengkulu memiliki empat fungsi diantaranya, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan data stunting. Yusran menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun program kerja jangka pendek dan panjang 2023.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, kata Yusran, satgas membuat strategi untuk memfasilitasi dan memastikan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu, kabupaten dan kota untuk dapat menyusun program kerja di awal tahun 2023.

“Penyusunan program kerja dengan melibatkan seluruh anggota TPPS sesuai bidang dan tanggung jawabnya dengan langkah-langkah, seperti rapat Koordinasi awal (Januari 2023), dimana seluruh anggota TPPS membangun komitmen dan persamaan persepsi TPPS. OPD Kab/ Kota sebagai anggota TPPS melakukan tagging kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan dengan stunting untuk menjadi bahan rencana kerja/program kerja TPPS provinsi,” ujarnya Yusran.

Selain itu, sambung dia, untuk jangka panjang sendiri satgas stunting membangun komunikasi aktif dengan satgas pusat, Kemendagri dan Sekretariat Wapres, serta TPPS provinsi, kabupaten dan kota.

“Peningkatan kapasitas Technical Assistant terkait fasilitasi kegiatan lima output tematik meliputi Audit Kasus Stunting (AKS), rembuk stunting, minilokarya, Elsimil dan TPK. Penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK) meliputi kelima output tematik didiskusikan dengan koodinator program manager (KPM) serta satgas pusat untuk pedoman TA dalam mengawal kegiatan di kabupaten hingga kecamatan,” ucapnyaz

Selain itu, satgas stunting juga memfasilitasi pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran (SE) Percepatan Penurunan Stunting melalui penguatan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan.
Dengan beberapa program kerja tersebut, satgas memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota hingga pemerintahan tingkat desa untuk berjalannya aksi konvergensi penurunan stunting.

Sebelumnya, melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara diperoleh sejumlah personil satgas stunting Provinsi Bengkulu dengan berbagai posisi antara lain Koordinator Program Manager Yusran Fauzi, S.Si., M.Kes, Program Manager Bidang Program dan Kegiatan Nurcahyadi Siddiq, S.Sos, Program Manager Bidang Pemantauan dan Evaluasi Nerwan Hendri, S.Kom dan Office Assistant Herry Juliando, S.Kom.

Provinsi Bengkulu sendiri memiliki sembilan kabupaten dan satu kota dengan masing-masing terdapat satu tenaga technical assistant diantaranya Kabupaten Bengkulu Selatan Deby Triana Cyntia W. SST., M.KM, Kabupaten Seluma Nasta, S.E, Kabupaten Bengkulu Tengah Yeyen Nunsi W, S.Tr. Keb, Kota Bengkulu Fitria Ekaputri Boruangin,S.Y., M.Si, Kabupaten Bengkulu Utara Ns. Ardi Wernandes, S.Kep, serta tenaga Technical Assistant Kabupaten Lebong Tisnawati, S.Sos.

Sementara itu Technical Assistant di Kabupaten Mukomuko ditempati Teguh Adi Furnawan, SKM, Zunawanis Kalbi sebagai TA Stunting di Kabupaten Kaur, Hendri Rain, S. Psi untuk kabupaten Kepahiang dan Heri Asri, S.TP Kabupaten Rejang Lebong. n

Penulis: Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Editor: FBA

Tanggal Rilis: Senin, 9 Januari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.