SIARAN PERS BKKBN
No. 571/M.C/I/2023

Temui Kepala BKKBN, John Hopkins Program Dorong KB Pascapersalinan Jadi Mata Kuliah Kebidanan

JAKARTA — Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics (JHPIEGO) bersama Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) mendorong agar KB pascapersalinan (KBPP) masuk mata kuliah di kurikulum Perguruan Tinggi pada program studi kebidanan.

Hal tersebut disampaikan Tim Pelatih Advokasi JHPIEGO Abdul Jabbar saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K) di ruang rapat Sekretariat Stunting, Senin (02/01/2023).

“Harapannya ketika kurikulum bisa terinstusionalisasi sehingga akan mengurangi pelatihan-pelatihan yang melahirkan banyak bidan, namun tidak memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan KBPP,” kata Jabbar.

Tidak sendiri Jabbar juga didampingi Andriani Siahaan sebagai spesialis KBPP JHPIEGO, Ketua AIPKIND Jumiarni Ilyas, Sekretaris AIPKIND Yetty L Irawan dan Sekretariat AIPKIND Septiana Ade Amalia. Sementara itu, mendampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yakni Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Eni Gustina dan Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid.

Jabbar menjelaskan, pihaknya telah membuat pusat pelatihan (training center) pelayanan KBPP di 12 Kabupaten prioritas yakni Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Tegal.
Selanjutnya di Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Binjai serta Kabupaten Labuan Batu.

Menurutnya, pelayanan KBPP sangat klinis sehingga harus dilakukan oleh bidan yang kompetensinya telah terakreditasi.

“Sehingga membantu daerah melakukan efisiensi anggaran daerah yang terbatas. Dengan adanya training center itu mempermudah kabupaten maupun OPDKB dan Dinkes untuk melakukan pelatihan karena di kabupaten misal Karawang bisa gunakan APBD sendiri dilaksanakan oleh RSUD,” ujarnya.

Selanjutnya, JHPIEGO juga ingin membantu BKKBN di 12 kabupaten prioritas tersebut dengan membantu mengimplementasikan melalui kegiatan penguatan kapasitas bagi tenaga lini lapangan dengan harapan seluruh tenaga lini lapangan tersebut mendapat informasi terbaru mengenai pelayanan KBPP baik secara konsep maupun teori sehingga tidak ada kesalahan dalam memahami definisi operasional KBPP.

Harapan kedua mereka juga bisa mengedukasi kepada tim TPK nya di wilayah kerja dia. Sehingga karena kami terbatas dari waktu dan biaya, pembelajaran baik apa yg kita lakukan ini, apa yang jadi prioritas BKKBN bisa ditindaklanjuti dan dijadikan pembelajaran untuk kabupaten lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua AIPKIND Jumiarni Ilyas mengatakan pihaknya bersama JHPIEGO telah menghasilkan Modul Peran Bidan dalam Pendampingan Perempuan dan KBPP. Modul setebal 300 halaman itu dibagi menjadi empat bagian dengan judul pada bagian pertama yakni Konsep Kependudukan, KB, dan Evidence Based Practice Dalam pelayanan KB.

Pada modul ini lulusan profesi bidan diharapkan menguasai konsep kependudukan dan KB, sejarah, situasi dan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB, konsep keluarga, ketahanan keluarga, pendewasaan dan perencanaan usia pernikahan, waktu dan jarak kehamilan yang sehat, serta perspektif Bidan dalam pelayanan KB.

“Pada modul kedua membahas mengenai klasifikasi metode kontrasepsi, dimana mahasiswa kebidanan diharapkan memahami dan dapat menjelaskan perbedaan dari berbagai jenis kontrasepsi, antara lain kontrasepsi sadar masa subur, amenorea laktasi, kondom laki – laki maupun wanita, tudung serviks, kontrasepsi pada kondisi khusus, tubektomi dan vasektomi,” ucapnya.

Modul ketiga, sambung Jumiarni, membahas strategi komunikasi efektif meliputi KIE dan promosi kesehatan dalam pelayanan KB, teknik konseling menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Strategi Konseling Berimbang KB Pasca Persalinan (SKB-KBPP) serta manajemen pelayanan KB.

“Terakhir pada modul keempat diberikan pembekalan pada peserta didik mengenai asuhan pascakeguguran dan aplikasi aasuhan kontrasepsi darurat,” jelasnya.

Modul KB tersebut turut menyertakan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, bahan kajian, metode pembelajaran, gambaran besar materi, metode evaluasi dan instrumen serta bahan bacaan.

Penyampaian materi dilakukan melalui kuliah interaktif, Small Group Discussion, Discovery Learning, tutorial dan praktik di kelas, laboratorium maupun klinik dengan menggunakan metode studi kasus, analisis jurnal, dan evidence based report dengan evaluasi penilaian teori UTS dan UAS, penugasan serta penilaian praktik.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun menyambut baik gagasan tersebut. Hasto mengatakan pelayanan KBPP yang ada saat ini belum maksimal lantaran dari 4,8 juta ibu yang melahirkan setiap tahunnya, hanya sepertiga nya saja yang langsung menggunakan KBPP.

“Jadi kalau spacing erat dengan autis dan stunting sehingga dalam rangka menibgkatkan SDM, KBPP menjadi sangat penting,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan, KBPP juga bisa menjadi solusi untuk menekan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) yang selama dua tahun ini persentasenya naik dari 10% pada 2020 menjadi 18% pada 2022 ini.

Dia menambahkan, untuk mendapatkan akseptor KB sangat mudah jika melakukan pendekatan melalui KBPP lantaran secara psikologis ibu yang baru melahirkan tidak ingin langsung punya anak lagi.

“Disitu kita advokasi. 90 persen itu sudah melahirkan di Faskes. Kalau kita fikir sistematis kalau sekarang mau melahirkan apakah mau lagi pasti jawabnya tidak. Cuma sayangnya 100 persen yang tidak mau itu yang mau KB cuma 29 persen angkanya. Ini target market yang menarik dan strategis dan lokusnya jelas, kalau kita tidak bisa menangkap itu ya sayang,” ungkapnya. n

Penulis: Fitang Budhi Adhitia
Editor: AND

Tanggal Rilis: Senin, 02 Januari 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.