SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 572/M.C/I/2023
Inovasi Telponi Stunting Diharapkan Mampu Tekan Stunting di Rembang
REMBANG – Setelah sukses menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui program Telponi atau Temokno, Laporno, lan Openi (Temukan, Laporkan, dan Rawat), kini Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang meluncurkan program Telponi Stunting, untuk mempercepat penanganan stunting.
Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Sarwoko Mugiyono mengatakan, melalui Telponi Stunting, Pemkab Rembang menggerakkan bidan dan kader desa untuk menemukan bayi baru lahir dan ibu hamil dengan risiko tinggi yang kemudian melaporkan ke pihak Puskesmas setempat.
Selanjutnya bayi atau Ibu hamil risiko tinggi tersebut akan mendapatkan pendampingan khusus dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau petugas terkait. Dinas Kesehatan juga menggandeng dokter spesialis anak dan kandungan untuk mendukung program Telponi Stunting.
“Dokter spesialis tersebut diberi wilayah binaan, satu kecamatan atau lebih. Dokter kandungan kan yang banyak di Rembang dan Lasem, yang jauh-jauh kan tidak ada pemantauannya. Nah sekarang mereka punya wilayah binaan, disana diupayakan tidak ada kematian bayi dan ibu melahirkan,” kata Sarwoko.
Senada dengan Sarwoko, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr Ali Syofii mengatakan Telponi Stunting merupakan program proaktif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan.
Ali menjelaskan, petugas kesehatan terhubung satu link dengan kader kesehatan sebagai ujung tombak untuk melakukan identifikasi permasalahan kesehatan, melaporkan, dan mengintervensi yang semuanya tertata dalam suatu sistem.
“Melalui program Telponi Stunting diharapkan angka stunting di Kabupaten Rembang bisa turun di bawah 10 persen. Menurut data e-PPGBM terakhir angka stunting di Rembang mencapai 11,8 persen dari total 36.500 orang balita. Sementara menurut data SSGI 2021 angka stunting di Rembang adalah 18.7 persen,” ungkap Ali.
Sementara itu Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro mengatakan bahwa pihaknya harus lebih bekerja keras lagi untuk bisa menurunkan prevalensi stunting di Rembang.
“Karena 11,8 persen ini meskipun sudah memenuhi target nasional, tapi kita punya target internal. Yakni, mencapai satu digit di 2024 nanti, dan tidak ada lagi kasus stunting baru. Saya optimis melihat semangat dari kawan kawan kader ini,” ucapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes menekankan pentingnya KB PascaPersalinan (KBPP). KBPP adalah layanan kontrasepsi yang diberikan sebelum ibu pascabersalin pulang ke rumah.
“Layanan KBPP terbukti berpengaruh menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting secara nyata. Pada capaian organisasi KBPP berpengaruh pada capaian Unmet Need, atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkab Rembang melalui program Telponi telah berhasil menekan AKI-AKB. Hingga bulan September 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 335 kematian ibu dan 3.031 kasus kematian bayi.
Program ini merupakan tindaklanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menetapkan target AKI-AKB turun hingga 81/ 100.000 kelahiran hidup dan 7,8/ 100.000 kelahiran hidup sebagai indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Peogram Telponi terbukti mampu menurunkan kematian ibu sejak tahun 2017. Pada 2017 terdapat 14 kasus AKI, tahun 2018 turun menjadi 9 kasus, 2019 turun lagi 7 kasus dan pasa 2020 naik menjadi 13 kasus. Kemudian tahun 2021 dan 2022 turun kembali hanya 6 kasus.
Untuk AKB sendiri, selama tahun 2017 terdapat 135 kasus, 2018 sebanyak 149 kasus, tahun 2019 naik 164 kasus, dan di tahun 2020 ada 138 kasus. Kemudian tahun 2021 turun menjadi 97 kasus dan hingga bulan Desember 2022 terdapat 80 kasus AKB.
Menurut hasil evaluasi, penyebab kematian ibu di Kabupaten Rembang selama tahun 2021 di dominasi oleh Covid-19, disusul faktor pendarahan dan eklampsia (kejang-kejang). Sedangkan faktor pemicu kematian bayi, diantaranya asfiksia (kekurangan oksigen), bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan adanya kelainan genetik. n
Penulis: Bayu Prasetya
Editor: FBA
Tanggal Rilis: Selasa, 3 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.